Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta S Andyka mewanti-wanti petugas yang berjaga di pasar tradisional di Jakarta untuk ketat mengawasi warga yang datang.

Hal ini menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memutuskan mengembalikan operasional seluruh pasar seperti sedia kala.

Sistem ganjil genap yang sebelumnya diterapkan di pasar kemudian ditiadakan.

Menurut dia, petugas gabungan dari Pemprov DKI-TNI-Polri harus mempunyai strategi tertentu untuk memastikan pengunjung yang datang ke pasar hanya 50 persen.

"Terkait masalah 50 persen ini memerlukan kehati-hatian. Karena bagaimana caranya menghitung apabila satu pintu saja yang dibuka itu sudah sesuatu yang sulit kayak gitu kecuali dengan sistem barcode tapi enggak semua pake HP ke pasar," kata Andyka saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Kata Anies, Pasar dan KRL Jadi Tempat Penularan Covid-19

Andyka menyarankan petugas yang berjaga untuk memakai teknologi atau sistem yang bisa menghitung jumlah pengunjung yang datang ke pasar.

"Kita berharap dengan melibatkan aparatur TNI-Polri melibatkan rakyat dan juga ini bisa benar-benar terkendali," ucapnya.

Anggota Komisi C DPRD DKI ini menilai, pasar tradisional yang tidak berada di bawah pengelolaan Perumda Pasar Jaya bakal lebih sulit pengendaliannya.

Pasalnya, pasar rakyat tersebut tidak memiliki struktur pengurus.

"Yang agak sulit itu yang pasar-pasar rakyat yang tidak berada di bawah PD Pasar Jaya. Tapi pasar rakyat itu pintu masuknya banyak. Jadi agak sulit sekali mengontrol dan jumlahnya ada 150 pasar. Kita harap bahwa pemerintah sudah mempunyai strategi strategi khusus," tambah Andyka.

Baca juga: Aparat Belum Bantu Pembatasan Pengunjung di Sejumlah Pasar di Jaksel

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mengembalikan operasional seluruh pasar yang ada seperti sedia kala. Kebijakan ini mulai berlaku Kamis (2/7/2020) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pengembalian operasional yang dimaksud adalah memperpanjang jam buka pasar dan menghapus sistem operasional ganjil genap.

Anies mengakui operasional pasar secara ganjil genap tak berjalan maksimal selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Pasalnya, para pedagang diketahui tetap berjualan tanpa mengikuti aturan ganjil genap yang ditetapkan Pemprov DKI.

Baca juga: Anies Akui Operasional Pasar secara Ganjil Genap Gagal Selama PSBB Transisi

Sementara pasar disebut Anies kini menjadi tempat penularan Covid-19.

"Dalam praktiknya, jumlah pengunjung tidak terpengaruh ganjil genap. Praktiknya (penjual) tetap datang. Hari ganjil, penjual genap menitip penjual ke yang ganjil," ujar Anies dalam siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Pemprov DKI hanya membatasi jumlah pengunjung di dalam pasar sehingga tidak melebihi 50 persen kapasitas pasar.

Pembatasan itu dilakukan dengan cara menempatkan petugas dari TNI, Polri dan ASN untuk mengontrol warga yang keluar masuk.

“Unsur TNI, Polri, ASN akan diterjunkan untuk mengawasi ketat pasar di DKI Jakarta. Pasar yang dikelola Pemprov 153 pasar, 150 pasar yang sifatnya komunitas,” ujar Anies.