Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Kompas.com - 10/07/2020, 22:12 WIB
Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga saat ini belum menyerahkan revisi Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKS) Pantura Jakarta.

Padahal raperda tersebut menjadi dasar hukum rencana tata ruang di Jakarta, termasuk reklamasi.

"Untuk tahun ini, perda RDTR dan perda RTRW itu kan belum kita bahas, belum masuk. Ada yang sudah masuk, tapi masih administrasi doang. Naskah lengkapnya mungkin masih (di Pemprov DKI) karena Bapemperda belum mendapat mandat untuk membahasnya," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Wagub Minta Perluasan Ancol Tak Diartikan Reklamasi untuk Kawasan Komersial

Menurut Pantas, raperda tersebut masuk perda prioritas yang seharusnya dibahas oleh DPRD DKI pada tahun ini.

Namun, bahan baku atau dokumennya justru tak kunjung diserahkan oleh eksekutif.

Pantas menjelaskan, sebelumnya di akhir periode DPRD pada tahun 2019 revisi raperda itu sempat dimasukkan, tetapi belum ada proses apa pun yang dilalui.

"Nah ganti periode dewan Bapemperda berganti, maka dari awal kita sudah sampaikan diperbarui. Paling tidak dicetak ulang lah, karena belum ada proses. Kemudian yang menyerahkan ke Bapemperda kan itu paripurna sampai sekarang paripurna itu ya belum terjadi," jelas Pantas.

Hingga saat ini Ia mengaku masih menunggu Pemprov DKI Jakarta untuk menyerahkan revisi raperda tersebut agar dapat dibahas.

Baca juga: Klarifikasi Pemprov DKI: Perluasan Ancol Dilakukan di Pulau L

"Posisi kita menunggu karena ini imisiatif dari eksekutif. Kita menunggu bahan yang diberikan eksekutif saja. Kemarin kita kumpulkan untuk mendesak itu, sekda juga hadir. Salah satu poinnya adalah percepatan pengajuan naskahnya," tambah dia.

Pada 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut dua raperda tentang reklamasi, yaitu Raperda Rancangan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS Pantura) dan Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Pedagang di Seputar Pasar Malabar Masih Langgar Aturan Jam Malam PPKM

Megapolitan
Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Aksi Penumpang Transjakarta Curi Hand Sanitizer Terekam CCTV

Megapolitan
Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Penilaian Jakarta Keluar dari 10 Kota Termacet di Dunia Disebut Kurang Akurat

Megapolitan
Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Kejari Kota Tangerang Tetapkan 2 Tersangka pada Kasus Dugaan Korupsi di RSUP Sitanala

Megapolitan
Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Wagub DKI Sebut TPU Rorotan Siapkan 1.500 Petak untuk Makam Jenazah Korban Covid-19

Megapolitan
30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

30 Jenazah Korban Sriwijaya Air Telah Diserahkan ke Pihak Keluarga

Megapolitan
Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Anak Wakil Wali Kota Tangerang Dijatuhi Hukum 8 Bulan Penjara

Megapolitan
Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Bank DKI Serahkan 1 Mobil Khusus untuk Dukungan Kegiatan Donasi Darah ke PMI DKI

Megapolitan
[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

[Update 21 Januari]: Jakarta Catat 3.151 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

Pasien Covid-19 Meninggal Dunia di Puskesmas di Tangsel Setelah Tak Dapat Ruang ICU di Puluhan RS di Jabodetabek

Megapolitan
Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

Jasa Raharja Telah Beri Santunan ke 39 Ahli Waris Korban Sriwijaya Air SJ 182

Megapolitan
Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

Anggota DPRD Pertanyakan Letak Lahan Makam yang Dibeli Pemprov DKI Seharga Rp 185 M

Megapolitan
Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

Baru Dibuka 8 Hari, Sisa Liang di TPU Srengseng Sawah Diprediksi Habis Besok

Megapolitan
Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

Polisi Diminta Usut Penarikan Paksa Kabel Listrik Rumah Pompa Dukuh Atas

Megapolitan
50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

50 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Tabur Bunga di Perairan Pulau Lancang, Besok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X