PPDB Zonasi yang Meninggalkan Ribuan Kursi Kosong di Tengah Kritik Orangtua Siswa

Kompas.com - 15/07/2020, 08:12 WIB
Ilustrasi sekolah KOMPAS.com/JunaediIlustrasi sekolah

JAKARTA, KOMPAS.com - Penutupan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB) sistem zonasi tahun ajaran 2020/2021 di DKI Jakarta menyisakan ribuan kursi kosong di sekolah negeri.

Informasi berkait adanya ribuan kursi kosong itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana saat menghadiri rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Nahdiana memaparkan, ada 7.758 kursi kosong dari total daya tampung sekolah negeri tingkat SD, SMP, dan SMA di Jakarta pada penutupan PPDB sistem zonasi tahun ajaran 2020/2021.

Baca juga: Penutupan PPDB Zonasi 2020, Tersisa 7.758 Kursi Kosong di Sekolah Negeri Jakarta

Nahdiana kemudian merinci, tercatat 6.666 kursi kosong dari 99.392 kursi pada jenjang SD atau 6,71 persen dari daya tampung yang disediakan.

Kemudian, sisa kursi kosong tingkat SMP negeri adalah 622 dari 79.075 kursi atau 0,79 persen dari daya tampung yang disediakan.

Sementara itu, tercatat sebanyak 225 kursi kosong dari 31.964 kursi pada jenjang SMA dan 245 kursi kosong dari 19.233 kursi pada tingkat SMK.

"Untuk (sisa kursi kosong tingkat) SMA adalah 0,7 persen dan untuk SMK ada 1,72 persen," kata Nahdiana.

Nahdiana mengatakan, penyebab adanya kursi kosong pada penutupan PPDB zonasi adalah lokasi sekolah yang berada di dekat pusat perkantoran.

Baca juga: Kadisdik DKI Sebut Tak Ada Lagi Sekolah Unggulan dalam PPDB Zonasi

"Perlu disampaikan di sini, lokasi beberapa SD ada di daerah-daerah yang lingkungan perkantoran, sehingga usia anak-anak yang masuk SD di daerah situ sudah tidak banyak," ujar Nahdiana.

Alasan lainnya, menurut Nahdiana, sejumlah sekolah berlokasi di Kepulauan Seribu.

"Tidak semua sekolah menyisakan kursi kosong. Tapi banyak di Pulau Seribu, di mana untuk SD ada 14 sekolah, untuk SMP ada 7 sekolah tersisa 158 kursi, untuk SMA ada 21 kursi, dan di SMK ada 59 kursi," katanya.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kritik sejumlah orangtua peserta didik yang tidak dapat menyekolahkan anaknya di sekolah negeri karena sistem zonasi.

Bahkan, sejumlah orangtua peserta didik menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta Pusat, Senin (29/6/2020), untuk mengkritisi kebijakan sistem zonasi pada PPDB Jakarta.

Baca juga: Komnas PA Terima Laporan Praktik Jual Beli Kursi dalam PPDB Depok, Harganya Capai Rp 5 Juta

Untuk diketahui, sistem zonasi pada PPDB DKI diterapkan berdasarkan petunjuk teknis (juknis) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 501 Tahun 2020.

Apabila jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi berdasarkan usia, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Makamkan Sekitar 190 Jenazah per Hari, Separuh Lebih Korban Covid-19

Jakarta Makamkan Sekitar 190 Jenazah per Hari, Separuh Lebih Korban Covid-19

Megapolitan
Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Pemalsuan Keterangan Hasil Swab Timbulkan Klaster Covid-19 di Pesawat

Megapolitan
Mulai Hari Ini Jam Operasional Transjakarta Diperpanjang

Mulai Hari Ini Jam Operasional Transjakarta Diperpanjang

Megapolitan
Depok Catat 4.792 Pasien Covid-19 Masih Dirawat atau Diisolasi

Depok Catat 4.792 Pasien Covid-19 Masih Dirawat atau Diisolasi

Megapolitan
Setahun Wafatnya Johny Indo, Mantan Preman Perampok Emas yang Peduli Rakyat Kecil

Setahun Wafatnya Johny Indo, Mantan Preman Perampok Emas yang Peduli Rakyat Kecil

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah, Bodetabek Diprediksi Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta Cerah, Bodetabek Diprediksi Hujan Hari Ini

Megapolitan
6 Fakta Aksi Mesum di Halte Senen: Perempuan Dibayar Rp 22.000, Cuek Ditegur Warga

6 Fakta Aksi Mesum di Halte Senen: Perempuan Dibayar Rp 22.000, Cuek Ditegur Warga

Megapolitan
Cerita Pilu Perawat Saksikan Suami Istri yang Terpisah Maut karena Covid-19

Cerita Pilu Perawat Saksikan Suami Istri yang Terpisah Maut karena Covid-19

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

UPDATE 25 Januari: Ada 62 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, Totalnya Jadi 5.675

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

PPKM Kota Tangerang Diperpanjang Mulai Besok Sampai 8 Februari

Megapolitan
Mulai Besok, Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 21.00 WIB

Mulai Besok, Transjakarta Beroperasi hingga Pukul 21.00 WIB

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Anggota DPRD DKI Sebut Dana Formula E Harusnya Bisa Digunakan untuk Tangani Covid-19

Megapolitan
Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Penjual Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Pedagang Daging Berencana Mogok Lagi, Penjual Bakso Pusing Sudah 3 Hari Tutup

Megapolitan
Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Tak Dibayar Harian, Penggali Makam Jenazah Pasien Covid-19 TPU Jombang Unjuk Rasa

Megapolitan
Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Lahan Pemakaman Baru di TPU Srengseng Sawah Diperkirakan Siap Dipakai Februari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X