Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi menanggapi keluhan orangtua murid terkait titik koordinat penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi yang tidak valid.

Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saiful Mikdar mengaku, ada kelalaian manusia terkait penentuan titik koordinat PPDB jalur zonasi.

Ada kesalahan penentuan titik koordinat dari rumah calon siswa ke sekolah.

Pasalnya, ketika orangtua mendaftarkan anaknya ke laman http://bekasi.siap-ppdb.com dan mengunggah dokumen Kartu Keluarga, maka secara otomatis jarak antara sekolah ke rumah akan terekam.

Baca juga: Sejumlah Orangtua Datangi Kantor Disdik Kota Bekasi Keluhkan Data Jalur Zonasi Tak Valid

Sayangnya, kesalahan menitikkan koordinat tersebut berdampak pada tidak lolosnya sejumlah calon siswa.

“Ya harus diakui kalau bicara berkenaan dengan zero human error biasa terjadi. Mohon maaf teman verifikator itu kerja dua shift ada pagi dan siang memberikan pelayanan,” ujar Uu di Kantor Disdik, Jalan Lapangan Tengah, Bekasi Timur, Kamis (2/7/2020).

Uu mengatakan, calon murid yang merasa dirugikan lantaran kesalahan penentuan titik koordinat bisa datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan.

Baca juga: KPAI: Warga Jakarta Paling Banyak Laporkan Masalah PPDB 2020

Orangtua bisa datang dengan membawa dokumen-dokumen pendaftaran dan NIK (Nomor Induk Kesiswaan).

“Datang aja ke Dinas Pendidikan, tunjukan dokumen, tunjukan saja itu. Kalau dari titik koordinat, berarti dokumen KK yang aslinya dibawa, jangan yang salinan, kemudian panitia akan melihat lalu diperbaiki,” tutur dia.

Sejumlah orangtua calon siswa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jalan Lapangan Tengah, Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kamis.

Mereka mengeluhkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi yang dinilai tidak valid.

Mereka ingin jarak koordinat rumah-sekolah dikoreksi karena tidak sesuai kenyataan. Akibatnya, anak-anak mereka tergeser dari SMPN yang mereka tuju.

Orangtua yang hendak mengkoreksi jarak tersebut harus mengantre tanpa peduli physical distancing atau jaga jarak di Kantor Disdik.

Salah satunya Dewi (50), orangtua murid yang hendak mendaftarkan anaknya ke SMPN 10 Bantargebang.

Ia mengeluhkan titik koordinat yang terdaftar tidak valid. Dewi mengatakan, di laman website resmi Disdik Bekasi, titik kordinat yang terdaftar dari rumahnya di kawasan Bantargebang ke SMPN 10 Bantargebang, yakni 1.072 meter.

Akibatnya, anak Dewi tidak terdaftar SMPN 10.

“Titik koordinat jarak antara sekolahan ke rumah kita tidak sesuai, itu kata saya titik koordinatnya ngaco. Soalnya jarak rumah saya sama sekolahan itu enggak terlalu jauh, 5 menit 10 menit juga udah sampai,” ujar Dewi saat ditemui di Kantor Disdik Kota Bekasi, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Usia Jadi Pertimbangan Jalur Zonasi PPDB, Disdik DKI Anggap Jarak Bukan Ukuran Netral

Ia mengaku khawatir ada permainan di balik pendaftaran PPDB kali ini. Sebab, kata Dewi, ada calon murid lain yang diterima di SMPN 10, meski jarak rumahnya lebih jauh ke sekolah.

“Ada kok tadi jarak rumahnya lebih jauh dari saya, tetapi dia diterima di SMPN 10. Padahal kalau nilai lebih tinggi anak saya. Ini ada apa coba,” ujar dia.

Sementara itu, Reni (40), orangtua murid yang hendak mendaftarkan anaknya ke SMPN 50, Rawalumbu, Bekasi mengaku kecewa dengan jalur zonasi PPDB kali ini.

Reni menilai sistem penilaian zonasi berantakan. Ia mengaku lelah harus mengantre dari pagi di Kantor Disdik untuk memperbaiki titik koordinat yang salah di laman pendaftaran Disdik Bekasi.

“Saya dari pagi ini, ngantre perbaiki data. Harusnya jarak saya 983 meter ke sekolah, ini kenapa tiba-tiba di website pendaftaran malah 1,2 Kilometer, makanya tadi minta perbaiki," ucap dia.

Namun, perbaikan data ke Disdik tak langsung membuat anak Reni bisa diterima di sekolah tujuan.

Sebab Reni harus menunggu gelombang kedua yang dijadwalkan 15 Juni untuk bisa daftar ulang.

“Ya tidak ada solusi ke Disdik juga, minta perbaikan data tetapi saya tidak diberi tahu berapa jarak antar sekolah ke rumah saya setelah diperbaiki. Lalu, saya malah harus menunggu ke gelombang kedua, ini yang ada kuotanya malah langsung penuh duluan,” ucap dia.

Ia kini memilih pasrah apapun hasil PPDB tahap kedua nantinya. Namun, diakuinya jika mendaftar di sekolah swasta dia tidak punya biaya.

“Saya tidak ada biaya jujur saja. Saya hanya berharap anak saya diterima di sekolah tujuan,” tutur dia.

Adapun hingga kini tercatat ada 36.251 calon siswa yang hendak daftar ke SMP Negeri. Dari jumlah tersebut, kuota untuk SMPN dibatasi hingga 12.832.

Sementara, dari ada 27.392 calon siswa yang hendak daftar ke SD Negeri. Dari jumlah tersebut, kuota untuk SDN dibatasi hingga 24.248 orang.