Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Kompas.com - 10/07/2020, 22:12 WIB
Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini belum menyerahkan revisi Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta.

Padahal raperda tersebut menjadi dasar hukum rencana tata ruang di Jakarta, termasuk reklamasi.

"Untuk tahun ini, perda RDTR dan perda RTRW itu kan belum kita bahas, belum masuk. Ada yang sudah masuk, tapi masih administrasi doang. Naskah lengkapnya mungkin masih (di Pemprov DKI) karena Bapemperda belum mendapat mandat untuk membahasnya," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Wagub Minta Perluasan Ancol Tak Diartikan Reklamasi untuk Kawasan Komersial

Menurut Pantas, raperda tersebut masuk perda prioritas yang seharusnya dibahas oleh DPRD DKI pada tahun ini.

Namun, bahan baku atau dokumennya justru tak kunjung diserahkan oleh eksekutif.

Pantas menjelaskan, sebelumnya di akhir periode DPRD pada tahun 2019 revisi raperda itu sempat dimasukkan, tetapi belum ada proses apa pun yang dilalui.

"Nah ganti periode dewan Bapemperda berganti, maka dari awal kita sudah sampaikan diperbarui. Paling tidak dicetak ulang lah, karena belum ada proses. Kemudian yang menyerahkan ke Bapemperda kan itu paripurna sampai sekarang paripurna itu ya belum terjadi," jelas Pantas.

Hingga saat ini Ia mengaku masih menunggu Pemprov DKI Jakarta untuk menyerahkan revisi raperda tersebut agar dapat dibahas.

Baca juga: Klarifikasi Pemprov DKI: Perluasan Ancol Dilakukan di Pulau L

"Posisi kita menunggu karena ini imisiatif dari eksekutif. Kita menunggu bahan yang diberikan eksekutif saja. Kemarin kita kumpulkan untuk mendesak itu, sekda juga hadir. Salah satu poinnya adalah percepatan pengajuan naskahnya," tambah dia.

Pada 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nonton 'Layar Tancap' dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Nonton "Layar Tancap" dari Dalam Mobil di Kota Tangerang

Megapolitan
Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Pemkot Jakut Wajibkan PNS Ikuti Rangkaian Upacara Bendera dari TV

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang Susun Tahap Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi

Disdik Kota Tangerang Susun Tahap Pembukaan Sekolah di Masa Pandemi

Megapolitan
Disdik Kota Tangerang: Anak-anak Mulai Jenuh Belajar di Rumah

Disdik Kota Tangerang: Anak-anak Mulai Jenuh Belajar di Rumah

Megapolitan
Netizen Anteng Nonton Admin Grab Berbalas Pantun di Twitter

Netizen Anteng Nonton Admin Grab Berbalas Pantun di Twitter

Megapolitan
Pemprov DKI Minta Warga Tak Gelar Lomba Panjat Pinang Saat 17 Agustus

Pemprov DKI Minta Warga Tak Gelar Lomba Panjat Pinang Saat 17 Agustus

Megapolitan
Walkot Rahmat Effendy Perkirakan Alat Tes Covid-19 di Bekasi Cukup hingga Desember

Walkot Rahmat Effendy Perkirakan Alat Tes Covid-19 di Bekasi Cukup hingga Desember

Megapolitan
[UPDATE] Grafik 7 Agustus: Depok Zona Merah Nasional dengan 1.383 Kasus Covid-19

[UPDATE] Grafik 7 Agustus: Depok Zona Merah Nasional dengan 1.383 Kasus Covid-19

Megapolitan
Paskibra Upacara HUT Ke-75 RI di Jakarta Utara Hanya Tiga Orang

Paskibra Upacara HUT Ke-75 RI di Jakarta Utara Hanya Tiga Orang

Megapolitan
Ombudsman: Banyak Murid Titipan Setelah PPDB Depok Ditutup karena Kepsek Dapat Tekanan

Ombudsman: Banyak Murid Titipan Setelah PPDB Depok Ditutup karena Kepsek Dapat Tekanan

Megapolitan
Pandemi Covid-19, Penjual Bendera Merah Putih Keluhkan Omzet Turun 50 Persen

Pandemi Covid-19, Penjual Bendera Merah Putih Keluhkan Omzet Turun 50 Persen

Megapolitan
Kaget Pemprov DKI Tak Punya Alat Pengukur Hujan, Anies Minta Anak Buahnya Beli Banyak meski Murah

Kaget Pemprov DKI Tak Punya Alat Pengukur Hujan, Anies Minta Anak Buahnya Beli Banyak meski Murah

Megapolitan
Tetangga Terpapar Covid-19, Puluhan Warga Meruya Utara Swab Test

Tetangga Terpapar Covid-19, Puluhan Warga Meruya Utara Swab Test

Megapolitan
Pembakar Rumah di Ciputat Ditangkap, Motifnya karena Urusan Asmara

Pembakar Rumah di Ciputat Ditangkap, Motifnya karena Urusan Asmara

Megapolitan
Bekasi Deflasi 0,01 Persen, Walkot Gencarkan Program Hidroponik dan Ternak Lele

Bekasi Deflasi 0,01 Persen, Walkot Gencarkan Program Hidroponik dan Ternak Lele

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X