Seleksi Usia dalam PPDB Jakarta Dinilai Hambat Program Wajib Belajar 12 Tahun

Kompas.com - 03/07/2020, 11:48 WIB
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arits Merdeka Sirait ketika diwawancarai di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaKetua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arits Merdeka Sirait ketika diwawancarai di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menilai, seleksi usia dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi di Jakarta telah menghambat program wajib belajar 12 tahun.

Alasan dia, banyak calon siswa yang tidak lolos seleksi karena berusia muda dan memilih untuk menunda sekolah.

Banyaknya siswa yang menunda sekolah, kata Arist, membuat program wajib belajar 12 tahun di Jakarta tidak terwujud.

"PPDB yang bermasalah di Jakarta itu menghambat wajib belajar dan itu melanggar konstitusi sebenarnya," ujar Arist saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Gagal PPDB DKI Jakarta 2020, Orangtua Pilih Swasta dan Tunda Sekolah

Arist menyampaikan, anak-anak di Jakarta sebenarnya ingin langsung melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya setelah mereka lulus di jenjang pendidikan sebelumnya.

Namun, seleksi usia dalam PPDB Jakarta membuat keinginan anak-anak itu pupus. Program wajib belajar 12 tahun pun tidak bisa diwujudkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Wajib belajar di Jakarta itu bisa dinyatakan gagal karena pemerintah sendiri yang menghambat wajib belajar, bukan masyarakat yang tidak menjalankan wajib belajarnya," kata dia.

Baca juga: Sekolah di Swasta Mahal, Saya Tidak Mau Menyusahkan Orangtua...

Arist berujar, menyekolahkan anak di sekolah negeri adalah pilihan kebanyakan orangtua murid. Sebab, orangtua tidak dibebani biaya pendidikan yang mahal.

Banyak orangtua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta sehingga anak-anak mereka terpaksa menunda atau putus sekolah.

"Kalau sekolah swasta, siapa yang membiayai, kan orangtua memilih negeri supaya dapat keringanan (biaya pendidikan)," ucap Arist.

Baca juga: Daya Tampung SMA dan SMK Negeri Hanya 32,93 Persen, Disdik DKI: Harus Ada yang Sekolah di Swasta

Halaman:
Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Dilonggarkan, Pasar Tanah Abang Kembali Dibuka

PPKM Dilonggarkan, Pasar Tanah Abang Kembali Dibuka

Megapolitan
Polda Metro Panggil Jerinx Senin Ini, Diperiksa Terkait Laporan Adam Deni

Polda Metro Panggil Jerinx Senin Ini, Diperiksa Terkait Laporan Adam Deni

Megapolitan
Daftar 52 RT Zona Merah di Jakarta Timur

Daftar 52 RT Zona Merah di Jakarta Timur

Megapolitan
Berikut Jadwal Vaksinasi Covid-19 Keliling di Jakarta Hari ini, Senin 26 Juli

Berikut Jadwal Vaksinasi Covid-19 Keliling di Jakarta Hari ini, Senin 26 Juli

Megapolitan
Tanda Tanya Bendera Putih di Pasar Tanah Abang Bentuk Protes PPKM, Siapa Pelakunya?

Tanda Tanya Bendera Putih di Pasar Tanah Abang Bentuk Protes PPKM, Siapa Pelakunya?

Megapolitan
PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap 24 Jam di Kota Bogor Berlanjut di Hari Kerja

PPKM Level 4 Diperpanjang, Ganjil Genap 24 Jam di Kota Bogor Berlanjut di Hari Kerja

Megapolitan
Pepanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di Jakarta Masih Diberlakukan hingga 2 Agustus

Pepanjangan PPKM Level 4, Penyekatan di Jakarta Masih Diberlakukan hingga 2 Agustus

Megapolitan
Depok Buka Rekrutmen Tenaga Administrasi dan Nakes untuk Optimalkan 3T, Ini Syaratnya

Depok Buka Rekrutmen Tenaga Administrasi dan Nakes untuk Optimalkan 3T, Ini Syaratnya

Megapolitan
PPKM Level 4 di Jabodetabek Diperpanjang, Ini Aturan-aturan yang Berubah

PPKM Level 4 di Jabodetabek Diperpanjang, Ini Aturan-aturan yang Berubah

Megapolitan
Pos Penyekatan Kalimalang Jaktim, Petugas Bagi 3 Lajur Pemeriksaan

Pos Penyekatan Kalimalang Jaktim, Petugas Bagi 3 Lajur Pemeriksaan

Megapolitan
Anies: Tujuh Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 di Jakarta

Anies: Tujuh Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA: 13 Orang Diperiksa, Belum Ada Tersangka

Megapolitan
Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Progres Vaksinasi Covid-19 di Depok: Pelayan Publik Sudah 175 Persen, Lansia Baru 25 Persen

Megapolitan
Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kebon Jeruk 26-27 Juli

Catat, Berikut Lokasi Sentra Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Kebon Jeruk 26-27 Juli

Megapolitan
Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Depok Periode Juli

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X