Seleksi Usia dalam PPDB Jakarta Dinilai Hambat Program Wajib Belajar 12 Tahun

Kompas.com - 03/07/2020, 11:48 WIB
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arits Merdeka Sirait ketika diwawancarai di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaKetua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arits Merdeka Sirait ketika diwawancarai di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menilai, seleksi usia dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi di Jakarta telah menghambat program wajib belajar 12 tahun.

Alasan dia, banyak calon siswa yang tidak lolos seleksi karena berusia muda dan memilih untuk menunda sekolah.

Banyaknya siswa yang menunda sekolah, kata Arist, membuat program wajib belajar 12 tahun di Jakarta tidak terwujud.

"PPDB yang bermasalah di Jakarta itu menghambat wajib belajar dan itu melanggar konstitusi sebenarnya," ujar Arist saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Gagal PPDB DKI Jakarta 2020, Orangtua Pilih Swasta dan Tunda Sekolah

Arist menyampaikan, anak-anak di Jakarta sebenarnya ingin langsung melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya setelah mereka lulus di jenjang pendidikan sebelumnya.

Namun, seleksi usia dalam PPDB Jakarta membuat keinginan anak-anak itu pupus. Program wajib belajar 12 tahun pun tidak bisa diwujudkan.

"Wajib belajar di Jakarta itu bisa dinyatakan gagal karena pemerintah sendiri yang menghambat wajib belajar, bukan masyarakat yang tidak menjalankan wajib belajarnya," kata dia.

Baca juga: Sekolah di Swasta Mahal, Saya Tidak Mau Menyusahkan Orangtua...

Arist berujar, menyekolahkan anak di sekolah negeri adalah pilihan kebanyakan orangtua murid. Sebab, orangtua tidak dibebani biaya pendidikan yang mahal.

Banyak orangtua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta sehingga anak-anak mereka terpaksa menunda atau putus sekolah.

"Kalau sekolah swasta, siapa yang membiayai, kan orangtua memilih negeri supaya dapat keringanan (biaya pendidikan)," ucap Arist.

Baca juga: Daya Tampung SMA dan SMK Negeri Hanya 32,93 Persen, Disdik DKI: Harus Ada yang Sekolah di Swasta

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilik Bangunan di Jaksel Diminta Tak Parkir Kendaraan di Trotoar

Pemilik Bangunan di Jaksel Diminta Tak Parkir Kendaraan di Trotoar

Megapolitan
Operasi Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182 Resmi Berakhir, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Operasi Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182 Resmi Berakhir, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Megapolitan
Setahun Covid-19, Kebijakan PSBB Dikenalkan Sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus Lockdown

Setahun Covid-19, Kebijakan PSBB Dikenalkan Sebagai Solusi Tekan Penyebaran Kasus Tanpa Harus Lockdown

Megapolitan
Akui Lecehkan Dua Karyawati di Kantornya, Pelaku: Saya Sedang Mabuk

Akui Lecehkan Dua Karyawati di Kantornya, Pelaku: Saya Sedang Mabuk

Megapolitan
59 dari 62 Korban Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 Telah Teridentifikasi

59 dari 62 Korban Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 Telah Teridentifikasi

Megapolitan
Pengakuan Korban Pelecehan Seksual oleh Mantan Bosnya di Ancol, Pelaku Sering Bawa Keris

Pengakuan Korban Pelecehan Seksual oleh Mantan Bosnya di Ancol, Pelaku Sering Bawa Keris

Megapolitan
Setahun Covid-19, Jakarta Jadi Provinsi Pertama yang Tutup Sekolah dan WFH

Setahun Covid-19, Jakarta Jadi Provinsi Pertama yang Tutup Sekolah dan WFH

Megapolitan
2 Karyawati Korban Pelecehan Tak Berani Melawan karena Tersangka Punya Senjata Tajam

2 Karyawati Korban Pelecehan Tak Berani Melawan karena Tersangka Punya Senjata Tajam

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Terpenting Kepatuhan Masyarakat

Setahun Pandemi Covid-19, Wagub DKI: Terpenting Kepatuhan Masyarakat

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Orang Nomor 1 Jadi Pasien Pertama Covid-19 di Kota Bogor

Setahun Pandemi Covid-19, Orang Nomor 1 Jadi Pasien Pertama Covid-19 di Kota Bogor

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19, Wali Kota Bekasi Bilang Capek Juga Biayanya

Setahun Pandemi Covid-19, Wali Kota Bekasi Bilang Capek Juga Biayanya

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Kawasan Ancol Bermodus Bisa Meramal

Pelaku Pelecehan Seksual terhadap 2 Karyawati di Kawasan Ancol Bermodus Bisa Meramal

Megapolitan
Vaksinasi Lansia di Depok Dibuka,  Bisa Daftar di Puskesmas atau Lewat Situs Ini

Vaksinasi Lansia di Depok Dibuka, Bisa Daftar di Puskesmas atau Lewat Situs Ini

Megapolitan
Kelapa Dua, Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Kebon Jeruk Jadi Lokasi Vaksinasi Dinamis

Kelapa Dua, Kelurahan dengan Kasus Covid-19 Terbanyak di Kebon Jeruk Jadi Lokasi Vaksinasi Dinamis

Megapolitan
Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

Setahun Pandemi Covid-19: Sempat Terjadi Panic Buying karena Khawatir Lockdown

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X