BPK Temukan Potensi Kerugian Proyek Rusunami DP Rp 0 Klapa Village

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menemukan potensi kerugian negara dari pembangunan rumah DP Rp 0 pada pelaksanaan kegiatan PD Pembangunan Sarana Jaya terkait proyek Tower A Klapa Village, Jakarta.

Temuan itu satu dari sembilan temuan tertanggal 25 Oktober 2019, terkait laporan hasil pemeriksaan kepatuhan (LHPK) pada PD Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) tahun buku 2018 dan 2019 seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Temuan itu, yakni denda keterlambatan senilai Rp 4,73 miliar dan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp 4,55 miliar pada pelaksanaan kegiatan proyek Tower A Klapa Village.

Baca juga: Hampir Setahun, Unit Rusunami DP Rp 0 Klapa Village Baru Terjual 32 Persen

Dengan temuan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur utama PPSJ agar memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara memotong pembayaran terakhir dan potensi kelebihan pembayaran terakhir atas potensi kelebihan pembayaran pekerjaan Tower A DP 0 rupiah Klapa Vilage yang dilaksanakan PT TEP senilai Rp 4,55 milar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, BPK juga merekomendasikan Dirut PPSJ untuk menagih denda keterlambatan PT TEP senilai Rp 4,73 miliar dan menyetorkan ke rekening KSO ST.

BPK tidak merinci apa yang dimaksud rekening KSO ST dan PT TEP pada laporan itu.

Program DP 0 rupiah atau penyediaan rumah dengan uang muka atau "down payment" (DP) 0 rupiah, merupakan program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyediakan rumah layak bagi warga DKI Jakarta.

Baca juga: Pemprov DKI Buka Pendaftaran Rusun DP Rp 0 di Cengkareng dan Kemayoran

Terkait temuan itu, Direktur Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Bima P Santosa saat dikonfirmasi menyatakan temuan itu sudah diselesaikan sekitar Oktober atau November 2019.

“Kita sudah melakukan tindak lanjut yang dilaporkan kepada BPK dan BPK akan melakukan penilaian kembali,”ujar Bima.

Rusunami Klapa Village baru ditempati sebanyak 21 persen dari kapasitas 780 unit. Sementara yang sudah terjual sebanyak 252 unit atau sekitar 32 persen.

Pemasaran unit rusunami yang masih kosong akan dilakukan Perum Perumnas berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, banyak warga DKI yang mendaftar untuk menempati unit di Klapa Village. Namun, permohonan kredit mereka ditolak Bank DKI.

Rata-rata mereka juga memiliki tanggungan cicilan lain seperti kredit motor.

Seremoni serah terima kunci unit dilakukan oleh Gubernur Anies Basewdan pada akhir Agustus 2019.

Adapun harga rusunami Klapa Village tipe studio dikenakan cicilan Rp 1,2 juta per bulan. Sementara tipe 35 dikenakan harga cicilan Rp 2 jutaan per bulan.