Penyelidikan Dugaan Kasus Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Polisi Limpahkan ke Kemendikbud

Kompas.com - 09/07/2020, 16:27 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (30/1/2020) KOMPAS.com/SINGGIH WIRYONOKabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (30/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com- Polda Metro Jaya menyerahkan kasus dugaan korupsi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ke Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kemendikbud.

Pelimpaham tersebut dilakukan setelah Polisi menghentikan penyelidikan perkara itu karena tidak menemukan unsur tindak pidana korupsi.

"Selanjutnya, terhadap peristiwa tersebut penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya akan melimpahkan peristiwa perkara kepada APIP Kemendikbud RI," Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Polisi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Pejabat UNJ

Penyerahan itu dilakukan agar APIP dapat melakukan pendalaman pada internal Kemendikbud terkait perkara dugaan korupsi itu.

"Dalam hal ini inspektorat Kemendikbud RI untuk dilakukan pendalaman selanjutnya," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, Kemendikbud akan melakukan pendalaman guna mengetahui adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam perkara yang telah diserahkan.

"Apakah bisa dilanjuti dengan dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin, kita lakukan pendalaman dulu bersama Sekjen. Karena yang menangani pelanggaran kode etik dan pelangaran disiplin adalah Sekjen," ujarnya.

Kemendikbud akan melimpahkan perkara kembali ke Kepolisan jika dalam pendalaman ditemukan bukti baru yang mengarah pidana.

Baca juga: Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

"Kalau itu merupakan peristiwa pidana, iya (dilimpahkan). Tapi kan ini belum ditemukan. Yang menilai apakah ada peristiwa pidana tentunya teman-teman penegak hukum, kami hanya menindaklanjuti apakah ini terjadi pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik," paparnya.

Sebelumnya, KPK bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap DAN, Kepala Bagian Kepegawaian UNJ, Rabu (20/5/2020) siang.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI Minta Ibu Tiri Penganiaya Bocah 5 Tahun di Ciracas Dihukum Maksimal

KPAI Minta Ibu Tiri Penganiaya Bocah 5 Tahun di Ciracas Dihukum Maksimal

Megapolitan
Suami Istri di Kebon Jeruk Edarkan Ganja, Polisi: Pengendalinya Napi Lapas Lampung

Suami Istri di Kebon Jeruk Edarkan Ganja, Polisi: Pengendalinya Napi Lapas Lampung

Megapolitan
Polisi Tangkap Suami Istri Pengedar Narkotika, 1,5 Kilogram Ganja Diamankan

Polisi Tangkap Suami Istri Pengedar Narkotika, 1,5 Kilogram Ganja Diamankan

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemilihan Ketua RT dan RW di Jakpus Digelar Daring

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemilihan Ketua RT dan RW di Jakpus Digelar Daring

Megapolitan
Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Semua Anggaran Formula E Dicoret

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Minta Semua Anggaran Formula E Dicoret

Megapolitan
Polisi Tangkap 7 Pengeroyok Pemuda hingga Tewas di Teluknaga, 4 di Antaranya Masih di Bawah Umur

Polisi Tangkap 7 Pengeroyok Pemuda hingga Tewas di Teluknaga, 4 di Antaranya Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Tetap Bisa Lihat Babi meski Tidak Telanjang, Saksi Perkara Hoaks Babi Ngepet Sempat Ragu

Tetap Bisa Lihat Babi meski Tidak Telanjang, Saksi Perkara Hoaks Babi Ngepet Sempat Ragu

Megapolitan
RSUD Kabupaten Tangerang Perkuat Strategi Hadapi Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

RSUD Kabupaten Tangerang Perkuat Strategi Hadapi Potensi Gelombang Ketiga Covid-19

Megapolitan
Ingin Interpelasi Anies soal Formula E, PSI: Apa Starling dan Tukang Mi Ayam Bisa Jualan di Sana?

Ingin Interpelasi Anies soal Formula E, PSI: Apa Starling dan Tukang Mi Ayam Bisa Jualan di Sana?

Megapolitan
Soal Izin Acara Besar, Wali Kota Tangerang: Tunggu Arahan Pemerintah Pusat agar Seragam

Soal Izin Acara Besar, Wali Kota Tangerang: Tunggu Arahan Pemerintah Pusat agar Seragam

Megapolitan
Wajah Baru Kawasan Stasiun Tebet: Dulu Kumuh, Sekarang Lebih Nyaman

Wajah Baru Kawasan Stasiun Tebet: Dulu Kumuh, Sekarang Lebih Nyaman

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Serahkan Tindak Lanjut Penyegelan 6 TPS Ilegal ke KLHK

Wali Kota Tangerang Serahkan Tindak Lanjut Penyegelan 6 TPS Ilegal ke KLHK

Megapolitan
Sebut Harga Tiket Formula E Setara Dua Bansos, Anggota PSI: Kita Harus Puasa untuk Bisa Nonton?

Sebut Harga Tiket Formula E Setara Dua Bansos, Anggota PSI: Kita Harus Puasa untuk Bisa Nonton?

Megapolitan
Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Dua Saksi Kunci Mengaku Tak Tahu Skenario

Sidang Hoaks Babi Ngepet di Depok, Dua Saksi Kunci Mengaku Tak Tahu Skenario

Megapolitan
Dituding Bikin Parlemen Jalanan karena Mangkir Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ini Kata M Taufik

Dituding Bikin Parlemen Jalanan karena Mangkir Rapat Paripurna Interpelasi Formula E, Ini Kata M Taufik

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.