Banyak Siswa Tersingkir dari PPDB, Politisi PDI-P: Pemprov Harus Beri Subsidi Masuk Sekolah Swasta

Kompas.com - 07/07/2020, 08:48 WIB
Sejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj. ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO ASejumlah orang tua murid berunjuk rasa di depan kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (29/6/2020). Unjuk rasa yang diikuti ratusan orang tua murid tersebut menuntut penghapusan syarat usia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu siswa kurang mampu yang akan masuk ke jenjang SMA atau SMK.

Menurut Johnny, Pemprov DKI harus memastikan siswa yang gagal masuk SMA Negeri untuk mendapatkan bangku di SMA Swasta serta membantu masalah biaya.

Hal ini memang sempat disebutkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat bertemu dengan Komisi E DPRD DKI.

"Pemprov harus memberi subsidi siswa dari keluarga tidak mampu untuk menggratiskan uang masuk ke sekolah swasta. Sangat tidak adil, jika Pemprov memberi subsidi sekolah negeri sementara sekolah swasta ditelantarkan," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga RIP Pendidikan ke Balai Kota

Sekretaris Komisi E ini berujar, saat ini banyak siswa kurang mampu terpaksa harus masuk sekolah SMA swasta karena tersingkir dalam seleksi PPDB sekolah negeri.

Padahal rata-rata biaya di sekolah swasta terbilang cukup tinggi mulai dari uang pangkal hingga bayaran per bulannya.

"Oleh sebab itu, Disdik Pemprov DKI Jakarta jangan keasyikan mengurusi sekolah negeri, sementara sekolah swasta saat ini masih dianak tirikan. Pemberian KJP saja sudah tidak lagi memadai saat ini, karena yang juga memberatkan orangtua siswa adalah uang pangkal," jelasnya.

Ia berharap Disdik bisa merealisasikan janjinya dengan membantu siswa kurang mampu yang masuk ke sekolah swasta. Apalagi dalam kondisi di tengah pandemi Covid-19.

"Apalagi di tengah adanya PHK dan merosotnya secara drastis penghasilan. Jangankan membayar uang pangkal yang jumlahnya jutaan rupiah, sedangkan untuk makan sehari hari saja sudah menunggu uluran tangan pemerintah berupa bansos," ucap dia.

Baca juga: Federasi Serikat Guru: PPDB Zonasi Bina RW Akan Jadi Masalah Baru

Sebelumnya, Nahdiana mengungkapkan hanya 32,93 persen siswa SMP yang bisa diterima di SMA dan SMK Negeri pada tahun ajaran 2020/2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Kurir Tama, Harus Antar Paket yang Menumpuk di Hari Lebaran

Kisah Kurir Tama, Harus Antar Paket yang Menumpuk di Hari Lebaran

Megapolitan
TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

Megapolitan
Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Megapolitan
Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Megapolitan
Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Megapolitan
Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Megapolitan
Sudin LH: Akumulasi Sampah di Jakarta Naik Sebelum Lebaran 2021

Sudin LH: Akumulasi Sampah di Jakarta Naik Sebelum Lebaran 2021

Megapolitan
Cegah Lonjakan Covid-19, Kondisi Kesehatan Warga yang Kembali ke Jakarta Bakal Dipantau

Cegah Lonjakan Covid-19, Kondisi Kesehatan Warga yang Kembali ke Jakarta Bakal Dipantau

Megapolitan
Kecewa Monas Ditutup, Pengunjung: Masa Lebaran di Rumah Saja?

Kecewa Monas Ditutup, Pengunjung: Masa Lebaran di Rumah Saja?

Megapolitan
Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

Megapolitan
Gubernur Anies, Kapolda Fadil, dan Pangdam Jaya Dudung Rapat Bahas Arus Balik Lebaran

Gubernur Anies, Kapolda Fadil, dan Pangdam Jaya Dudung Rapat Bahas Arus Balik Lebaran

Megapolitan
4.837 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri

4.837 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri

Megapolitan
Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X