Kisruh PPDB, Kenapa Unjuk Rasa di Jakarta Begitu Masif?

Satu SMA favorit akan kebanjiran pendaftar, melebihi kapasitas penerimaan. Alhasil, proses seleksi dilakukan dengan usia. Mereka yang lebih tua mendapatkan prioritas. Inilah yang dikeluhkan para pengunjuk rasa, yaitu orang tua siswa yang anaknya kalah seleksi karena usia.

Daerah di luar Jakarta

Jalur zonasi ini juga memunculkan keluhan hingga unjuk rasa di sejumlah daerah. Di Karo, Sumatera Utara, terjadi kekisruhan. Di Solo, Jawa Tengah, juga terjadi hal yang sama.

Pangkal masalahnya adalah surat bukti domisili yang dikatakan palsu alias fiktif dari sejumlah calon siswa.

Sementara di Surabaya, Jawa Timur, tahun lalu, unjuk rasa besar menolak sistem PPDB ini juga masif disuarakan.

Atas hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersuara.

"Memang benar terkonfirmasi bahwa banyak yang menggunakan SKPD (Surat Keterangan Pindah Domisili) yang terindikasi tidak benar. Ada 17 kecamatan yang memang tidak ada SMA SMK Negeri ini memang cukup problem, kasihan. Termasuk tempat lahir saya di Tawangmangu. Maka kita carikan solusi untuk sekolah jarak jauh!" kata Ganjar.

Lalu apa kata pimpinan Pemprov DKI Jakarta soal kisruh ini?

"Semua kebijakan yang kami ambil sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ada Permendikbud Nomor 44 yang telah mengatur soal PPDB. Jadi penerimaan siswa baru ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat. Apa yang sudah disusun oleh pemerintah pusat tentu sudah melalui proses yang panjang melalui kajian. Kami dari pemprov mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkap Wagub DKI Jakarta Riza Patria.

Klausul dalam Permendikbud memang membolehkan pemerintah daerah untuk melakukan modifikasi. Setiap kebijakan pasti menimbulkan pro kotra.

Lantas, kenapa Jakarta unjuk rasanya paling masif?

Saya bertanya kepada pengamat dan peneliti pendidikan Indra Charismiadji. Ia menjelaskan, semua proses yang menafikan nilai untuk seleksi pasti akan ricuh. Itu terjadi di Surabaya tahun lalu dan Jakarta tahun ini. Daerah yang populasinya besar, calon siswanya pasti juga besar sehingga dampaknya juga terasa besar.

"Pendidikan Indonesia terbiasa dengan seleksi nilai pada sekolah negeri yang kini sudah gratis. Jika dulu, berdasarkan seleksi nilai, karena sekolah favorit membayar lebih mahal. Tapi lebih dari pada itu, pengelompokan siswa pada sekolah favorit berakibat buruk!" kata Indra.

"Siswa yang mampu punya akses buku dan bimbingan belajar puluhan juta. Mayoritas mereka diterima di Sekolah favorit. Sementara siswa miskin, hanya bisa masuk ke swasta dengan kualitas rendah! Hasilnya bisa kita lihat selama berpuluh-puluh tahun. Sejak dulu siswa di Indonesia yang pandai matematika hanya 3 persen saja!" jelas Indra lugas.

Syarat negara naik kelas

Apa pun yang terjadi negara punya tanggung jawab besar pada pendidikan. Toh, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi, hasil akan menjawabnya.

Negara punya kewajiban memikirkan mereka yang terdampak karena kebijakan yang dikeluarkan. Ada siswa cukup berprestasi tapi gagal masuk sekolah negeri dan tak mampu melanjutkan ke sekolah swasta yang dianggap baik.

Pendidikan menjadi satu-satunya jalan bagi sebuah negara untuk naik kelas.

Saya Aiman Witjaksono.
Salam!