[POPULER JABODETABEK] Reklamasi Ancol di Mata Ahok | Grafik Covid-19 di Jakarta Kian Menanjak

Kompas.com - 15/07/2020, 09:13 WIB
Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.Pekerja menggunakan alat berat menggarap proyek reklamasi Ancol di Jakarta, Sabtu (4/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik reklamasi Ancol masih menjadi perbincangan. Salah satunya yang turut bersuara adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ahok sebelumnya mengeluarkan izin pembangunan 17 pulau di Teluk Jakarta. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin pembangunan pulau reklamasi dan menentang adanya reklamasi.

Namun tiba-tiba reklamasi Ancol mengantongi izin. Anies berdalih reklamasi Ancol ini untuk kepentingan rakyat, berbeda dengan proyek reklamasi sebelumnya.

Baca juga: Reklamasi Ancol Diklaim Bisa Atasi Banjir Jakarta, tapi Bisa Ancam Pemulihan Teluk Jakarta

Apa kata Ahok soal ini? Pernyataan Ahok soal reklamasi Ancol menjadi berita terpopuler di Megapolitan Kompas.com sepanjang, Selasa (15/7/2020).

Selain itu, ada pula berita lainnya yang menjadi perhatian pembaca adalah grafik Covid-19 yang melonjak, hingga rincian zona merah di ibu kota.

Berikut empat berita populer Megapolitan Kompas.com sepanjang kemarin:

1. Reklamasi Ancol di mata Ahok

Ahok bilang reklamasi Ancol mirip lokasi Pulau K dan L.

Ahok mengatakan, reklamasi yang dilakukan saat ini kemungkinan memiliki lokasi yang sama dengan Pulau K dan L, yang dahulu direncanakan dibangun saat masih ia menjabat sebagai gubernur.

"Harusnya iya (sama). Kajiannya dan aturannya Perda, harusnya mengacu ke sana," ucap Ahok dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com.

Baca juga: Ahok Heran Reklamasi Ancol Saat Ini Menempel dengan Darat

Ia menuturkan, bila lokasi yang dibangun sekarang tidak sama dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) maka dianggap melanggar.

"Jika tidak sama, artinya melanggar Perda Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2014," kata dia.

Meski demikian, Ahok memaklumi bahwa ada aturan lain pengganti Perda yang dijadikan dasar oleh Anies saat mengeluarkan keputusan ini.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakanwil Kemenkumham Sebut Tak Masuk Akal Napi Bikin Terowongan untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Kakanwil Kemenkumham Sebut Tak Masuk Akal Napi Bikin Terowongan untuk Kabur dari Lapas Tangerang

Megapolitan
Wali Kota Jaktim Klaim Banjir Hanya di Satu Titik, Bagaimana Faktanya?

Wali Kota Jaktim Klaim Banjir Hanya di Satu Titik, Bagaimana Faktanya?

Megapolitan
Dari DPRD Jawa Barat ke Pilkada Depok, Imam Budi Jadi Pejabat dengan Laporan Aset Termahal

Dari DPRD Jawa Barat ke Pilkada Depok, Imam Budi Jadi Pejabat dengan Laporan Aset Termahal

Megapolitan
Pradi Supriatna Maju Pilkada Depok, Laporan Kekayaannya Rp 3,8 Miliar

Pradi Supriatna Maju Pilkada Depok, Laporan Kekayaannya Rp 3,8 Miliar

Megapolitan
Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Perda Penanggulangan Covid-19 Bakal Atur Sanksi hingga Jaminan Sosial Masyarakat di Jakarta

Megapolitan
Pemkot Bekasi Pilih Satu Hotel sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemkot Bekasi Pilih Satu Hotel sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
UPDATE: RSD Patriot Candrabhaga Rawat 14 Pasien Covid-19 dengan Status Tanpa Gejala

UPDATE: RSD Patriot Candrabhaga Rawat 14 Pasien Covid-19 dengan Status Tanpa Gejala

Megapolitan
Polda Metro Gandeng Komunitas Ojol Bantu Pengawasan Protokol Kesehatan

Polda Metro Gandeng Komunitas Ojol Bantu Pengawasan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Azizah Ma'ruf - Ruhamaben Bakal Gencar Kampanye Daring Hadapi Pilkada Tangel

Azizah Ma'ruf - Ruhamaben Bakal Gencar Kampanye Daring Hadapi Pilkada Tangel

Megapolitan
14 Perusahaan di Jaktim Ditutup Sementara, Sebagian Besar di Cakung dan Pulogadung

14 Perusahaan di Jaktim Ditutup Sementara, Sebagian Besar di Cakung dan Pulogadung

Megapolitan
Kisah Balqis Berjuang Hadapi Penyakit Langka Vaskulitis, Jarinya Mengering hingga Putus Sendiri

Kisah Balqis Berjuang Hadapi Penyakit Langka Vaskulitis, Jarinya Mengering hingga Putus Sendiri

Megapolitan
Wagub DKI: Sanksi dan Operasi Yustisi Hanya Berkontribusi 20 Persen Penanganan Covid-19

Wagub DKI: Sanksi dan Operasi Yustisi Hanya Berkontribusi 20 Persen Penanganan Covid-19

Megapolitan
Wagub DKI Harap Perda Covid-19 Bisa Mempertegas Aturan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Wagub DKI Harap Perda Covid-19 Bisa Mempertegas Aturan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Megapolitan
Pilkada Tangsel di Tengah Pandemi Covid-19, Seperti Apa Gaya Kampanye Muhamad-Sara?

Pilkada Tangsel di Tengah Pandemi Covid-19, Seperti Apa Gaya Kampanye Muhamad-Sara?

Megapolitan
Polisi Buru Geng Motor yang Tewaskan Warga di Bintaro

Polisi Buru Geng Motor yang Tewaskan Warga di Bintaro

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X