Seleksi Usia dalam PPDB Jakarta Dinilai Hambat Program Wajib Belajar 12 Tahun

Kompas.com - 03/07/2020, 11:48 WIB
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arits Merdeka Sirait ketika diwawancarai di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaKetua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arits Merdeka Sirait ketika diwawancarai di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senin (29/6/2020)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menilai, seleksi usia dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi di Jakarta telah menghambat program wajib belajar 12 tahun.

Alasan dia, banyak calon siswa yang tidak lolos seleksi karena berusia muda dan memilih untuk menunda sekolah.

Banyaknya siswa yang menunda sekolah, kata Arist, membuat program wajib belajar 12 tahun di Jakarta tidak terwujud.

"PPDB yang bermasalah di Jakarta itu menghambat wajib belajar dan itu melanggar konstitusi sebenarnya," ujar Arist saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Gagal PPDB DKI Jakarta 2020, Orangtua Pilih Swasta dan Tunda Sekolah

Arist menyampaikan, anak-anak di Jakarta sebenarnya ingin langsung melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya setelah mereka lulus di jenjang pendidikan sebelumnya.

Namun, seleksi usia dalam PPDB Jakarta membuat keinginan anak-anak itu pupus. Program wajib belajar 12 tahun pun tidak bisa diwujudkan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Wajib belajar di Jakarta itu bisa dinyatakan gagal karena pemerintah sendiri yang menghambat wajib belajar, bukan masyarakat yang tidak menjalankan wajib belajarnya," kata dia.

Baca juga: Sekolah di Swasta Mahal, Saya Tidak Mau Menyusahkan Orangtua...

Arist berujar, menyekolahkan anak di sekolah negeri adalah pilihan kebanyakan orangtua murid. Sebab, orangtua tidak dibebani biaya pendidikan yang mahal.

Banyak orangtua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta sehingga anak-anak mereka terpaksa menunda atau putus sekolah.

"Kalau sekolah swasta, siapa yang membiayai, kan orangtua memilih negeri supaya dapat keringanan (biaya pendidikan)," ucap Arist.

Baca juga: Daya Tampung SMA dan SMK Negeri Hanya 32,93 Persen, Disdik DKI: Harus Ada yang Sekolah di Swasta

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Periksa 3 Pembeli Aset Keluarga Nirina Zubir

Polisi Periksa 3 Pembeli Aset Keluarga Nirina Zubir

Megapolitan
Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus: Ambles, Diaspal, Kini Dilubangi

Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus: Ambles, Diaspal, Kini Dilubangi

Megapolitan
Banjir Rob di Jalan Lodan Raya Ancol Meluap hingga ke Rumah Warga

Banjir Rob di Jalan Lodan Raya Ancol Meluap hingga ke Rumah Warga

Megapolitan
Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Perombakan Direksi Belum Jadi Opsi

Kecelakaan Berulang Bus Transjakarta, Perombakan Direksi Belum Jadi Opsi

Megapolitan
Bertolak ke Bandung, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Covid-19

Bertolak ke Bandung, Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Covid-19

Megapolitan
Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Gudang Parkir Gerobak di Kampung Melayu Terbakar

Megapolitan
2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

2 Siswa SMK Tewas Saat Kebakaran Gedung Cyber, Pihak Sekolah: Kami Tanggung Jawab

Megapolitan
UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

UPDATE: Jakarta Tambah 41 Kasus Covid-19, Seorang Pasien Meninggal

Megapolitan
Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Pertama Kalinya, Depok Catat 0 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Pemprov DKI Tunda Turnamen Sepakbola IYC 2021 karena Varian Omicron

Megapolitan
RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

RS Harapan Kita: Lulung Masuk Keadaan Sadar, lalu Alami Pemburukan

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta Hujan Disertai Angin Kencang

Megapolitan
RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos 'Lulung Dibuat Koma' Setelah Serangan Jantung

RS Harapan Kita Klarifikasi Kabar di Medsos "Lulung Dibuat Koma" Setelah Serangan Jantung

Megapolitan
Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Bus Sepolwan Tabrak Dahan Pohon, 3 Murid Polwan Terluka Kena Pecahan Kaca

Megapolitan
Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Jabat Ketua Presidium JKPI, Bima Arya Akan Benahi Pelestarian Budaya dan Pusaka di Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.