Anies Disebut Rugikan Publik karena Hilangkan Kontribusi Tambahan dalam Reklamasi Ancol

Kompas.com - 14/07/2020, 15:16 WIB
Ketua Forum Komunikasi Nelayan Jakarta Muhammad Tahir menunjukan lokasi reklamasi di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/7/2020). ANTARA/Fauzi LambokaKetua Forum Komunikasi Nelayan Jakarta Muhammad Tahir menunjukan lokasi reklamasi di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Viani Limardi mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengurangi klausul kontribusi tambahan untuk reklamasi Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 155 hektar.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Di dalam izin itu tercantum bahwa pengembang pulau reklamasi yakni PT Pembangunan Jaya Ancol berkontribusi mengeruk sedimentasi sungai di daratan.

Baca juga: Fraksi PSI: Penjelasan Anies soal Reklamasi Ancol Janggal dan Tak Punya Dasar Hukum Tata Ruang

Selanjutnya, untuk lahan hasil perluasan kawasan sebesar 5 persen dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas lebih kurang 35 hektar dan 120 hektar wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pada poin 3, kontribusi tambahan hanya disebutkan kewajiban tambahan akan ditetapkan oleh gubernur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Viani lalu membandingkan dengan rencana reklamasi Pulau K yang dianggap memiliki lokasi yang sama dengan reklamasi Dufan.

Di dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) nomor 2485 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K, telah diatur berbagai macam kontribusi tambahan berupa penyediaan rumah susun, penataan kawasan, meningkatkan dan membangun jalan, membangun infrastruktur pengendalian banjir termasuk pompa dan rumah pompa, waduk, saluran dan pembangunan tanggul Program NCICD.

Baca juga: PSI Nilai Anies Mengada-Ada dengan Sebut Reklamasi Ancol untuk Tampung Tanah Hasil Pengerukan Sungai

"Klaim Pak Anies tentang kepentingan publik ini hanya janji-janji saja, tidak terbukti secara nyata di dalam produk hukum yang dihasilkan," ucap Viani dalam keterangannya, Selasa (13/7/2020).

Padahal, kata Viani, Anies mengklaim bahwa kegiatan reklamasi Ancol akan digunakan untuk kepentingan publik.

Namun, Anies menghilangkan klausul kontribusi tambahan di dalam Kepgub yang ditandatanganinya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Catatan Terakhir Korban Tewas Susur Sungai Ciamis: Desember Jemput Ya

Catatan Terakhir Korban Tewas Susur Sungai Ciamis: Desember Jemput Ya

Megapolitan
Misteri 5 Orang Tewas Seketika di Gorong-gorong

Misteri 5 Orang Tewas Seketika di Gorong-gorong

Megapolitan
Hujan Deras Senin Kemarin Bikin Saluran Air di Jakarta Pusat Tersumbat

Hujan Deras Senin Kemarin Bikin Saluran Air di Jakarta Pusat Tersumbat

Megapolitan
Polisi Mintai Keterangan Istri Wakil Dewan Kota Jakut Terkait Kecelakaan di Cilincing

Polisi Mintai Keterangan Istri Wakil Dewan Kota Jakut Terkait Kecelakaan di Cilincing

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Anggota Dewan Kota Jakut

Polisi Belum Bisa Pastikan Penyebab Kecelakaan yang Menewaskan Anggota Dewan Kota Jakut

Megapolitan
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Investasi Bodong yang Tipu Korbannya Rp 1 Miliar

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Investasi Bodong yang Tipu Korbannya Rp 1 Miliar

Megapolitan
Kuasa Hukum Korban Pelecehan di KPI Harap Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Kuasa Hukum Korban Pelecehan di KPI Harap Polisi Segera Tetapkan Tersangka

Megapolitan
Kecelakaan Kereta Api Terbesar di Indonesia Terjadi 34 Tahun Lalu di Bintaro, Ratusan Penumpang Tewas

Kecelakaan Kereta Api Terbesar di Indonesia Terjadi 34 Tahun Lalu di Bintaro, Ratusan Penumpang Tewas

Megapolitan
Korban Pelecehan di KPI 6 Kali Jalani Pemeriksaan Psikis di RS Polri

Korban Pelecehan di KPI 6 Kali Jalani Pemeriksaan Psikis di RS Polri

Megapolitan
Orangtua Korban Tewas Susur Sungai di Ciamis Ingin Tahu SOP Kegiatan

Orangtua Korban Tewas Susur Sungai di Ciamis Ingin Tahu SOP Kegiatan

Megapolitan
Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anak Boleh Masuk Bioskop Berdasarkan Instruksi Mendagri

Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anak Boleh Masuk Bioskop Berdasarkan Instruksi Mendagri

Megapolitan
Wali Kota Tangerang: PPKM Turun Level 2, Warga Tetap Harus Jalankan Prokes dengan Benar

Wali Kota Tangerang: PPKM Turun Level 2, Warga Tetap Harus Jalankan Prokes dengan Benar

Megapolitan
Truk Trailer Terbalik di Km 0 Cawang Interchange, Lalu Lintas Tanjung Priok-Cikampek Macet Parah

Truk Trailer Terbalik di Km 0 Cawang Interchange, Lalu Lintas Tanjung Priok-Cikampek Macet Parah

Megapolitan
Jakarta Barat Berencana Bangun Tangki Septik Komunal untuk 500 Rumah di Kelurahan Sukabumi Selatan

Jakarta Barat Berencana Bangun Tangki Septik Komunal untuk 500 Rumah di Kelurahan Sukabumi Selatan

Megapolitan
3 Fakta Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Berupaya Kelabui Polisi hingga Pegawai WFH

3 Fakta Penggerebekan Kantor Pinjol Ilegal di Kelapa Gading, Berupaya Kelabui Polisi hingga Pegawai WFH

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.