Kompas.com - 07/07/2020, 11:01 WIB
Sejumlah karangan bunga yang bertuliskan kekecewaan orangtua dan siswa atas PPDB jalur zonasi di DKI. Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITASejumlah karangan bunga yang bertuliskan kekecewaan orangtua dan siswa atas PPDB jalur zonasi di DKI. Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak boleh lepas tangan dalam menangani calon siswa yang tak diterima di sekolah negeri pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

Menurut dia, ada sekitar 100 ribu calon siswa tidak tertampung pada PPDB 2020 di DKI Jakarta akibat mekanisme usia yang menjadi faktor penentu dominan pada PPDB dan tidak optimalnya sosialisasi.

Idris mengaku banyak masyarakat yang akhirnya beralih dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Karena itu Pemprov DKI dapat memberi bantuan berupa subsidi uang pangkal dan uang sekolah sehingga anak-anak bisa melanjutkan pendidikannya.

"Pemprov DKI tidak boleh lepas tangan. Bagaimana pun juga kekisruhan ini akibat mekanisme faktor usia yang dipaksakan. Harus segera dicarikan solusi sebelum tahun ajaran baru dimulai," kata Idris dalam keterangannya, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Kecewa Jalur Zonasi PPDB DKI, Orangtua Kirim Karangan Bunga RIP Pendidikan ke Balai Kota

Anggota Komisi E itu menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta wajib menyiapkan skema bantuan untuk calon siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan mendaftar di sekolah swasta.

"Kita tidak boleh biarkan siswa ini terlantar dan putus sekolah, jika tidak tertampung di sekolah negeri, mereka harus dibantu agar bisa meneruskan pendidikan di sekolah swasta," ujar dia.

Pemprov DKI bisa menyalurkan anggaran pendidikan dalam bentuk subsidi uang pangkal atau pembebasan uang sekolah langsung ke calon siswa untuk beberapa bulan pertama.

Mekanisme serupa juga telah diterapkan di daerah lain seperti Kota Semarang dan Provinsi Bali.

"Yang terutama adalah anak tidak putus sekolah, pendidikan harus terus berlanjut karenanya orangtua tidak boleh dibebankan dengan biaya tinggi. Tapi tetap juga harus memikirkan keberlangsungan sekolah swasta," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengungkapkan hanya 32,93 persen siswa SMP yang bisa diterima di SMA dan SMK negeri di Jakarta pada tahun ajaran 2020/2021. Hal ini berdasarkan daya tampung SMA Negeri di Jakarta pada PPDB tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 28.428.

Baca juga: Jalur Zonasi PPDB DKI 2020 Pertimbangkan Usia agar Tak Bias Ekonomi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Penyekatan di Bekasi-Karawang Dibuka |Pangdam Jaya Bertekad Tumpas Premanisme

[POPULER JABODETABEK] Penyekatan di Bekasi-Karawang Dibuka |Pangdam Jaya Bertekad Tumpas Premanisme

Megapolitan
Fauzi dan Siasat Lolos dari Pos Penyekatan Mudik

Fauzi dan Siasat Lolos dari Pos Penyekatan Mudik

Megapolitan
UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 76 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 76 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
UPDATE: Tambah 15 Kasus di Kabupaten Bekasi, 312 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 15 Kasus di Kabupaten Bekasi, 312 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Kemungkinan Hujan

Megapolitan
Dua Pria Paksa Minta Jatah THR Lebaran ke Penjaga Warung di Pasar Ciputat

Dua Pria Paksa Minta Jatah THR Lebaran ke Penjaga Warung di Pasar Ciputat

Megapolitan
Pemkot Depok Izinkan Shalat Idul Fitri di Masjid, Kapasitas Maksimum 30 Persen di Dalam Ruangan

Pemkot Depok Izinkan Shalat Idul Fitri di Masjid, Kapasitas Maksimum 30 Persen di Dalam Ruangan

Megapolitan
Sopir Truk Sampah di Bekasi Tewas Tertimpa Bak Hidrolik yang Sedang Diperbaiki

Sopir Truk Sampah di Bekasi Tewas Tertimpa Bak Hidrolik yang Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Diduga Berasal dari Iran

Polisi Ungkap Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Diduga Berasal dari Iran

Megapolitan
Update 11 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 406

Update 11 Mei: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 406

Megapolitan
Hari Keenam Larangan Mudik, 162 Kendaraan Diputarbalikkan di Posko Penyekatan dan Check Point Kota Tangerang

Hari Keenam Larangan Mudik, 162 Kendaraan Diputarbalikkan di Posko Penyekatan dan Check Point Kota Tangerang

Megapolitan
Baznas Kota Tangerang Terima Zakat Fitrah Rp 1,3 Miliar

Baznas Kota Tangerang Terima Zakat Fitrah Rp 1,3 Miliar

Megapolitan
Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Komnas KIPI: Belum Cukup Bukti Ada Penggumpalan Darah pada Kasus Pria Meninggal Sehari Usai Disuntik Vaksin AstraZeneca

Megapolitan
Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Ziarah Dilarang Mulai 12-16 Mei 2021, TPU Selapajang di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X