Aiman Witjaksono
Host & Produser Eksekutif Program AIMAN KompasTV

Host & Produser Eksekutif Program AIMAN | AIMAN setiap senin, Pukul 20.00 WIB di KompasTV

Kisruh PPDB, Kenapa Unjuk Rasa di Jakarta Begitu Masif?

Kompas.com - 06/07/2020, 12:39 WIB
Sejumlah orang tua menggunakan atribut sekolah saat melakukan aksi demonstrasi memprotes PPDB DKI di Depan Gedung Kemendikbud, Senin (29/6/2020) KOMPAS.com/Tria SutrisnaSejumlah orang tua menggunakan atribut sekolah saat melakukan aksi demonstrasi memprotes PPDB DKI di Depan Gedung Kemendikbud, Senin (29/6/2020)

"Memang benar terkonfirmasi bahwa banyak yang menggunakan SKPD (Surat Keterangan Pindah Domisili) yang terindikasi tidak benar. Ada 17 kecamatan yang memang tidak ada SMA SMK Negeri ini memang cukup problem, kasihan. Termasuk tempat lahir saya di Tawangmangu. Maka kita carikan solusi untuk sekolah jarak jauh!" kata Ganjar.

Lalu apa kata pimpinan Pemprov DKI Jakarta soal kisruh ini?

"Semua kebijakan yang kami ambil sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ada Permendikbud Nomor 44 yang telah mengatur soal PPDB. Jadi penerimaan siswa baru ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah pusat. Apa yang sudah disusun oleh pemerintah pusat tentu sudah melalui proses yang panjang melalui kajian. Kami dari pemprov mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkap Wagub DKI Jakarta Riza Patria.

Klausul dalam Permendikbud memang membolehkan pemerintah daerah untuk melakukan modifikasi. Setiap kebijakan pasti menimbulkan pro kotra.

Lantas, kenapa Jakarta unjuk rasanya paling masif?

Saya bertanya kepada pengamat dan peneliti pendidikan Indra Charismiadji. Ia menjelaskan, semua proses yang menafikan nilai untuk seleksi pasti akan ricuh. Itu terjadi di Surabaya tahun lalu dan Jakarta tahun ini. Daerah yang populasinya besar, calon siswanya pasti juga besar sehingga dampaknya juga terasa besar.

"Pendidikan Indonesia terbiasa dengan seleksi nilai pada sekolah negeri yang kini sudah gratis. Jika dulu, berdasarkan seleksi nilai, karena sekolah favorit membayar lebih mahal. Tapi lebih dari pada itu, pengelompokan siswa pada sekolah favorit berakibat buruk!" kata Indra.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Siswa yang mampu punya akses buku dan bimbingan belajar puluhan juta. Mayoritas mereka diterima di Sekolah favorit. Sementara siswa miskin, hanya bisa masuk ke swasta dengan kualitas rendah! Hasilnya bisa kita lihat selama berpuluh-puluh tahun. Sejak dulu siswa di Indonesia yang pandai matematika hanya 3 persen saja!" jelas Indra lugas.

Syarat negara naik kelas

Apa pun yang terjadi negara punya tanggung jawab besar pada pendidikan. Toh, setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Tapi, hasil akan menjawabnya.

Negara punya kewajiban memikirkan mereka yang terdampak karena kebijakan yang dikeluarkan. Ada siswa cukup berprestasi tapi gagal masuk sekolah negeri dan tak mampu melanjutkan ke sekolah swasta yang dianggap baik.

Pendidikan menjadi satu-satunya jalan bagi sebuah negara untuk naik kelas.

Saya Aiman Witjaksono.
Salam!

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Pujasera Cipondoh

Hujan Deras dan Angin Kencang, Pohon Tumbang di Pujasera Cipondoh

Megapolitan
Pemuda di Depok Tewas Setelah Pertahankan Handphone dari Komplotan Begal

Pemuda di Depok Tewas Setelah Pertahankan Handphone dari Komplotan Begal

Megapolitan
8 Pelajar Tawuran di Kembangan Ditangkap: Bacok hingga Lindas Lawan

8 Pelajar Tawuran di Kembangan Ditangkap: Bacok hingga Lindas Lawan

Megapolitan
3 Kasus Pencabulan terhadap Anak Terjadi di Kembangan Dalam Sepekan

3 Kasus Pencabulan terhadap Anak Terjadi di Kembangan Dalam Sepekan

Megapolitan
23 Warga Koja Keracunan Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Partainya, PSI Minta Maaf

23 Warga Koja Keracunan Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Partainya, PSI Minta Maaf

Megapolitan
Hari Buruk Angkutan Massal Jakarta: Kecelakaan Transjakarta dan LRT

Hari Buruk Angkutan Massal Jakarta: Kecelakaan Transjakarta dan LRT

Megapolitan
PT INKA: Tabrakan LRT Terindikasi Masinis Tak Kurangi Kecepatan Kereta

PT INKA: Tabrakan LRT Terindikasi Masinis Tak Kurangi Kecepatan Kereta

Megapolitan
Duit Rp 379 M Per Tahun dari Pemprov DKI Digunakan untuk Uang Bau hingga Infrastruktur di Bekasi

Duit Rp 379 M Per Tahun dari Pemprov DKI Digunakan untuk Uang Bau hingga Infrastruktur di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Bekasi Lanjutkan Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan DKI hingga 2026

Pemkot Bekasi Lanjutkan Kerja Sama Pengelolaan TPST Bantar Gebang dengan DKI hingga 2026

Megapolitan
Merasa Tertipu Investasi Crypto hingga Rp 325 Juta, Seorang Wanita di Bekasi Lapor Polisi

Merasa Tertipu Investasi Crypto hingga Rp 325 Juta, Seorang Wanita di Bekasi Lapor Polisi

Megapolitan
Pegawai Curi 46 Ton Ikan Dori dan Cumi, Kerugian Perusahaan Capai Rp 3,6 Miliar

Pegawai Curi 46 Ton Ikan Dori dan Cumi, Kerugian Perusahaan Capai Rp 3,6 Miliar

Megapolitan
Polisi Tahan Pelaku Eksibisionis di Dekat Stasiun Sudirman

Polisi Tahan Pelaku Eksibisionis di Dekat Stasiun Sudirman

Megapolitan
Polisi Tangkap Pegawai Perusahaan yang Gelapkan 46 Ton Ikan Dori dan Cumi di Penjaringan

Polisi Tangkap Pegawai Perusahaan yang Gelapkan 46 Ton Ikan Dori dan Cumi di Penjaringan

Megapolitan
Pakai NIK Saat Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berlaku 26 Oktober, Simak Aturannya

Pakai NIK Saat Pesan Tiket Kereta Api Jarak Jauh Berlaku 26 Oktober, Simak Aturannya

Megapolitan
Warga Koja Mual dan Muntah Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Parpol

Warga Koja Mual dan Muntah Usai Makan Nasi Kotak Berlogo Parpol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.