Pemprov DKI Bakal Kucurkan Rp 171 Miliar untuk Bantu Siswa Masuk Sekolah Swasta

Kompas.com - 20/07/2020, 11:32 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengucurkan anggaran Rp 171 miliar atau secara rinci Rp 171.065.500.000. Anggaran ini diperuntukkan sebagai bantuan uang pangkal bagi siswa terdampak Covid-19 yang bakal masuk sekolah swasta.

Para siswa SD, SMP, SMA/SMK yang bakal masuk ke sekolah swasta ini sebelumnya tidak lolos pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) DKI Jakarta Catur Laswanto mengatakan, angka ini merupakan hasil anilisis dan pembahasan bersama Badan Musyawarah Pendidikan Swasta (BMPS).

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Bantu 85.000 Siswa yang Tak Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta

Angka ini kemudian dipaparkan Catur dalam rapat pimpinan bantuan biaya masuk sekolah swasta yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Jadi ini masih analisis, tentu angka ini masih bergerak. Tetapi adanya angka ini adalah sebuah hasil yang sudah dilakukan analisa oleh teman-teman di disdik dan juga adanya kemauan dari BMPS untuk memberikan keringanan kepada siswa sehingga jumlahnya seperti yang tersebut dalam paparan ini adalah Rp 171.065.500.000 perkiraan uang yang dibutuhkan," ucap Catur dalam video yang diunggah di akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020).

Menurut Catur, untuk mengucurkan anggaran tersebut diperlukan peraturan gubernur (pergub) dan keputusan gubernur (kepgub) untuk menjadi dasar dari penerbitan anggaran.

Baca juga: Dilema Arista Setelah Gagal PPDB Jakarta, antara Masuk Swasta dan Putus Sekolah...

"Kebetulan sekarang ini Perda Pendidikan sedang masuk pak. Kalau bapak gubernur berkeinginan nanti, untuk memutuskan, ini bisa masukkan di sini untuk memberikan dukungan uang pangkal bagi warga yang tidak mampu, untuk memastikan bahwa semua siswa bisa sekolah dan tidak mengalami kendala keuangan," jelasnya.

Perkiraan kebutuhan dana ini, kata dia, bisa menggunakan anggaran bantuan tidak terduga (BTT) atau bisa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2020.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menuturkan bantuan ini bakal diberikan kepada 85.000 siswa yang masuk sekolah swasta terutama yang terdampak Covid-19.

"Yang jadi konsen kita yang 85.000 orang itu (hasil padanan data bansos). Jadi Rp 171 miliar ini nanti harus dicarikan, artinya angkanya bisa terjangkau dengan perkembangan satu atau dua minggu ini. Kemarin pak Edi berlapor cukup menggemberikan pemasukan DKI belakangan ini, artinya Rp 171 miliar ini harus diupayakan, pendidikan untuk semuanya," tutupnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Megapolitan
Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Megapolitan
Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Megapolitan
Sekelompok Remaja Bersenjata Tajam Serang Permukiman Warga di Bogor

Sekelompok Remaja Bersenjata Tajam Serang Permukiman Warga di Bogor

Megapolitan
800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

Megapolitan
Cegah Penularan Rabies, 145 Hewan Divaksinasi di Johar Baru

Cegah Penularan Rabies, 145 Hewan Divaksinasi di Johar Baru

Megapolitan
Dua Kali Kejadian Begal Sepeda, Polsek Menteng Analisa Lokasi dan Waktu Kejadian

Dua Kali Kejadian Begal Sepeda, Polsek Menteng Analisa Lokasi dan Waktu Kejadian

Megapolitan
Pengendara Mobil yang Terekam Video Buang Sampah di Kalimalang Dicari Polisi

Pengendara Mobil yang Terekam Video Buang Sampah di Kalimalang Dicari Polisi

Megapolitan
Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Demo Buruh di Bogor, Bima Arya Ikut Berorasi dan Sampaikan Keberatan Kepada Jokowi

Megapolitan
Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Minta Pengelola Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Minta Pengelola Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Lubang untuk Aliran Air Dibuat di Jalanan Jaksel, Paling Banyak di Jalan Fatmawati

Lubang untuk Aliran Air Dibuat di Jalanan Jaksel, Paling Banyak di Jalan Fatmawati

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: PSBB Diperpanjang karena Kasus Covid-19 Meningkat

Wali Kota Tangsel: PSBB Diperpanjang karena Kasus Covid-19 Meningkat

Megapolitan
Bawaslu Catatkan 23 Pelanggaran pada Pilkada Tangsel 2020, Kasus Netralitas ASN Mendominasi

Bawaslu Catatkan 23 Pelanggaran pada Pilkada Tangsel 2020, Kasus Netralitas ASN Mendominasi

Megapolitan
Dinkes Klaim Klaster Keluarga Covid-19 Kota Bekasi Telah Terkendali

Dinkes Klaim Klaster Keluarga Covid-19 Kota Bekasi Telah Terkendali

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X