Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Kompas.com - 06/07/2020, 21:14 WIB
Pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama para Aparatur Sipil Negara (ASN) menegur pedagang-pedagang di Pasar Kebayoran Lama yang tak menggunakan masker, Senin (6/7/2020). KOMPAS.com/WAHYU ADITYO PRODJOPihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama para Aparatur Sipil Negara (ASN) menegur pedagang-pedagang di Pasar Kebayoran Lama yang tak menggunakan masker, Senin (6/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, August Hamonangan mengungkapkan, kebijakan Pemprov DKI untuk membatasi jumlah pengunjung pasar agar tak melebihi 50 persen kapasitas pasar, belum berjalan optimal.

August menemukan fakta bahwa semua pengunjung bebas keluar masuk Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan tanpa ada pemantauan dan pengawasan dari pengelola pasar untuk membatasi jumlah pengunjung.

"Enggak ada (pembatasan jumlah pengunjung), itu yang di pasar Lenteng Agung, kepala pasarnya juga enggak berniat menjalankan itu," kata August saat dihubungi, Senin (6/7/2020).

Baca juga: 306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

Menurut August, pengelola pasar seharusnya memiliki sistem aplikasi khusus untuk memantau jumlah pengunjung setiap hari.

"Itu kan harusnya ada tolak ukurnya misalkan perhitungan manual atau kalau mau pakai aplikasi, tapi itu enggak ada. Jadi sepertinya bebas-bebas saja (pengunjung masuk pasar)," ungkap August.

Seperti diketahui, kebijakan pembatasan jumlah pengunjung itu diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus sistem operasional pasar secara ganjil genap.

Baca juga: Dapat Tugas Pantau Pasar, ASN DKI Kaget dan Khawatir Tertular Covid-19

Penerapan pembatasan jumlah pengunjung itu akan dipantau oleh anggota TNI, Polri, dan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) DKI.

Kriteria ASN yang ditugaskan memantau pasar adalah berusia di bawah 50 tahun dan dalam kondisi sehat. Mereka akan memantau aktivitas masyarakat di pasar mulai 6 Juli 2020 hingga berakhirnya masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Perintah tersebut tertuang dalam Surat Tugas Nomor 054/881 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah pada 1 Juli 2020.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nonton 'Layar Tancap' dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Nonton "Layar Tancap" dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Susun Tahap Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi

Disdik Kota Tangerang Susun Tahap Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang: Anak-anak Mulai Jenuh Belajar di Rumah

Disdik Kota Tangerang: Anak-anak Mulai Jenuh Belajar di Rumah

Megapolitan
Netizen Anteng Nonton Admin Grab Berbalas Pantun di Twitter

Netizen Anteng Nonton Admin Grab Berbalas Pantun di Twitter

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Warga Tak Gelar Lomba Panjat Pinang Saat 17 Agustus

Pemprov DKI Minta Warga Tak Gelar Lomba Panjat Pinang Saat 17 Agustus

Megapolitan
Walkot Rahmat Effendy Perkirakan Alat Tes Covid-19 di Bekasi Cukup hingga Desember

Walkot Rahmat Effendy Perkirakan Alat Tes Covid-19 di Bekasi Cukup hingga Desember

Megapolitan
[UPDATE] Grafik 7 Agustus: Depok Zona Merah Nasional dengan 1.383 Kasus Covid-19

[UPDATE] Grafik 7 Agustus: Depok Zona Merah Nasional dengan 1.383 Kasus Covid-19

Megapolitan
Paskibra Upacara HUT Ke-75 RI di Jakarta Utara Hanya Tiga Orang

Paskibra Upacara HUT Ke-75 RI di Jakarta Utara Hanya Tiga Orang

Megapolitan
Ombudsman: Banyak Murid Titipan Setelah PPDB Depok Ditutup karena Kepsek Dapat Tekanan

Ombudsman: Banyak Murid Titipan Setelah PPDB Depok Ditutup karena Kepsek Dapat Tekanan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Penjual Bendera Merah Putih Keluhkan Omzet Turun 50 Persen

Pandemi Covid-19, Penjual Bendera Merah Putih Keluhkan Omzet Turun 50 Persen

Megapolitan
Kaget Pemprov DKI Tak Punya Alat Pengukur Hujan, Anies Minta Anak Buahnya Beli Banyak meski Murah

Kaget Pemprov DKI Tak Punya Alat Pengukur Hujan, Anies Minta Anak Buahnya Beli Banyak meski Murah

Megapolitan
Tetangga Terpapar Covid-19, Puluhan Warga Meruya Utara Swab Test

Tetangga Terpapar Covid-19, Puluhan Warga Meruya Utara Swab Test

Megapolitan
Pembakar Rumah di Ciputat Ditangkap, Motifnya karena Urusan Asmara

Pembakar Rumah di Ciputat Ditangkap, Motifnya karena Urusan Asmara

Megapolitan
Bekasi Deflasi 0,01 Persen, Walkot Gencarkan Program Hidroponik dan Ternak Lele

Bekasi Deflasi 0,01 Persen, Walkot Gencarkan Program Hidroponik dan Ternak Lele

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X