Penumpang KRL Kerap Membeludak, BPTJ Berencana Luncurkan Bus Reguler

Kompas.com - 14/07/2020, 10:47 WIB
Penumpang KRL Commuter Line tiba di Stasiun Bogor, Jumat (26/6/2020). Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Jawa Barat melakukan rapid test dan tes usap pada penumpang KRL Commuter Line yang tiba di Stasiun Bogor untuk memetakan sebaran Covid-19. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPenumpang KRL Commuter Line tiba di Stasiun Bogor, Jumat (26/6/2020). Tim gugus tugas penanganan Covid-19 Jawa Barat melakukan rapid test dan tes usap pada penumpang KRL Commuter Line yang tiba di Stasiun Bogor untuk memetakan sebaran Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Pramesti mengaku bahwa pihaknya tengah menggodok rencana meluncurkan bus reguler guna mengurangi ketergantungan warga terhadap kereta rel listrik ( KRL).

Ketergantungan ini bermuara pada tingginya okupansi KRL serta antrean panjang di stasiun pemberangkatan seperti Bogor dan Cikarang, lantaran pembatasan jumlah penumpang di dalam kereta.

Sejauh ini, pemerintah mengerahkan bus- bus gratis untuk mengangkut para pelaju yang tak tertampung KRL. Namun, Polana menganggap, hal ini tak dapat menjadi solusi tetap.

Baca juga: Senin Pagi, Antrean Penumpang KRL Kembali Mengular di Stasiun Bogor

“Sejak awal kami meluncurkan bus gratis tersebut pada 15 Mei 2020, sudah kami informasikan bahwa, jika kebutuhan terus meningkat dan muncul permintaan yang konsisten, tidak menutup kemungkinan akan kami luncurkan layanan bus reguler," jelasnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/7/2020) pagi.

"Saat ini sedang dilakukan kajian untuk memperkuat rencana peluncuran layanan tersebut. Bentuk layanan nantinya adalah Bus Jabodetabek Residential Connexion (JR Conn) dengan rute point to point," kata dia.

Jika kelak beroperasi, bus JR Conn berangkat tidak dari terminal bus atau stasiun kereta, melainkan diupayakan dari titik yang lebih terjangkau dari pemukiman calon penumpang (asal) menuju titik tertentu (tujuan) di Jakarta.

Baca juga: BPTJ: Pengguna Bus Gratis Lebih dari 1.000 Orang, Hanya 70-an Unit Terpakai

Hal ini diharapkan mampu menekan peluang adanya penumpukan calon penumpang di stasiun ataupun terminal.

Namun demikian, Polana mengakui bahwa tarif perjalanan bus reguler ini tak akan semurah tarif KRL bagi penumpang, sebab tidak disubsidi oleh pemerintah.

"Namun diupayakan masih dalam batas kewajaran dan terjangkau oleh para pelaju," kata dia, tanpa menyebutkan kisaran tarif yang berlaku buat bus reguler tadi.

Polana menyampaikan, sudah ada perusahaan operator yang bersedia mengisi layanan reguler ini dan saat ini tengah melakukan berbagai persiapan.

Ia mengaku bakal mempermudah perizinan supaya bus reguler ini sanggup beroperasi dengan perkiraan sementara pada Agustus nanti.

"Mengingat trayek yang dijalani layanan ini adalah lintas wilayah administratif di Jabodetabek, maka perizinannya ada di BPTJ dan kami tentunya akan mempermudah perizinannya,” jelas Polana.

"Bus JR Conn ini juga akan konsisten diterapkan protokol kesehatan sehingga kapasitas penumpang dibatasi maksimal 50 persen agar ketentuan jaga jarak dapat dipenuhi," tutupnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X