Komnas PA Desak Pemerintah Kucurkan Subsidi Internet untuk Murid Belajar Online

Kompas.com - 15/07/2020, 13:05 WIB
Ilustrasi belajar di rumah. ANTO MOTULZ (@MOTULZ)Ilustrasi belajar di rumah.

DEPOK, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim didesak agar segera menggelontorkan dana subsidi internet untuk kebutuhan murid belajar online atau dalam jaringan (daring).

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait tak menampik bahwa pihaknya juga mendukung sistem belajar online yang ditetapkan Nadiem guna menghindari murid-murid tertular virus corona penyebab Covid-19.

Namun, di sisi lain, pemerintah diminta konsisten dengan keputusannya, sebab sistem belajar online membuat pengeluaran keluarga bengkak.

Baca juga: Tangsel Terapkan Belajar Daring, tetapi Sejumlah Siswa Tetap Datang ke Sekolah

Menurut Arist, tanpa sokongan pemerintah, pandemi Covid-19 bakal menciptakan angka putus sekolah dan mengancam keberlangsungan studi "jutaan anak".

"Nadiem mengatakan, 96 persen sekolah belum bisa belajar tatap muka. Tapi, Nadiem harus konsisten, jangan plinplan," kata Arist kepada wartawan pada Selasa (14/7/2020).

"Dia bilang 96 persen harus belajar daring, ya lakukan. Tapi, kasih stimulus, anak-anak yang terpaksa harus sekolah di rumah ada stimulus dari Kemendikbud. Bukan hanya dana BOS dan sekolah pintar, tapi dana internet itu harus distimulus pemerintah. Kalau di satu keluarga ada 2-3 anak yang sekolah (online) kan biayanya tinggi," ungkapnya.

Arist mengaku sudah menyampaikan desakan ini ke kementerian yang ditukangi Nadiem. Bahkan, ia mengusulkan agar biaya internet untuk belajar daring digratiskan oleh pemerintah.

Menurut Arist, usul itu kini sedang digodok bersama antara Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan.

Baca juga: Kegiatan Tatap Muka Diizinkan, SMPN 2 Bekasi Tetap Belajar Daring karena Alasan Ini

Di sisi lain, konsistensi pemerintah menerapkan sistem belajar online juga harus tertuang dalam pembangunan infrastruktur internet.

Masih banyak wilayah di Indonesia yang sekadar memperoleh sinyal saja sulit, kata Arist, apalagi untuk belajar secara daring.

"( Belajar daring) itu kita masih bicara yang terlihat mudah di kota besar. Akan tetapi, di perbatasan, daerah bencana, dan daerah sulit dijangkau itu internet harus dipasang," tuturnya.

"Kami usul sampai ke perbatasan dan daerah bencana, internet (untuk belajar daring) harus gratis. Itu bisa tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika, jadi bisa kerja sama (dengan Kemendikbud). Jangan diberikan kebijakan yang mengambang," lanjut Arist.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Jenazah Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan Telungkup di Kali Sura Ciracas

Megapolitan
Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Megapolitan
Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Megapolitan
UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Megapolitan
Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Megapolitan
Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Megapolitan
3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Megapolitan
Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X