Pembeli Tidak Dikenakan Sanksi jika Langgar Aturan Penggunaan Kantong Plastik di Jakarta

Kompas.com - 09/07/2020, 13:35 WIB
Warga berbelanja menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di Pasar Bendungan Hilir (Benhil) di Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2020). Larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Jakarta mulai berlaku sejak Rabu (1/7/2020), pelarangan ini diberlakukan di pusat-pusat perbelanjaan, mulai dari toko swalayan hingga pasar rakyat. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGWarga berbelanja menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di Pasar Bendungan Hilir (Benhil) di Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2020). Larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di Jakarta mulai berlaku sejak Rabu (1/7/2020), pelarangan ini diberlakukan di pusat-pusat perbelanjaan, mulai dari toko swalayan hingga pasar rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih mengatakan, sanksi administrasi pelanggaran implementasi kantong belanja ramah lingkungan tidak menyasar konsumen atau pembeli.

Andono menyampaikan, sanksi administratif hanya dibebankan kepada tiga subjek hukum berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 yakni pengelola pusat perbelanjaan, pengelola toko swalayan, dan pengelola pasar rakyat.

"Tidak ada sanksi yang menyasar konsumen atau pembeli. Sanksi kepada pengelola pun lebih bernuasa pembinaan dan diberikan secara bertahap," kata Andono dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Tahapan sanksi bagi pengelola pusat perbelanjaan apabila ditemukan tenant yang menggunakan kantong plastik sekali pakai dimulai dari teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Untuk sanksi administratif ada tiga kali teguran tertulis yaitu teguran pertama berlaku 14x24 jam atau 14 hari. Terguran kedua berlaku 7x24 jam atau 7 hari. Dan yang terakhir adalah 3x 24 jam atau 3 hari.

Sanksi selanjutnya adalah pembekuan izin yang berlaku jika tidak melaksanakan sanksi administratif uang paksa dalam kurun waktu lima minggu.

Terakhir adalah pencabutan izin yang dilakukan oleh Dinas LH jika pelaku usaha tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran uang paksa.

Baca juga: Petugas Kebersihan Stasiun Temukan Uang Rp 500 Juta di Plastik, Dikembalikan ke Pemiliknya

Andono menjelaskan, larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai bertujuan untuk menciptakan Jakarta sebagai kota ramah lingkungan dan mengurangi residu yang dihasilkan dari kegiatan masyarakat.

"Tujuannya bukan menambah pendapatan DKI dengan menemukan pelanggar, tetapi tujuannya mengubah perilaku. Agar semua kegiatan menjadi kegiatan yang ramah lingkungan," ujar Andono.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai pada pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat mulai 1 Juli 2020. 

Baca juga: Diizinkan Angkut Penumpang, Grab di Bekasi Pasang Partisi Plastik di Setiap Armada

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Oleh karena itu, pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat diimbau beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan yang terbuat dari bahan daun kering, kertas, kain, polyester dan turunannya maupun materi daur ulang.

Kantong belanja ramah lingkungan juga bisa berupa kantong belanja yang memiliki ketebalan yang memadai, dapat didaur ulang, serta dirancang untuk dapat digunakan berulang kali.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PSBB Transisi Akan Berakhir Hari ini, Bagaimana Perkembangan Covid-19 Selama Dua Pekan Terakhir?

Perpanjangan PSBB Transisi Akan Berakhir Hari ini, Bagaimana Perkembangan Covid-19 Selama Dua Pekan Terakhir?

Megapolitan
Ini Fakta ASN Positif Covid-19 di Kantor Kemenkumham

Ini Fakta ASN Positif Covid-19 di Kantor Kemenkumham

Megapolitan
Pemprov DKI Akui Dana Insentif Petugas Pemakaman Covid-19 DKI Masih Proses Pencairan

Pemprov DKI Akui Dana Insentif Petugas Pemakaman Covid-19 DKI Masih Proses Pencairan

Megapolitan
Ini Titik Paling Rawan Ranjau Paku di Jalan Protokol Wilayah Jakarta

Ini Titik Paling Rawan Ranjau Paku di Jalan Protokol Wilayah Jakarta

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 12 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 1 Pasien Meninggal

[UPDATE] Grafik Covid-19 12 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 1 Pasien Meninggal

Megapolitan
[UPDATE] Daftar 22 Kelurahan Zona Merah Covid-19 di Depok Saat Ini

[UPDATE] Daftar 22 Kelurahan Zona Merah Covid-19 di Depok Saat Ini

Megapolitan
Jalan Protokol di Jakarta Masih Rawan Ancaman Ranjau Paku

Jalan Protokol di Jakarta Masih Rawan Ancaman Ranjau Paku

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Kemungkinan Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Kemungkinan Hujan Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 12 Agustus: 8 Pasien Baru, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 655

UPDATE 12 Agustus: 8 Pasien Baru, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 655

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Temukan Hewan Laut yang Terdampak Pencemaran di Pulau Pari

Pemprov DKI Belum Temukan Hewan Laut yang Terdampak Pencemaran di Pulau Pari

Megapolitan
Akibat Layang-layang, Garuda Indonesia Keluarkan 4.000 Dollar AS untuk Perbaiki Kerusakan Pesawat

Akibat Layang-layang, Garuda Indonesia Keluarkan 4.000 Dollar AS untuk Perbaiki Kerusakan Pesawat

Megapolitan
Tak Ada Seleksi, 24 Paskibraka yang Bertugas di Jakut Diambil dari Tim Tahun Lalu

Tak Ada Seleksi, 24 Paskibraka yang Bertugas di Jakut Diambil dari Tim Tahun Lalu

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gelar Lomba RW Siaga untuk Cegah Covid-19, Hadiahnya Pembangunan Senilai Rp 1 M

Pemkot Bekasi Gelar Lomba RW Siaga untuk Cegah Covid-19, Hadiahnya Pembangunan Senilai Rp 1 M

Megapolitan
Jika PSBB Diperpanjang, Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan di 3 Tempat Ini

Jika PSBB Diperpanjang, Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan di 3 Tempat Ini

Megapolitan
Hari Kedua Pembersihan Pulau Pari, Petugas Kumpulkan 110 Kantong Gumpalan Minyak

Hari Kedua Pembersihan Pulau Pari, Petugas Kumpulkan 110 Kantong Gumpalan Minyak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X