Bawaslu Putuskan Camat Pondok Aren Langgar Netralitas ASN dalam Pilkada Tangsel

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan memutus Camat Pondok Aren Makum Sagita bersalah dan melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sudah diputuskan bersalah di pleno tanggal 1 Juli kemarin untuk camat," ujar Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Tangsel Ahmad Jazuli kepada Kompas.com, Senin (6/7/2020).

Menurut Jazuli, Makum terbukti menyebarkan sebuah pesan singkat yang berisi perintah terhadap lurah di Tangsel mendata jajarannya hingga tingkat ketua RT dan mencari koordinator Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal itu diketahui setelah pihaknya melakukan kajian dari hasil klarifikasi saksi, yakni Sekretaris Kelurahan (Sekel) Jurangmangu Timur Sidik yang mendapat perintah meneruskan pesan tersebut.

Baca juga: Bawaslu RI Waspadai Politik Uang Saat Pilkada Tangsel 2020 Digelar di Tengah Pandemi Covid-19

"Dari klarifikasi saksi itu, broadcast pesan tersebut benar adanya. Kemudian sumbernya juga ya setelah diklarifikasi saksi, itu sumbernya dari yang bersangkutan atas nama MS," kata Jazuli.

Saat ini, Bawaslu Tangsel sudah merekomendasikan kasus pelanggaran netralitas AS yang dilakukan Makum ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk penindakan lebih lanjut.

"Kita buat rekomendasi ke KASN, sudah disampaikan juga rekomendasinya. Nanti sanksinya seperti apa dari KASN dengan melihat bukti-bukti yang kami berikan," ungkapnya.

Sebelumnya, sebuah pesan singkat yang berisi perintah terhadap lurah di Tangerang Selatan untuk mendata jajarannya hingga tingkat ketua RT, viral melalui whatsapp.

Baca juga: Bawaslu Tangsel Sebut Bukti Pesan soal Lurah Diminta Cari Koordinator TPS Telah Dihapus

Pesan tersebut kemudian diteruskan oleh Sekretaris Lurah Jurangmangu Timur, Sidik.

Dalam pesan tersebut bertuliskan, permintaan data diri dilakukan setelah adanya rapat oleh Camat, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Tangsel.

Permintaan data itu mulai dari KTP hingga nomor telepon dan dengan keterangan pilihan ya, abu-abu, atau tidak.

Dalam pesan itu juga tertulis adanya permintaan pencarian koordinator Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga berkaitan dengan penyelnggaran Pilkada 2020.