Saat Pemprov DKI Cari Takaran Netral dan Tak Bias Kelas di PPDB Jalur Zonasi

Kompas.com - 03/07/2020, 10:43 WIB
Aksi demonstrasi memprotes seleksi PPDB DKI berdasarkan usia di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaAksi demonstrasi memprotes seleksi PPDB DKI berdasarkan usia di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020)

Ia menjelaskan, di Jakarta jarak atau zonasi diatur berdasarkan jarak rumah ke sekolah dengan menggunakan jarak antar kelurahan.

Bila calon siswa tinggal di sebuah kelurahan maka ada pilihan-pilihan sekolah yang berlokasi di kelurahan tersebut dan di beberapa kelurahan tetangga yang bisa dipilih.

"Jakarta juga menggunakan jarak sebagai alat ukur, dengan berbasis keluarahan lokasi rumah dan lokasi sekolah," kata dia.

Baca juga: Curhat Orangtua di Hari Pertama PPDB DKI Jakarta 2020 Jalur Prestasi

Nahdiana berujar, umur atau usia adalah ukuran yang netral karena tidak bisa diintervensi karena tidak bisa diubah. Dengan indikator usia, sebutan muda dan sebutan tua jadi relatif.

"Anda disebut tua ketika yang lain lebih muda. Anda disebut muda, jika yang lain lebih tua. Dengan begitu, anda tidak bisa mengatakan anak saya lebih muda atau lebih tua, karena itu semua tergantung populasi anak yang lain. Itulah alat ukur yang netral, alat ukur yang tidak bisa diintervensi," ujar dia.

Berpatokan pada nilai dianggap bias kelas sosial-ekonomi

Ia juga berpendapat, jika penerimaaan siswa di sekolah negeri berdasarkan pada nilai akademis maka hanya siswa-siswi dengan kondisi sosial-ekonomi baik yang akan lolos.

Siswa yang mendapatkan les, bimbingan belajar, akses pada materi pengetahuan tambahan, dan mendapatkan fasilitas belajar yang baik karena keluarga sejahtera cenderung memiliki kinerja akademis lebih baik daripada siswa yang tidak memiliki dukungan itu.

"Bila siswa diterima berdasarkan zonasi dan tanggal lahir maka siswa dari keluarga kaya dan miskin punya kesempatan yang sama untuk dapat sekolah," ucap Nahdiana.

Ia mengemukakan, TK sampai SMA negeri milik pemerintah merupakan fasilitas pendidikan untuk semua.

"Pendidikan oleh negara tak boleh bias privilese. Harus ada kesetaraan kesempatan," lanjutnya.

Jika ingin diterima berdasarkan nilai akademis, kata dia, siswa dipersilakan mendaftar di jalur prestasi. Jalur tersebut sudah disediakan dengan kuota 30 persen.

"Tapi jangan campur adukan jalur zonasi yang netral dari faktor apapun dengan jalur prestasi," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Pria Paksa Minta Jatah THR Lebaran ke Penjaga Warung di Pasar Ciputat

Dua Pria Paksa Minta Jatah THR Lebaran ke Penjaga Warung di Pasar Ciputat

Megapolitan
Pemkot Depok Izinkan Shalat Idul Fitri di Masjid, Kapasitas Maksimum 30 Persen di Dalam Ruangan

Pemkot Depok Izinkan Shalat Idul Fitri di Masjid, Kapasitas Maksimum 30 Persen di Dalam Ruangan

Megapolitan
Sopir Truk Sampah di Bekasi Tewas Tertimpa Bak Hidrolik yang Sedang Diperbaiki

Sopir Truk Sampah di Bekasi Tewas Tertimpa Bak Hidrolik yang Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Diduga Berasal dari Iran

Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Diduga Berasal dari Iran

Megapolitan
Update 11 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 406

Update 11 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 406

Megapolitan
Hari Keenam Larangan Mudik, 162 Kendaraan Diputarbalikkan di Posko Penyekatan dan Check Point Kota Tangerang

Hari Keenam Larangan Mudik, 162 Kendaraan Diputarbalikkan di Posko Penyekatan dan Check Point Kota Tangerang

Megapolitan
Baznas Kota Tangerang Terima Zakat Fitrah Rp 1,3 Miliar

Baznas Kota Tangerang Terima Zakat Fitrah Rp 1,3 Miliar

Megapolitan
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Ini Jam Operasional Transportasi Umum di Jakarta pada 12-16 Mei 2021

Ini Jam Operasional Transportasi Umum di Jakarta pada 12-16 Mei 2021

Megapolitan
Pasar Tanah Abang Ditutup Seminggu, Anies: Kan Pedagang Juga Lebaran

Pasar Tanah Abang Ditutup Seminggu, Anies: Kan Pedagang Juga Lebaran

Megapolitan
Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Takbir Keliling Dilarang, Akan Ada Filterisasi di Sudirman-Thamrin Mulai 18.00 WIB

Megapolitan
Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Masjid Agung Al-Ittihad di Kota Tangerang, Pernah Jadi Penjara Tapol Jepang

Megapolitan
Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Sidang Kasus Tes Usap Rizieq Shihab Dilanjut 19 Mei, Akan Hadirkan Saksi Meringankan dan Saksi Ahli

Megapolitan
Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Mau Mudik Lewat Depok, 824 Kendaraan Diputar Balik Polisi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X