Fasilitas Bird Park hingga Resto di Lahan Reklamasi Ancol, PSI: Warga Pesisir Butuhnya Hunian

Kompas.com - 14/07/2020, 18:33 WIB
Massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut izin reklamasi di kawasan Pantai Ancol. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMassa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Tolak Reklamasi (Gentar) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mencabut izin reklamasi di kawasan Pantai Ancol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Viani Limar di menilai fasilitas publik yang akan dibangun di lahan reklamasi perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) tidak berpihak pada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.

Pasalnya, PT Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) berencana membangun sejumlah fasilitas di atas lahan reklamasi mulai 2021 mendatang dan bakal dikerjakan hingga tahun 2023.

Fasilitas yang akan dibangun di antaranya bird park, masjid apung, symphony of the sea, new resto, dan pedestrian bundaran timur.

"Pak Anies tidak memiliki keberpihakan untuk membangun hunian bagi rakyat kecil di kawasan reklamasi ini. Ribuan warga di pesisir Jakarta Utara sangat membutuhkan hunian yang layak, sehat, dan aman dari banjir," kata Viani dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: Fraksi PSI: Penjelasan Anies soal Reklamasi Ancol Janggal dan Tak Punya Dasar Hukum Tata Ruang

Padahal seharusnya, lanjut Viani, Pemprov DKI membangun hunian yang layak bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Viani juga mengkritik sikap Anies yang seolah melanggar janji saat kampanye. Pasalnya, saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies berjanji akan menghentikan proyek reklamasi.

"Dalam hal proyek reklamasi, kami menilai Pak Anies tidak jujur. Mungkin karena dulu sudah terlanjur janji akan menghentikan reklamasi, lalu sekarang bersilat lidah memutarbalikkan fakta di hadapan publik," ungkap Viani.

Sebelumnya diberitakan, Anies Baswedan telah menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan Dunia Fantasi.

Izin ini tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar. Anies meneken Kepgub ini pada 24 Februari 2020 lalu.

Baca juga: PSI Nilai Anies Mengada-Ada dengan Sebut Reklamasi Ancol untuk Tampung Tanah Hasil Pengerukan Sungai

"Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar," tulis Anies dalam Kepgub itu yang diterima Kompas.com.

Kepgub ini juga menyebutkan, pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengurugan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan.

Pembangunan di atas lahan perluasan kawasan harus mengacu pada Rencana Tata Ruang Masterplan dan Panduan Rancang Kota (Urban Design Guidelines/UDGL) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikatkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk," tulis Kepgub itu.

Reklamasi ini pun mendapat kritikan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) hingga Anggota DPRD DKI. Karena banyak kritikan dilontarkan, Anies akhirnya buka suara.

Baca juga: Anies Disebut Rugikan Publik karena Hilangkan Kontribusi Tambahan dalam Reklamasi Ancol

Anies mengklaim bahwa apa yang sedang dikerjakan di kawasan Ancol adalah berbeda dengan reklamasi 17 pulau yang sebelumnya dilakukan.

"Apa yang sedang terjadi di kawasan Ancol yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang Alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu," ucap Anies, Sabtu (10/7/2020).

Menurut Anies, Jakarta merupakan daerah yang memiliki ancaman banjir karena ada kurang lebih 30 waduk dan 13 sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi.

Total panjang sungai di Jakarta adalah kurang lebih 400 kilometer. Sehingga waduk dan sungai itu perlu dikeruk.

"Ada lebih dari 30 waduk dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah kemudian Waduk sungai itu dikeruk terus-menerus dan lumpur hasil kerukan itu di kemana kan? lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol," kata dia.

Anies mengklaim bahwa proses yang dilakukan ini adalah untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir yang menjadi momok di Ibu Kota.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Persen dari Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Bergejala Berat dan Kritis

5 Persen dari Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Bergejala Berat dan Kritis

Megapolitan
Anies Klaim Pengendalian Wabah Covid-19 di Jakarta Sudah Membaik

Anies Klaim Pengendalian Wabah Covid-19 di Jakarta Sudah Membaik

Megapolitan
Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Draf Revisi Perda Covid-19 yang Jadikan Pemindaan sebagai Penanggulangan Utama Pandemi Covid-19 Dinilai Berbahaya

Megapolitan
Anies Sebut Kapasitas RS yang Terlampaui Berkontribusi terhadap Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman

Anies Sebut Kapasitas RS yang Terlampaui Berkontribusi terhadap Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Saat Isoman

Megapolitan
Tren Positivity Rate Turun, Anies: Jangan Cepat Menyimpulkan Covid-19 Segera Berakhir

Tren Positivity Rate Turun, Anies: Jangan Cepat Menyimpulkan Covid-19 Segera Berakhir

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Megapolitan
JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

Megapolitan
Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Megapolitan
Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Megapolitan
Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

Megapolitan
Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Megapolitan
Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Megapolitan
Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Megapolitan
Polisi: Pelaku Pembacokan Tukang Sayur di Serpong Utara 5 Orang

Polisi: Pelaku Pembacokan Tukang Sayur di Serpong Utara 5 Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X