JAKARTA, KOMPAS.com - Desas desus pecah kongsi antara Wali Kota Depok Mohammad Idris dan wakilnya, Pradi Supriatna, akhirnya menunjukkan titik terang.
Mereka berdua mantap berpisah pada Pilkada Depok tahun 2020.
Pradi yang notabene kader Partai Gerindra secara resmi memperoleh rekomendasi untuk berkoalisi dengan kader PDI-P, Afifah Aliyah, pada Pilkada Depok.
Rekomendasi tersebut diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat PDI-P, Jumat (17/7/2020), setelah direkomendasikan oleh kader partai dari tingkat kota dan provinsi.
Baca juga: Resmi, PDI-P dan Gerindra Koalisi Usung Pradi Supriyatna-Afifa Alia di Pilkada Depok
Pradi pun menanggapi hasil rekomendasi itu dengan santai.
Dia menilai rekomendasi itu merupakan hasil komitmen kedua partai sejak lama.
Meskipun demikian, DPP Partai Gerindra hingga hari ini belum menerbitkan surat keputusan pencalonan Pradi-Afifah di Depok.
"Saya sebagai pengurus partai dan ketua DPC partai di Depok tentunya sangat memahami. Kami ikuti dari mulai penjaringan sejak Oktober sampai Januari, ada beberapa nama yang terdaftar dan kami ikuti prosedur itu termasuk saya pribadi," kata Pradi, Jumat sore.
Baca juga: Komentar Pradi Supriatna dan Afifah Aliyah Resmi Diusung PDI-P di Pilkada Depok
"Kami sangat hafal fase demi fase dan waktu demi waktu, sampai dengan tingkat DPD di provinsi. Bahkan Ibu Afifah hadir di pleno DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat," tambahnya.
Sependapat dengan Pradi, Afifah menganggap hasil rekomendasi itu sebagai amanah baginya.
"Ini amanat berat yang diberikan, apalagi kalau kami menang, itu lebih berat karena kami harus mengayomi semua warga Depok," ujar Afifah, Jumat.
Baca juga: Keputusan PDI-P Usung Pradi-Afifah di Pilkada Depok 2020 Dianggap Sudahi Desas-desus
"Buat saya, rekomendasi ini bukan sesuatu yang harus diraih, tetapi ini adalah sesuatu yang diamanahkan," tambah dia.
Sebelum pecah kongsi pada Pilkada Depok 2020, Idris dan Pradi berpasangan pada Pilkada 2015.
Mereka diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra.
PKS mengusung Idris menjadi calon wali kota depok menggantikan kader PKS lainnya, yakni Nur Mahmudi, yang merupakan wali kota Depok kala itu.
Idris merupakan kalangan non-partai yang lekat dengan citra pendakwah dan memang dikenal dekat dengan PKS.
Baca juga: Pecah Kongsi Mohammad Idris dan Pradi Supriatna di Pilkada Depok 2020
Sementara itu, Gerindra belum dapat mengusung kadernya sebagai calon wali kota Depok karena tak memiliki cukup kursi di DPRD Kota Depok.
Sebuah partai politik wajib mendapatkan minimal 10 kursi di parlemen untuk mengusung calon pada Pilkada Depok.
Oleh karena itu, Gerindra memutuskan berkoalisi dengan PKS dan rela menjadikan Pradi sebagai wakil wali kota, berpasangan dengan Idris.
Baca juga: Sepekan Jabodetabek, PSBB Transisi Diperpanjang hingga Koalisi PDI-P dan Gerindra di Pilkada Depok