Komnas PA Desak Pemerintah Kucurkan Subsidi Internet untuk Murid Belajar Online

Kompas.com - 15/07/2020, 13:05 WIB
Ilustrasi belajar di rumah. ANTO MOTULZ (@MOTULZ)Ilustrasi belajar di rumah.

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim didesak agar segera menggelontorkan dana subsidi internet untuk kebutuhan murid belajar online atau dalam jaringan (daring).

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait tak menampik bahwa pihaknya juga mendukung sistem belajar online yang ditetapkan Nadiem guna menghindari murid-murid tertular virus corona penyebab Covid-19.

Namun, di sisi lain, pemerintah diminta konsisten dengan keputusannya, sebab sistem belajar online membuat pengeluaran keluarga bengkak.

Baca juga: Tangsel Terapkan Belajar Daring, tetapi Sejumlah Siswa Tetap Datang ke Sekolah

Menurut Arist, tanpa sokongan pemerintah, pandemi Covid-19 bakal menciptakan angka putus sekolah dan mengancam keberlangsungan studi "jutaan anak".

"Nadiem mengatakan, 96 persen sekolah belum bisa belajar tatap muka. Tapi, Nadiem harus konsisten, jangan plinplan," kata Arist kepada wartawan pada Selasa (14/7/2020).

"Dia bilang 96 persen harus belajar daring, ya lakukan. Tapi, kasih stimulus, anak-anak yang terpaksa harus sekolah di rumah ada stimulus dari Kemendikbud. Bukan hanya dana BOS dan sekolah pintar, tapi dana internet itu harus distimulus pemerintah. Kalau di satu keluarga ada 2-3 anak yang sekolah (online) kan biayanya tinggi," ungkapnya.

Arist mengaku sudah menyampaikan desakan ini ke kementerian yang ditukangi Nadiem. Bahkan, ia mengusulkan agar biaya internet untuk belajar daring digratiskan oleh pemerintah.

Menurut Arist, usul itu kini sedang digodok bersama antara Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan.

Baca juga: Kegiatan Tatap Muka Diizinkan, SMPN 2 Bekasi Tetap Belajar Daring karena Alasan Ini

Di sisi lain, konsistensi pemerintah menerapkan sistem belajar online juga harus tertuang dalam pembangunan infrastruktur internet.

Masih banyak wilayah di Indonesia yang sekadar memperoleh sinyal saja sulit, kata Arist, apalagi untuk belajar secara daring.

"( Belajar daring) itu kita masih bicara yang terlihat mudah di kota besar. Akan tetapi, di perbatasan, daerah bencana, dan daerah sulit dijangkau itu internet harus dipasang," tuturnya.

"Kami usul sampai ke perbatasan dan daerah bencana, internet (untuk belajar daring) harus gratis. Itu bisa tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika, jadi bisa kerja sama (dengan Kemendikbud). Jangan diberikan kebijakan yang mengambang," lanjut Arist.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Fakta ASN Positif Covid-19 di Kantor Kemenkumham

Ini Fakta ASN Positif Covid-19 di Kantor Kemenkumham

Megapolitan
Pemprov DKI Akui Dana Insentif Petugas Pemakaman Covid-19 DKI Masih Proses Pencairan

Pemprov DKI Akui Dana Insentif Petugas Pemakaman Covid-19 DKI Masih Proses Pencairan

Megapolitan
Ini Titik Paling Rawan Ranjau Paku di Jalan Protokol Wilayah Jakarta

Ini Titik Paling Rawan Ranjau Paku di Jalan Protokol Wilayah Jakarta

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 12 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 1 Pasien Meninggal

[UPDATE] Grafik Covid-19 12 Agustus di Depok: Temuan 16 Kasus Baru, 1 Pasien Meninggal

Megapolitan
[UPDATE] Daftar 22 Kelurahan Zona Merah Covid-19 di Depok Saat Ini

[UPDATE] Daftar 22 Kelurahan Zona Merah Covid-19 di Depok Saat Ini

Megapolitan
Jalan Protokol di Jakarta Masih Rawan Ancaman Ranjau Paku

Jalan Protokol di Jakarta Masih Rawan Ancaman Ranjau Paku

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Kemungkinan Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Kemungkinan Hujan Hari Ini

Megapolitan
UPDATE 12 Agustus: 8 Pasien Baru, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 655

UPDATE 12 Agustus: 8 Pasien Baru, Total Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Jadi 655

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Temukan Hewan Laut yang Terdampak Pencemaran di Pulau Pari

Pemprov DKI Belum Temukan Hewan Laut yang Terdampak Pencemaran di Pulau Pari

Megapolitan
Akibat Layang-layang, Garuda Indonesia Keluarkan 4.000 Dollar AS untuk Perbaiki Kerusakan Pesawat

Akibat Layang-layang, Garuda Indonesia Keluarkan 4.000 Dollar AS untuk Perbaiki Kerusakan Pesawat

Megapolitan
Tak Ada Seleksi, 24 Paskibraka yang Bertugas di Jakut Diambil dari Tim Tahun Lalu

Tak Ada Seleksi, 24 Paskibraka yang Bertugas di Jakut Diambil dari Tim Tahun Lalu

Megapolitan
Pemkot Bekasi Gelar Lomba RW Siaga untuk Cegah Covid-19, Hadiahnya Pembangunan Senilai Rp 1 M

Pemkot Bekasi Gelar Lomba RW Siaga untuk Cegah Covid-19, Hadiahnya Pembangunan Senilai Rp 1 M

Megapolitan
Jika PSBB Diperpanjang, Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan di 3 Tempat Ini

Jika PSBB Diperpanjang, Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Perketat Pengawasan di 3 Tempat Ini

Megapolitan
Hari Kedua Pembersihan Pulau Pari, Petugas Kumpulkan 110 Kantong Gumpalan Minyak

Hari Kedua Pembersihan Pulau Pari, Petugas Kumpulkan 110 Kantong Gumpalan Minyak

Megapolitan
Sekretaris Rencanakan Pembunuhan Bos Roti Asal Taiwan Setelah Santet Tak Mempan

Sekretaris Rencanakan Pembunuhan Bos Roti Asal Taiwan Setelah Santet Tak Mempan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X