Kompas.com - 03/07/2020, 18:49 WIB
Sekjen Komnas Anak Danang Sasongko dalam aksi unjuk rasa tolak PPDB DKI Jakarta Tahun 2020 jalur zonasi, di Taman Aspirasi, Monas, seberang Istana Merdeka Jakarta, Jumat (3/7/2020). ANTARA/Laily RahmawatySekjen Komnas Anak Danang Sasongko dalam aksi unjuk rasa tolak PPDB DKI Jakarta Tahun 2020 jalur zonasi, di Taman Aspirasi, Monas, seberang Istana Merdeka Jakarta, Jumat (3/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Danang Sasongko mendesak pembatalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta tahun ajaran 2020/2021 khususnya untuk jalur zonasi.

Komnas Anak menemukan sedikitnya tiga pelanggaran berpotensi pidana yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam pelaksanaan PPDB DKI 2020 jalur zonasi.

"Jadi yang kita minta batalkan PPDB zonasi, untuk jalur lainnya tidak ada masalah," kata Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Danang Sasongko di Jakarta, seperti dikutip Antara News, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Keluhkan PPDB Jalur Zonasi, Wali Murid: Anak Saling Bully, Orangtua Saling Sindir

Danang menyebutkan, Pemrov DKI melanggar Undang-Undang dalam pelaksanaan PPDB 2020.

"Kami sudah siapkan untuk class action. Ada tiga yang dilanggar terkait kuota zonasi, dari 50 ke 40," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, alasannya mengurangi kuota zonasi untuk jalur afirmasi tidak tepat, karena anak-anak dari keluarga tidak mampu juga belum bisa masuk sekolah negeri.

"Kalau mau menambah afirmasi bukan dari zonasi tapi dari penambahan ekstra yang harus ada," kata Danang.

Selanjutnya, Komnas Anak menemukan PPDB DKI 2020 melanggar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 yentang PPDB.

Baca juga: Demo Protes PPDB Jakarta Berlanjut hingga Depan Istana Merdeka

Pelanggaran yang ketiga adalah peraturan yang dibuat oleh Disdik DKI Jakarta terkait petunjuk teknis (juknis) yang dilanggar oleh pemerintah sendiri dalam hal pelaksanaannya.

"Bagaimana juknis yang dibuat oleh Disdik dilanggar, jadi bukan juknis yang salah, tapi pelaksanaan di lapangan yang salah," kata Danang.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Divaksin, Nenek 78 Tahun di Tarumajaya Bekasi Sampai Digendong Polisi

Ingin Divaksin, Nenek 78 Tahun di Tarumajaya Bekasi Sampai Digendong Polisi

Megapolitan
UI Buka Sentra Vaksinasi Baru, Sediakan 25.000 Dosis Vaksin Sinovac

UI Buka Sentra Vaksinasi Baru, Sediakan 25.000 Dosis Vaksin Sinovac

Megapolitan
Minta Uang ke Warga di Pos Penyekatan Kemayoran, Bocah 13 Tahun Ditangkap

Minta Uang ke Warga di Pos Penyekatan Kemayoran, Bocah 13 Tahun Ditangkap

Megapolitan
Lewat Sedekah Minyak Jelantah di RPTRA Jakut, Warga Ikut Sumbang Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi

Lewat Sedekah Minyak Jelantah di RPTRA Jakut, Warga Ikut Sumbang Bansos untuk Warga Terdampak Pandemi

Megapolitan
Semua Atlet di Kota Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19

Semua Atlet di Kota Bekasi Sudah Disuntik Vaksin Covid-19

Megapolitan
BLT Subsidi Gaji di Jakarta Mulai Dicairkan, Ini Syarat Dapatkan Bantuan Rp 1 Juta

BLT Subsidi Gaji di Jakarta Mulai Dicairkan, Ini Syarat Dapatkan Bantuan Rp 1 Juta

Megapolitan
BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI Senilai Rp 1,1 Miliar

BPK Temukan Pemborosan Pengadaan Alat Rapid Test oleh Pemprov DKI Senilai Rp 1,1 Miliar

Megapolitan
Pria 83 Tahun di Depok 3 Bulan Luka Parah di Kaki, Obati Sendiri Pakai Parutan Singkong

Pria 83 Tahun di Depok 3 Bulan Luka Parah di Kaki, Obati Sendiri Pakai Parutan Singkong

Megapolitan
Polsek Sawah Besar Kerahkan 300 Relawan untuk Jemput Warga yang Belum Divaksin

Polsek Sawah Besar Kerahkan 300 Relawan untuk Jemput Warga yang Belum Divaksin

Megapolitan
Terancam 10 Tahun Penjara dalam Kasus Prostitusi Anak, Cynthiara Alona Tak Ajukan Eksepsi

Terancam 10 Tahun Penjara dalam Kasus Prostitusi Anak, Cynthiara Alona Tak Ajukan Eksepsi

Megapolitan
Air Kali Krukut Meluap, Sejumlah Titik di Cilandak Timur Terendam Banjir hingga 100 Cm

Air Kali Krukut Meluap, Sejumlah Titik di Cilandak Timur Terendam Banjir hingga 100 Cm

Megapolitan
Pria Mengamuk dan Rusak Barang Minimarket di Pamulang, Polisi: Pelaku ODGJ

Pria Mengamuk dan Rusak Barang Minimarket di Pamulang, Polisi: Pelaku ODGJ

Megapolitan
Temukan Indikasi Pungli Bansos di Kota Tangerang, Kejari Belum Tentukan Tersangka

Temukan Indikasi Pungli Bansos di Kota Tangerang, Kejari Belum Tentukan Tersangka

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pastikan Anggaran untuk Bayar Tunggakan Insentif Nakes Telah Siap

Pemkot Bekasi Pastikan Anggaran untuk Bayar Tunggakan Insentif Nakes Telah Siap

Megapolitan
PPKM, Stok Darah di Kota Bekasi Minim

PPKM, Stok Darah di Kota Bekasi Minim

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X