Rencana Melonggarkan PSBB demi Selamatkan Perekonomian Kota Tangerang

TANGERANG, KOMPAS.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Tangerang sudah memasuki tahap ketujuh sejak berjalan pada 15 April lalu.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan, PSBB di Kota Tangerang kembali diperpanjang dengan alasan agar masyarakat tetap waspada dan tidak lengah dengan pandemi Covid-19.

Dikhawatirkan apabila status PSBB dicabut, timbul euforia di tengah masyarakat dan membuat laju penularan Covid-19 kembali tinggi.

Baca juga: Ini Alasan PSBB Kota Tangerang Diperpanjang hingga 26 Juli 2020

"Khawatir kalau dilepas begitu saja langsung euforia," ujar Arief saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (13/7/2020).

Pasalnya, belum juga status PSBB dicabut, sudah mulai banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Itulah sebabnya Arief menurunkan ratusan personel Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengawasi jalannya protokol kesehatan di tengah masyarakat.

Baca juga: 993 ASN Kota Tangerang Disebar untuk Awasi Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19

Pendapatan daerah terdampak

Arief Wismansyah tak memungkiri bahwa pendapatan daerah Kota Tangerang sempat anjlok hingga 90 persen akibat pandemi Covid-19.

"Bulan Mei itu yang tadinya (sempat) turun 90 persen," ujar dia.

Arief mengatakan, setelah ada kelonggaran-kelonggaran PSBB mulai awal Juni, pendapatan Kota Tangerang kembali meningkat.

Namun, kata Arief, peningkatan pendapatan di bulan Juni lalu jauh di bawah angka normal meski dikatakan meningkat dari bulan Mei.

Baca juga: Pendapatan Kota Tangerang Sempat Anjlok 90 Persen akibat Covid-19, Anggaran Pendidikan Terancam Dialihkan

Setidaknya ada gap sebesar 70 persen dari angka normal ketika Covid-19 belum mewabah di Kota Tangerang.

"Kan yang tadinya ngusruk banget di bulan Mei agak naik lagi tapi tak seperti normal. Sekarang di 70 persen," kata dia.

Arief mengatakan, semua anggaran dan program yang sebelumnya sudah direncanakan Kota Tangerang sudah dialihkan, termasuk anggaran untuk pendidikan.

Dia sudah meminta Dinas Pendidikan dan Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang untuk melakukan kalkulasi berapa persen anggaran pendidikan yang dicanangkan harus dikurangi.

Arief bahkan secara terang-terangan mengatakan sudah tidak memberikan insentif kepada sekolah swasta karena krisis Covid-19 tersebut.

"Sementara ini belum ya (insentif ke sekolah swasta)," katanya.

Arief tetap berharap program beasiswa Tangerang Cerdas tidak termasuk anggaran yang dipotong karena krisis Covid-19 ini.

Dia berharap, pengalihan anggaran pendidikan yang semula bisa meng-cover biaya pendidikan termasuk insentif ke sekolah swasta tidak mengganggu laju pendidikan anak-anak di Kota Tangerang.

"Yang kita mau adakan ini buat anak-anak yang terdata tidak mampu, kita akan tetap berikan beasiwa tangerang cerdas. Intinya semua harus bisa sekolah, kalau enggak bisa di sekolah formal juga bisa di PKBM," kata dia.

Selain program pendidikan, Arief mengatakan dampak paling besar akibat pendapatan daerah yang berkurang adalah program pembangunan.

Dia mengatakan hampir semua program pembangunan termasuk perbaikan jalan dan pembuatan fasilitas umum diputuskan untuk ditunda penyelenggaraannya.

"Semua pembangunan ditunda itu, pembangunan jalan, jembatan sekarang kita fokus ke pemeliharaan aja," tutur dia.

Saat ini yang menjadi prioritas, kata Arief adalah bagaimana agar masyarakat di Kota Tangerang tetap bisa sehat dan anak-anak bisa tetap bersekolah sehingga anggaran kesehatan dan pendidikan menjadi yang utama.

Rencana kelonggaran resepsi pernikahan dan ojol boleh angkut penumpang

Memasuki pekan ke-12, PSBB Kota Tangerang direncanakan dengan sejumlah kelonggara untuk menyelamatkan perekonomian di tingkat masyarakat bawah.

Ada dua rencana kelonggaran yang ingin diterapkan oleh Pemkot Tangerang di PSBB edisi tujuh tersebut, pertama kelonggaran Ojek Online (Ojol) untuk bisa kembali mengangkut penumpang, kedua dibuka kembali acara resepsi pernikahan.

"Saya sampaikan juga ini ada ojek online yang sudah pengen angkut penumpang, saya sampaikan itu ke Pak Gubernur," kata dia.

Baca juga: Wali Kota Tangerang Ingin Ojek Online Diizinkan Angkut Penumpang

Arief berharap dua sektor ini bisa kembali menggerakan roda ekonomi di Kota Tangerang kembali berjalan normal.

Dia juga mengkhawatirkan angka PHK di Kota Tangerang yang terus tumbuh. Data terakhir pada 5 Juli, setidaknya ada 73 perusahaan yang melakukan PHK sebanyak 8.282 karyawannya di Kota Tangerang.

"Kita ingin mendorong ekonomi supaya lapangan kerja bisa terbuka. Karena kan banyak yang enggak punya pekerjaan sekarang, banyak pengurangan (karyawan)," kata dia.