Babak Baru Perkara Diskotek Golden Crown Lawan Pemprov DKI, Golden Menang

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkara antara diskotek Golden Crown di Jakarta Barat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal pencabutan izin usaha memasuki babak baru.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah memenangkan gugatan yang diajukan manajemen diskotek Golden Crown, yaitu PT Mahkota Aman Sentosa (PT MAS), terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta terkait pencabutan izin usaha diskotek itu oleh PMPTSP DKI Jakarta.

Berdasarkan putusan PTUN Jakarta pada 30 Juni 2020, hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan PT MAS.

Baca juga: Hakim Kabulkan Gugatan Diskotek Golden Crown, Pemprov DKI Harus Batalkan Pencabutan Izin Usaha

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu, Provinsi Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta Nomor 19 tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Mahkota Aman Sentosa, tertanggal 07 Februari 2020," bunyi putusan yang dapat diakses melalui laman resmi PTUN Jakarta.

Putusan tersebut memenuhi keinginan manajemen diskotek Golden Crown.

Pasalnya, dalam gugatannya ke PTUN, mereka meminta Pemprov DKI segera mencabut Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor 19/2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT Mahkota Sentosa Aman tertanggal 7 Februari 2020.

Alasannya, temuan pengunjung yang positif mengonsumsi narkoba di diskotek bukan tanggung jawab manajemen.

Untuk diketahui, pada awal Februari lalu, ditemukan 108 pengunjung positif mengonsumsi narkoba di diskotek itu saat razia yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dalam proses pemeriksaannya, Dinas Parekraf DKI Jakarta berkesimpulan bahwa manajemen ikut terlibat dalam hal membiarkan pengunjung datang untuk mengonsumsi narkoba.

Dinas Parekraf kemudian mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin TDUP ke Dinas PMPTSP DKI Jakarta.

Hal itu dikarenakan, setiap usaha pariwisata di Jakarta wajib untuk melaporkan setiap adanya transaksi/penggunaan narkoba di tempat usahanya, sesuai dengan Pasal 38 ayat 2 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 18/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Sementara dalam Pasal 54 ayat 1, diamanatkan bahwa 'Setiap usaha pariwisata yang terbukti tidak melakukan tindakan dalam pasal 38 ayat 2 berdasarkan hasil temuan maupun yang bersumber dari media massa atau pengaduan dari masyarakat dengan melakukan pembiaran terjadinya pemakaian, peredaran, penjualan narkoba di tempat usaha tersebut, pencabutan TDUP manajemen akan dilakukan tanpa teguran tertulis 1 sampai 3, dan penghentian kegiatan usaha sementara.'

Manajemen diskotek keberatan dengan pencabutan izin yang dikeluarkan Pemprov DKI. Menurut mereka, pengunjung memakai dan mendapatkan ekstasi bukan di diskotek, pengunjung yang datang ke diskotek sudah memakai ekstasi.

Diskotek bisa beroperasi lagi

Hakim PTUN Jakarta menyatakan, penetapan pengadilan Nomor 57/G/2020/PTUN-JKT tanggal 30 Juni 2020 tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat keputusan objek sengketa bersifat sah dan dapat diberlakukan.

Baca juga: Pemprov DKI: Diskotek Golden Crown Ditutup karena Manajemen Lalai Awasi Tamu

Dalam putusan PTUN tersebut, Diskotek Golden Crown bisa beroperasi kembali sembari menunggu kemungkinan adanya proses banding dari pihak tergugat.

"Mewajibkan tergugat mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 tahun 2020 tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Mahkota Aman Sentosa, tertanggal 07 Februari 2020," bunyi lanjutan putusan tersebut.

Tak hanya itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta sebagai pihak tergugat juga diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp 272.000.

Namun kasus izin operasional diskotek Golden Crown itu belum berakhir sepenuhnya. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang memenangkan gugatan manajemen diskotek Golden Crown. 

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengatakan, banding akan segera diajukan ke PTUN Jakarta.