Anggaran 2019 Sisa Rp 670 M, Fraksi PDI-P Sebut Ada yang Tak Beres dalam Pengelolaan APBD Depok

Kompas.com - 16/07/2020, 19:18 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok diminta mengevaluasi penggunaan APBD yang selama 7 tahun belakangan selalu sisa di atas Rp 500 miliar.

Teranyar, penyerapan APBD Kota Depok 2019 tak maksimal sehingga menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran ( SILPA) sebesar Rp 670 miliar.

"Kita tidak bisa lagi bersikap permisif terhadap kenyataan ini. SILPA dalam jumlah yang besar terjadi setiap tahun hanya menunjukan ada yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran pembangunan Kota Depok," kata anggota DPRD Kota Depok Ikravany dalam dokumen pandangan resmi Fraksi PDI-P yang diterima Kompas.com pada Kamis (16/7/2020).

Baca juga: APBD Kota Depok Tahun Lalu Sisa Rp 670 Miliar

Adapun, APBD-Perubahan Kota Depok tahun 2019 sebesar Rp 3,88 triliun, sedangkan belanja yang terealisasi sekitar Rp 3,2 triliun.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris menganggap, sisa lebih pembiayaan anggaran tiap tahunnya tak melulu menjadi soal. Ia mengambil contoh, sisa Rp 670 miliar dari APBD tahun lalu dapat dimanfaatkan lagi untuk mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun ini.

Di samping itu, tambah Idris, timbulnya SILPA tak selalu akibat kinerja pemerintah yang lemah.

"Paradigma SILPA bisa karena efisiensi dan itu positif. Lalu, faktornya adalah keterlambatan pembagian DAU (dana alokasi umum) dan DAK (dana alokasi khusus) yang seringkali menyebabkan SILPA juga," kata Idris kepada wartawan, Kamis sore.

"Kemudian, perubahan aturan dari pemerintah pusat menyebabkan pergeseran dan ketidakmampuan kita merealisasikan kegiatan, karena waktunya mepet kalau kita penuhi," ujar dia.

Terkait itu, Ikravany menerima dua alasan Idris barusan bahwa SILPA kerapkali timbul akibat perubahan aturan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau efisiensi penyerapan anggaran.

Baca juga: Jika Jadi Wali Kota Lagi, Mohammad Idris Ingin Gandeng Investor untuk Bangun Depok

Akan tetapi, menurut dia, ada sejumlah penyebab lain timbulnya SILPA yang mungkin diakibatkan oleh lemahnya kinerja Pemkot Depok.

"Adanya kegagalan dalam proses pelelangan sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi, over target pendapatan, dan keterlambatan penyelesaian beberapa kegiatan melewati tahun anggaran 2019," kata Ikravany.

"Permasalahan perubahan aturan dan efisiensi dapat kami pahami, namun permasalahan lainnya mencerminkan buruknya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan," imbuhnya.

Ikravany mengklaim, pihaknya akan meminta penjelasan Pemkot Depok mengenai besaran sisa anggaran akibat permasalahan di atas.

"Kami berharap, ke depan (Pemkot Depok) lebih mengoptimalkan perencanaan dan waktu pelaksanaan (program), sehingga semua kegiatan dapat terealisasi dan dapat terlaksana tepat waktu," tutupnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei karena Berisi Asumsi

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan John Kei karena Berisi Asumsi

Megapolitan
Rekor Baru, Depok Catat 516 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Rekor Baru, Depok Catat 516 Kasus Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
BMKG: Waspada Pontesi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspada Pontesi Hujan Lebat Disertai Angin Kencang di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Hadiri Sidang Lanjutan John Kei, Nus Kei: Ini Kan Kepentingan Saya

Hadiri Sidang Lanjutan John Kei, Nus Kei: Ini Kan Kepentingan Saya

Megapolitan
Cegah Penyebaran Covid-19 di Kalibata City, Apartemen Tangguh Jaya Dibentuk

Cegah Penyebaran Covid-19 di Kalibata City, Apartemen Tangguh Jaya Dibentuk

Megapolitan
Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Diduga Lebih dari 2 Orang

Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Diduga Lebih dari 2 Orang

Megapolitan
Dua Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Ditangkap Polisi

Dua Pembegal Pesepeda di Jalan Latumenten Jakbar Ditangkap Polisi

Megapolitan
BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

BP2MI Pulangkan Pekerja Migran yang Koma karena Strok dari Taiwan

Megapolitan
Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Nekat Buka Selama PPKM, Kolam Renang hingga Tempat Fitnes di Kota Tangerang Ditutup

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Wagub DKI Klaim Penanganan Covid-19 di Jakarta Cukup Baik sehingga Angka Kematian Turun, Ini Faktanya

Megapolitan
Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Update Covid-19 di Kota Tangerang: Ada 72 Kasus Baru, Totalnya 5.793

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 6 Lokasi Baru untuk Tampung Jenazah Pasien Covid-19

Megapolitan
IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

IDI Tangsel Sebut Proses Penambahan Kapasitas Rumah Lawan Covid-19 Harus Dikebut

Megapolitan
Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Kisah Penyintas Covid-19, Kehilangan Kakak hingga Puji Syukur Bisa Bernapas

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Januari: Ada 1.836 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 22.301 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X