Ahli Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta Akibat Pelonggaran PSBB, Termasuk CFD

Kompas.com - 13/07/2020, 19:20 WIB
Warga berolah raga di kawasan JaIan Sudirman, Jakarta, Minggu (28/6/2020). Warga tetap berolah raga meski Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) ditiadakan di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin dengan alasan menghindari terjadinya kerumunan warga untuk mencegah penyebaran COVID-19 ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAWarga berolah raga di kawasan JaIan Sudirman, Jakarta, Minggu (28/6/2020). Warga tetap berolah raga meski Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) ditiadakan di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin dengan alasan menghindari terjadinya kerumunan warga untuk mencegah penyebaran COVID-19
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai, lonjakan kasus Covid-19 di Jakarta disebabkan sejumlah pelonggaran pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Salah satunya adalah car free day (CFD) yang kembali digelar setiap Minggu sejak 21 Juni dan kemudian diubah menjadi kawasan khusus pesepeda.

"Kita melihat bagaimana car free day diterjemahkan dengan kerumunan juga, ada saja yang tidak disiplin, ribuan orang terbagi di banyak titik, ini yang kami sayangkan dari segi kesehatan masyarakat," ujar Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Senin (13/7/2020).

Baca juga: 3 Kali Catatkan Kasus Tertinggi Covid-19 dalam Sepekan, Ada Apa dengan Jakarta?

Selain itu, Hermawan menilai, lonjakan kasus di Jakarta juga disebabkan berbagai aktivitas yang tampak kembali normal pada masa transisi.

"Kejadian (lonjakan kasus) ini boleh jadi karena car free day dua minggu yang lalu. Belum lagi aktivitas di pasar, mal, transportasi, keramaian yang lain," kata Hermawan.

"Kejadian di Jakarta yang masih fluktuatif belakangan ini tidak terlepas dari longgarnya situasi semenjak PSBB transisi sejak 5 Juni," tambahnya.

Baca juga: Lonjakan Kasus Covid-19 di Jakarta, Epidemiolog: Kepatuhan Protokol Kesehatan Rendah

Menurut Hermawan, Pemprov DKI Jakarta seharusnya tidak melonggarkan PSBB menjadi PSBB transisi dan membuka sejumlah sektor yang sebelumnya dilarang beroperasi.

Sebab, hingga kini, penyebaran SARS-CoV-2 di Jakarta belum terkendali akibat tidak disiplinnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Pelonggaran PSBB hanya akan meningkatkan risiko penyebaran Covid-19.

"Yang seharusnya dilenturkan itu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar ekonomi, aktivitas kerja, pekerja informal, dan yang menggerakkan sektor riil. Kalau aktivitas pariwisata juga dibuka, ini tentu saja kami menyayangkan," ucap Hermawan.

Baca juga: Ahli: Kasus Covid-19 di Jakarta Belum Terkendali dan Masih Akan Terus Meningkat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Makan Roti, Pria di Cilandak Ditemukan Meninggal dalam Keadaan Mulut Berbusa

Usai Makan Roti, Pria di Cilandak Ditemukan Meninggal dalam Keadaan Mulut Berbusa

Megapolitan
Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Megapolitan
Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Megapolitan
Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Megapolitan
UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Megapolitan
Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Megapolitan
Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Megapolitan
3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X