TANGERANG, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang sudah memasuki tahap ketujuh sejak berjalan pada 15 April lalu.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan, PSBB di Kota Tangerang kembali diperpanjang dengan alasan agar masyarakat tetap waspada dan tidak lengah dengan pandemi Covid-19.
Dikhawatirkan apabila status PSBB dicabut, timbul euforia di tengah masyarakat dan membuat laju penularan Covid-19 kembali tinggi.
Baca juga: Ini Alasan PSBB Kota Tangerang Diperpanjang hingga 26 Juli 2020
"Khawatir kalau dilepas begitu saja langsung euforia," ujar Arief saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (13/7/2020).
Pasalnya, belum juga status PSBB dicabut, sudah mulai banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.
Itulah sebabnya Arief menurunkan ratusan personel Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengawasi jalannya protokol kesehatan di tengah masyarakat.
Baca juga: 993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
Arief Wismansyah tak memungkiri bahwa pendapatan daerah Kota Tangerang sempat anjlok hingga 90 persen akibat pandemi Covid-19.
"Bulan Mei itu yang tadinya (sempat) turun 90 persen," ujar dia.
Arief mengatakan, setelah ada kelonggaran-kelonggaran PSBB mulai awal Juni, pendapatan Kota Tangerang kembali meningkat.
Namun, kata Arief, peningkatan pendapatan di bulan Juni lalu jauh di bawah angka normal meski dikatakan meningkat dari bulan Mei.
Setidaknya ada gap sebesar 70 persen dari angka normal ketika Covid-19 belum mewabah di Kota Tangerang.
"Kan yang tadinya ngusruk banget di bulan Mei agak naik lagi tapi tak seperti normal. Sekarang di 70 persen," kata dia.
Arief mengatakan, semua anggaran dan program yang sebelumnya sudah direncanakan Kota Tangerang sudah dialihkan, termasuk anggaran untuk pendidikan.
Dia sudah meminta Dinas Pendidikan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang untuk melakukan kalkulasi berapa persen anggaran pendidikan yang dicanangkan harus dikurangi.
Arief bahkan secara terang-terangan mengatakan sudah tidak memberikan insentif kepada sekolah swasta karena krisis Covid-19 tersebut.