Fakta Kebijakan ASN DKI Awasi Pasar, Tak Dapat Insentif hingga Dikritik Anggota DPRD

Mereka juga melaporkan hasil pemantauan aktivitas di pasar kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Sekda DKI.

"Presensi yang melaksanakan kegiatan pemantauan kegiatan pengawasan dan penindakan akitivitas masyarakat, diinput dengan keterangan Dinas Luar Penuh dalam sistem e-Absensi," ujar Saefullah.

Tak dapat insentif

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, ASN yang diterjunkan untuk memantau pasar tidak akan mendapatkan insentif.

Pasalnya, menurut Chaidir, tugas memantau pasar merupakan bagian dari kewajiban mereka sebagai abdi negara.

"Enggak ada (insentif tambahan), itu tugas kita sebagai abdi negara. Kan kita sudah berikan gaji dan tunjungan perbaikan penghasilan," kata Chaidir saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Baca juga: ASN DKI Pantau Pasar Tak Dapat Insentif, Kepala BKD: Tugas Abdi Negara

Selama bertugas memantau pasar, para ASN diwajibkan mengenakan masker dan membawa hand sanitizer karena mereka akan kontak langsung dengan masyarakat.

Chaidir menjelaskan, tugas para ASN tersebut adalah memantau kepatuhan masyarakat terhadap protokol pencegahan Covid-19 seperti penggunaan masker dan pembatasan jumlah pengunjung agar tak melebihi 50 persen kapasitas gedung.

Mereka tak segan melarang masyarakat masuk ke dalam area pasar apabila mereka tidak menggunakan msker.

"Kalau mereka enggak pakai masker, mereka diimbau untuk pakai masker baru bisa melakukan aktivitas di pasar," ujar Chaidir.

Kritik DPRD DKI

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan menilai kebijakan ASN untuk memantau pasar merupakan kebijakan tambal sulam, bukan solusi permanen yang diberikan Pemprov DKI.

Menurut August, kebijakan tersebut justru berisiko menularkan Covid-19 kepada para ASN, padahal vaksin Covid-19 belum tersedia hingga kini.

"Vaksin Covid-19 diperkirakan baru tersedia 1-2 tahun lagi, sehingga pemerintah harus terus waspada. Saya menilai pengerahan ribuan PNS itu adalah keputusan reaktif yang berisiko tinggi," kata August dalam keterangan tertulis.

Baca juga: Fraksi PSI Kritik Pengerahan Ribuan ASN ke Pasar, Anggap Itu Kebijakan Berisiko Tinggi

August mengatakan, Pemprov DKI seharusnya mengoptimalkan ASN yang telah diterjunkan ke lapangan seperti petugas Satpol PP dan Dinas Perhubungan untuk memantau pasar.