Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Handy Chandra
Bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan

Bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan | Menekuni Inovasi Teknik dan Manajemen Lingkungan Laut | Pengalaman di bidang Maritim dan Pemilik Paten Plutonium Buoy

Kisah Tiga Negara Penikmat Reklamasi

Kompas.com - 20/07/2020, 13:32 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Reklamasi adalah kenyataan masif di negara bagian ini. Mayoritas kondisi tanah di Louisiana adalah rawa. Mirip dengan tetangganya Texas, Mississippi dan Alabama.

Bill Burnet, rekan pegawai dari NOAA (National Oceanography and Atmospheric Agency) berkisah, ketika terjadi musibah badai Katrina (tahun 2005) wilayah negara bagian Alabama dan Mississippi yang paling parah kerusakannya.

Sedangkan Louisiana relatif kecil karena punya banyak dam pada alur sungai dan juga dilindungi dengan lembaran beton pancang. Selain itu, kanal-kanal air di Louisiana lebih banyak, seperti di Belanda.

Hal yang menarik di Louisiana, beberapa kawasan konservasi di daerah delta sungai Mississippi dipertahankan dengan vegetasi rumput semak pantai (salt marsh) dan lembaran beton pancang.

Saat badai Katrina, peredaman gelombang sudah terjadi jauh dari kota dan pemukiman. Lantas diredam pula dengan banyaknya kanal dan kawasan vegetasi buatan di lahan reklamasi.

Apakah kebetulan atau tidak, perusahaan konsultan teta letak dam dan ruang kanal di New Orleans adalah dari Belanda. Entah kebetulan atau tidak, bandara Schiphol di Belanda dan Louis Armstrong New Orleans sama-sama dibawah permukaan air laut.

Ini adalah fakta kesekian, bahwa wilayah reklamasi jika dikelola dengan baik, pasti banyak manfaatnya, salah satunya dalam meredam gelombang badai.

Opini personal terkait reklamasi di Ancol

Permasalahan hukum tidak akan dikomentari pada tulisan ini. Apakah Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020, bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI No 1 Tahun 2014? Biarlah itu diselesaikan otoritas hukum negara dan badan negara yang berwenang.

Kita kilas balik sejarah Ancol sebentar. Ada istilah menakutkan soal Ancol pada tahun 1960-an, yang mana wilayah itu dulu disebut “tempat jin buang anak”.

Sebutan itu muncul karena suasananya seram saat malam hari dan lembab di siang hari. Juga merupakan wilayah sumber penyakit malaria dan kawasan rawa yang tak elok dilihat. Parahnya, dia berada di Ibu Kota Negara.

Namun, sejak berdirinya BPP (badan pelaksana pembangunan) Proyek Ancol (1966) dan kemudian menjadi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, tahun 1992, Ancol menjadi mesin uang Pemda DKI.

Ancol adalah bukti bahwa reklamasi bertahap sejak tahun 1970-an sampai sekarang berhasil menghasilkan fulus, membuka lapangan kerja, menjadi kawasan perumahan elite, kawasan perkantoran maritim, kawasan hijau, tempat kuliner, dan pintu gerbang ke kepulauan Seribu.

Saya yakin dengan aset perusahaan sebesar Rp 4 Triliun tahun 2019, akan meningkat terus seiring perkembangan ekonomi Jakarta. Apalagi pendapatan usaha bisa dipertahankan Rp 1,3 T dan ditingkatkan.

Rencana membangun Museum Peradaban Islam dan kawasan Wisata Baru di lahan reklamasi adalah hal positif, yang akan meningkatkan nilai saham publik (sebanyak 10 persen), PT. Pembangunan Jaya (18 persen) dan Pemerintah DKI (72 persen).

Mengenai proses dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pasti sudah disiapkan perusahaan. Tentunya sudah menganalisis dampak banjir rob dan juga genangan karena hujan. Apalagi ini adalah perusahaan terbuka.

Penulis telah memberikan fakta reklamasi di Belanda, Singapura, dan Louisiana AS. Terlihat fakta manfaat ekonomi, manfaat konservasi, dan dampak positif pada budaya.

Reklamasi pada intinya adalah pengelolaan kawasan (spatial planning & management) secara profesional, yang di dalamnya ada aspek konservasi alam, akomodasi budaya dan kepentingan nasional dan logis secara bisnis.

Klarifikasi dari Pemerintah Singapura

Menanggapi artikel kolom ini, pihak pemerintah Singapura menegaskan sudah tidak mengimpor pasir laut dan pasir daratan dari Indonesia.

Sekretaris Satu (Politik) Singapura, Khairul Azman bin Rahmat, menegaskan, kebijakan itu dilakukan sejak pemerintah Indonesia memberlakukan larangan ekspor pasir laut pada Februari 2003 dan pasir daratan pada Februari 2007.

"Singapura mengimpor pasir secara komersial dari berbagai negara. Kami menerapkan kontrol ketat untuk memastikan bahwa pemasok mendapatkan pasir sesuai dengan hukum dan peraturan negara dimana sumber pasir berasal," kata Khairul.

Khairul menjelaskan, pemasok harus mendapatkan pasir dari wilayah yang memiliki izin secara hukum, mematuhi semua undang-undang perlindungan lingkungan di negara sumber, dan memiliki dokumentasi dan izin ekspor pasir yang dikeluarkan oleh otoritas di negara sumber.

"Singapura tidak memaafkan perdagangan atau pengambilan pasir yang melanggar hukum dan undang-undang di negara sumber," kata Khairul.

"Otoritas Singapura akan menyelidiki semua dugaan kasus penyelundupan pasir atau para pengimpor pasir ke Singapura yang menggunakan penipuan dokumentasi dan izin, jika terdapat bukti," demikian klarifikasi yang disampaikan Khairul. 


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masalah Stunting yang Masih Menjadi PR di Ibu Kota...

Masalah Stunting yang Masih Menjadi PR di Ibu Kota...

Megapolitan
Kisah Subhil, Pedagang Buku di Kwitang yang Bertahan di Himpitan Era Digital dan Pascapandemi

Kisah Subhil, Pedagang Buku di Kwitang yang Bertahan di Himpitan Era Digital dan Pascapandemi

Megapolitan
AKBP Eko Setia Diundang ke Rekonstruksi Ulang Kasus Kecelakaan Hasya

AKBP Eko Setia Diundang ke Rekonstruksi Ulang Kasus Kecelakaan Hasya

Megapolitan
Tim SAR Temukan Jenazah ABK yang Tenggelam di Perairan Muara Baru

Tim SAR Temukan Jenazah ABK yang Tenggelam di Perairan Muara Baru

Megapolitan
Kode 'Mainkan Ya Mas' Irjen Teddy Minahasa ke AKBP Dody untuk Tukar Sabu dengan Tawas

Kode 'Mainkan Ya Mas' Irjen Teddy Minahasa ke AKBP Dody untuk Tukar Sabu dengan Tawas

Megapolitan
Rekonstruksi Ulang Mahasiswa UI Ditabrak Pensiunan Polisi Digelar Pagi Ini

Rekonstruksi Ulang Mahasiswa UI Ditabrak Pensiunan Polisi Digelar Pagi Ini

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penyerapan Rumah DP Rp 0 Baru 43,3 Persen

Pemprov DKI Sebut Penyerapan Rumah DP Rp 0 Baru 43,3 Persen

Megapolitan
Tak Bisa Tunjukkan Karcis Parkir dan STNK, 2 Remaja Gagal Curi Motor di Mal Klender

Tak Bisa Tunjukkan Karcis Parkir dan STNK, 2 Remaja Gagal Curi Motor di Mal Klender

Megapolitan
Isak Tangis Warnai Pemakaman Polisi yang Tewas di Kantornya Sendiri, Penyebab Kematian Masih Misteri

Isak Tangis Warnai Pemakaman Polisi yang Tewas di Kantornya Sendiri, Penyebab Kematian Masih Misteri

Megapolitan
Ibu Eny Akhirnya Pulang, Hidup Berdua Lagi dengan Tiko di Rumah Mewah Mereka

Ibu Eny Akhirnya Pulang, Hidup Berdua Lagi dengan Tiko di Rumah Mewah Mereka

Megapolitan
Kompol D Bukan Selingkuh, tapi Nikah Siri dengan Wanita di Mobil Audi A6: Bagaimana Aturannya di Polri?

Kompol D Bukan Selingkuh, tapi Nikah Siri dengan Wanita di Mobil Audi A6: Bagaimana Aturannya di Polri?

Megapolitan
Misteri Selimuti Kematian Polisi di Ruang Kerjanya Sendiri...

Misteri Selimuti Kematian Polisi di Ruang Kerjanya Sendiri...

Megapolitan
Perkiraan Cuaca 2 Februari 2023, BMKG: Jakarta Diguyur Hujan Ringan pada Siang Hari

Perkiraan Cuaca 2 Februari 2023, BMKG: Jakarta Diguyur Hujan Ringan pada Siang Hari

Megapolitan
Jokowi Puji Heru Lanjutkan Proyek Sodetan Ciliwung, Ternyata Anggarannya dari Pusat

Jokowi Puji Heru Lanjutkan Proyek Sodetan Ciliwung, Ternyata Anggarannya dari Pusat

Megapolitan
Sisa Kuota Hanya 5.000 Tiket, Siap-siap Hari Ini Terakhir Reservasi Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari 2023

Sisa Kuota Hanya 5.000 Tiket, Siap-siap Hari Ini Terakhir Reservasi Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari 2023

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.