Izin Reklamasi Ancol yang Dikeluarkan Anies Dinilai Cacat Hukum

Kompas.com - 07/07/2020, 14:48 WIB
Pengunjung terlihat memadati pantai-pantai di kawasan Ancol pada libur akhir tahun 2019 SYIFA NURI KHAIRUNNISAPengunjung terlihat memadati pantai-pantai di kawasan Ancol pada libur akhir tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, izin reklamasi yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan utuk perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) cacat hukum.

Izin yang dikeluarkan Anies itu tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020.

Kepgub tersebut berisikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Baca juga: Tolak Reklamasi Ancol, Forum Nelayan: Kami Akan Melawan!

Menurut Gilbert, keputusan gubernur harus didasarkan pada aturan di atasnya yang sesuai.

Kepgub Nomor 237 Tahun 2020 tentang reklamasi Ancol dan Dufan haruslah didasari oleh Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan zonasi.

"Demikian juga sebelum SK keluar, haruslah ada konsultasi teknis dengan Kementerian Kelautan, ada analisis dampak lingkungan dan sebagainya," kata Gilbert saat dihubungi, Selasa (7/7/2020).

Namun, SK tersebut hanya didasarkan pada UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Keistimewaan DKI, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan padahal SK ini mengenai zonasi.

Sementara Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan zonasi tidak memuat Ancol, hanya memuat Dufan.

" Perluasan harus didasarkan pada Perda RDTR. Keputusan gubernur berada di bawah Perda status kekuatan hukumnya. Dalam rencana reklamasi 17 pulau, yang menjadi milik PT Jaya Ancol adalah pulau J dan K, sedangkan dalam Kepgub Nomor 237 Tahun 2020 disebutkan pulau K dan L. Pulau L sebelumnya adalah milik PT Manggala Krida Yudha dengan luas 481," ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi. Anies meneken izin itu pada 24 Februari 2020.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Megapolitan
Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

Megapolitan
Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Raih Penghargaan STA, Anies: Kita Berhasil Mengungguli Kota Lainnya di Dunia

Megapolitan
Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Kapolda Metro Usulkan Kampung Tangguh Jaya Jadi Lokasi Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Umum

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

UPDATE 26 Februari: Ada 39 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 44 Orang Sembuh

Megapolitan
Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Sabu yang Hendak Diedarkan di Pondok Aren Diduga Milik Terpidana di Lapas Cilegon

Megapolitan
Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Pemerintah Izinkan Vaksinasi Mandiri, Kadin DKI Berharap Pengusaha Diberikan Kemudahan

Megapolitan
Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Terkait Penembakan di Cengkareng, Polri Diminta Tes Kejiwaan Polisi Pemegang Senjata Api

Megapolitan
Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Polisi Periksa 7 Saksi Terkait Kasus Mayat Dalam Plastik Sampah di Bogor, Termasuk Pacar Korban

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Depok Catat 262 Kasus Baru Covid-19, 5 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Februari: Depok Catat 262 Kasus Baru Covid-19, 5 Pasien Meninggal

Megapolitan
Kadin DKI: Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar Vaksin Mandiri

Kadin DKI: Sudah 6.644 Perusahaan Mendaftar Vaksin Mandiri

Megapolitan
Diduga Hendak Transaksi, Pengedar Sabu Ditangkap di Ruko Pondok Aren

Diduga Hendak Transaksi, Pengedar Sabu Ditangkap di Ruko Pondok Aren

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 1.661, Sebagian Data Belum Dilaporkan

UPDATE 26 Februari: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 1.661, Sebagian Data Belum Dilaporkan

Megapolitan
PSI Ajak Interpelasi Anies soal Banjir, Sekretaris Fraksi Golkar: Terlalu Mengada-ada

PSI Ajak Interpelasi Anies soal Banjir, Sekretaris Fraksi Golkar: Terlalu Mengada-ada

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X