Walhi Sebut Reklamasi Ancol Sama dengan 17 Pulau, Tetap Eksploitasi Teluk Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sebut tak ada perbedaan antara proyek perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) dengan reklamasi 17 pulau yang sempat begulir sebelumnya.

"Terkait reklamasi Ancol, apa yang diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta ini tidak ada bedanya dengan reklamasi sebelumnya," ujar Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi kepada Kompas.com, Minggu (12/7/2020).

Tubagus menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara proyek perluasan Ancol dengan reklamasi 17 pulau yang sempat bergulir.

Baca juga: Penjelasan Anies Terkait Reklamasi Ancol, Klaim Cegah Banjir hingga soal Janji Kampanye

Rencana perluasan kawasan Ancol dan Dufan seluas 155 hektar, lanjut dia, sama saja dengan melanjutkan reklamasi yang sebelumnya sudah sempat dihentikan.

"Intinya mereka ingin tetap melakukan pemaksaan aktivitas properti di atas Teluk Jakarta," ungkapnya.

Menurut Tubagus, reklamasi tersebut sama saja dengan menambah beban persoalan lingkungan hidup di teluk Jakarta yang belum terselesaikan.

Selain itu, pemberian izin untuk perluasan lahan juga merupakan kemunduran dan ketidakseriusan Pemerintah Provinsi dalam hal memulihkan Teluk Jakarta dan menghentikan izin reklamasi.

Baca juga: Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

"Ini malah mundur lagi kita. Kegiatan pemulihan Teluk Jakarta dengan pendekatan rehabilitasi, termasuk melakukan audit lingkungan terhadap reklamasi dan seluruh aktivitas di Teluk Jakarta, itu belum dilakukan upaya pemulihannya. Kok malah menambah bebannya," kata dia.

Diketahui, Anies menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi.

Dalam keputusan gubernur tersebut, Anies menyebut bahwa yang dilakukan di Ancol dan Dufan adalah perluasan kawasan.

Baca juga: Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub yang diterima Kompas.com.

Kepgub ini juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," seperti dikutip dari Kepgub tersebut.

Rencana reklamasi ini pun mendapat kritikan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) hingga Anggota DPRD DKI.