Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Orangtua Murid di Bekasi Kesal Lihat Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi Tak Valid

Kompas.com - 03/07/2020, 11:47 WIB
Cynthia Lova,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

BEKASI, KOMPAS.com - Sejumlah orangtua calon murid berdatangan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020) kemarin. Mereka meminta titik koordinat penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020/2021 jalur zonasi dikoreksi karena tidak valid.

Letak titik koordinat itu menjadi penentuan seorang calon murid lolos di sekolah yang dituju.

Namun banyak calon siswa yang tidak diterima di sekolah yang dituju lantaran kesalahan titik koordinat tersebut. Hal itu kemudian membuat sejumlah orangtua calon siswa kesal.

Dewi (50), orangtua calon murid yang mendaftarkan anaknya ke SMPN 10 Bantargebang salah satu yang kesal itu. Dewi mengatakan, di laman website resmi Disdik Bekasi, titik kordinat yang terdaftar dari rumahnya di kawasan Bantargebang ke SMPN 10 Bantargebang, berjarak 1.072 meter.

Baca juga: Orangtua Keluhkan Titik Koordinat PPDB Jalur Zonasi yang Salah, Pemkot Bekasi: Human Error

“Titik koordinat jarak antara sekolahan ke rumah kami tidak sesuai, itu kata saya titik koordinatnya ngaco. Soalnya jarak rumah saya sama sekolahan itu enggak terlalu jauh, 5 menit 10 menit juga sudah sampai,” ujar Dewi di Kantor Disdik Kota Bekasi, kemarin.

Hal yang sama dikemukan Reni (40), orangtua calon murid lainnya. Reni hendak mendaftarkan anaknya ke SMPN 50, Rawalumbu, Bekasi. Reni mengatakan, sistem yang zonasi berantakan membuat anaknya tergusur dari SMPN 50.

“Saya dari pagi ini, ngantre perbaiki data. Harusnya jarak saya 983 meter ke sekolah, ini kenapa tiba-tiba di website pendaftaran malah 1,2 Kilometer. Makanya tadi minta perbaiki," ucap dia.

Ia mengaku lelah harus antre dari pagi di Kantor Disdik Kota Bekasi hanya demi memperbaiki titik koordinat yang salah di laman pendaftaran Disdik Bekasi. Ternyata, perbaikan titik koordinat tak langsung membuat anaknya lolos ke sekolah tujuan.

Harus tunggu gelombang kedua

Reni harus menunggu gelombang kedua yang dijadwalkan 6 Juli untuk bisa daftar ulang menggunakan titik koordinat yang telah diperbai. Kini ia hanya bisa berharap anaknya diterima pada gelombang kedua.

Meski daya tampung siswa pada gelombang kedua lebih sedikit, ia mau menunggu demi anaknya masuk sekolah negeri ketimbang harus masuk sekolah swasta. Ia mengatakan tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.

“Anak saya nilainya tinggi, semoga saja setelah diperbaiki diterima di negeri dibanding sekolah di swasta,” ucap dia.

Ia juga ragu menyekolahkan anaknya di swasta karena pertimbangan akreditasi dan lingkungan sekolah.

“Kalau sekolah swasta bagus kan mahal, saya mana ada biaya, makanya maunya sekolah negeri, Mbak,” kata dia.

Titik Koordinat salah karena human error

Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Saiful Mikdar mengaku ada kelalaian manusia terkait penentuan titik koordinat PPDB jalur zonasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Harga Bawang Merah di Pasar Senen Blok III Naik Dua Kali Lipat sejak Lebaran

Megapolitan
Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Dua Anggota TNI yang Tersambar Petir di Cilangkap Sedang Berteduh di Bawah Pohon

Megapolitan
Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Imam Budi Hartono dan Partai Golkar Jalin Komunikasi Intens untuk Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Baru 2 Bulan Indekos di Bekasi

Megapolitan
Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Dua Anggota TNI Tersambar Petir di Cilangkap, Satu Orang Meninggal Dunia

Megapolitan
Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Pasien DBD Meningkat, PMI Jakbar Minta Masyarakat Gencar Jadi Donor Darah

Megapolitan
Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Sembilan Tahun Tempati Rusunawa Muara Baru, Warga Berharap Bisa Jadi Hak Milik

Megapolitan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan

Megapolitan
Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Polisi Pesta Narkoba di Depok, Pengamat: Harus Dipecat Tidak Hormat

Megapolitan
Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Belajar dari Kasus Tiktoker Galihloss: Buatlah Konten Berdasarkan Aturan dan Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com