Sulitnya Mencari Bukti Pencabulan Anak di Gereja Depok dan Pentingnya RUU PKS Disahkan

Pada insiden pencabulan terakhir di pertengahan Maret, ia ingat bahwa SPM mencabulinya hingga klimaks. Saat itu, SPM mengambil selembar kaos untuk mengelap spermanya.

Guntur dan tim lantas mencari kaos tersebut. Voila... kaos tersebut ditemukan.

“Barang bukti (kaos) itu ditemukan di perpustakaan. Seandainya kain tersebut tidak ada, aduh itu tambah berat. Itu penuh dengan bercak sperma dia (SPM) dan hasil penelitian di laboratorium polisi sudah keluar. Hasilnya bahwa hasil tes DNA, itu sperma pelaku,” jelas Guntur.

Pentingnya RUU PKS yang pemerintah enggan tuntaskan

Kasus Guntur hanya satu dari sekian banyak kasus kekerasan seksual yang tak terlaporkan dan tak diproses hukum di Indonesia gara-gara kesulitan pembuktian.

Tak semua kasus kekerasan seksual meninggalkan jejak. Kekerasan seksual tak selamanya berakhir dengan penetrasi. Tak selalu kasus kekerasan seksual dapat dibuktikan dengan visum.

“Pelecehan seksual anak ini kan tidak ada buktinya. Jadi, jangan sampai harus ada bukti dulu, baru pelaku ditahan. Pelaku ditahan dulu, sambil mencari bukti-bukti lain. Kalau pelaku tidak ditahan dulu, dia bisa bebas ke mana-mana karena lemahnya undang-undang pelecehan seksual terhadap anak,” jelas Guntur.

Baca juga: Ayah Korban Pencabulan Pejabat Gereja di Depok: Anak Saya Dicabuli 4 Kali

“Makanya undang-undang harus mulai diubah, soalnya hanya dengan pengakuan itu pelaku bisa ditahan dulu, agar dia tidak bebas dan bisa ke mana-mana buron. Mau tidak mau. Ini kelemahan undang-undang soal pelecehan seksual ini,” tambahnya.

Kuasa hukum korban, Azas Tigor Nainggolan mengutarakan hal senada. Menurut dia, negara belum berpihak pada korban kekerasan seksual, baik melalui aparat penegak hukum yang kurang berkomitmen maupun sistem peradilan yang tidak ramah korban.

“Kasus-kasus kekerasan seksual kayak gini harusnya khusus, jangan mempersulit dan memperberat korban lagi,” kata Tigor ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (14/7/2020) sore.

“Kalau hanya mengacu undang-undang yang ada, ya susah membuktikannya. Korban menjadi korban lagi. Kalau kejadian yang di Depok begini, kan banyak korbannya sudah dewasa sedangkan kejadiannya sudah 10 tahun lalu. Apa yang bisa jadi alat bukti?” tambah dia.

Sebetulnya, sistem pembuktian yang kurang ramah korban ini coba dibenahi melalui Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tempo hari justru dikeluarkan DPR dari program legislasi nasional (Prolegnas) 2020.

RUU PKS belum akan lanjut digodok karena sejak diusulkan pada 2016  lalu, pembahasannya berlarut-larut dan diprediksi tak akan rampung juga pada Oktober mendatang. 

Baca juga: Kultur Kekerasan dan Urgensi Pengesahan RUU PKS

Dibandingkan dengan sejumlah RUU lain yang telah disahkan seperti RUU KPK dan RUU Minerba yang belum begitu lama diusulkan, RUU PKS lambat sekali berproses di parlemen.

“Memang kalau saya lihat dari peristiwa ini, politik hukum pemerintah kurang bagus pada korban-korban kekerasan seksual. Kenapa? Buktinya RUU PKS dibatalkan. Padahal ini sangat dibutuhkan,” ujar Tigor.

Dalam draf RUU PKS, proses pembuktian dalam kasus kekerasan seksual jauh lebih mudah. Pertama, dan ini krusial, keterangan korban dapat menjadi alat bukti.