Selain Uang Pangkal, Pemprov DKI Akan Bantu SPP Siswa Gagal PPDB yang Masuk Sekolah Swasta

Kompas.com - 20/07/2020, 16:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020) Dokumentasi Pemprov DKI JakartaGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan Masjid Amir Hamzah Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bakal membantu biaya bulanan atau SPP bagi siswa terdampak Covid-19 yang masuk ke sekolah swasta.

Siswa siswi ini diketahui harus masuk ke SD, SMP, SMA/SMK swasta lantaran tidak lolos pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Hal ini dijelaskan Anies dalam rapat pimpinan bantuan biaya masuk sekolah swasta.

Baca juga: Disdik DKI Beri Pendampingan Siswa Tak Lolos PPDB agar Mau Daftar Sekolah Swasta

"Jadi kita bantu di situ. Ini uang pangkal nih. Nah nanti kita lihat apakah data SPP swasta," ucap Anies dalam video yang di Akun Youtube Pemprov DKI, Minggu (19/7/2020).

Anies pun menanyakan besaran biaya SPP per bulan di sekolah swasta kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana.

"Ada yang Rp 200.000, ada yang Rp 700.000, ada yang Rp 900.000. (Rata-rata biaya) Rp 800.000, Rp 1 juta," jawab Nahdiana.

Anies berujar, bila biaya SPP sekolah swasta terlalu mahal, maka orangtua pun urung memasukkan anaknya ke sekolah swasta meski uang pangkal atau uang masuk dibantu oleh Pemprov DKI.

Baca juga: Bertemu BMPS, Pemprov DKI Minta Sekolah Swasta Tampung Siswa Terdampak Covid-19

"Karena kalau SPP-nya terlalu mahal, orang enggak mau masuk juga. Ini harus duduk, mengatur cara pembiayaan SPP itu. Sehingga orangtua bisa merencanakan," kata Anies.

Ia pun meminta kepada Nahdian dan Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Catur Laswanto untuk memastikan biaya SPP di sekolah swasta agar bisa disubsidi Pemprov DKI.

"Kita tugaskan saja ya pak Kesra dan Bu kadis untuk membuat kajian struktur biaya bagi sekolah swasta. Kembali ke kita pekan depan. Terus kita mau bantunya gimana nanti, sehingga ketika kita merancang perda itu bisa leluasa. Maksud saya gini, kita nanti akan punya satuan-satuan seperti ini yang total," jelasnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPBD DKI: 8 Wilayah di Jakarta Timur Berpotensi Hujan Disertai Petir Siang-Sore Ini

BPBD DKI: 8 Wilayah di Jakarta Timur Berpotensi Hujan Disertai Petir Siang-Sore Ini

Megapolitan
Datang Dari Eropa, Begini Spesifikasi Robot Damkar Pemprov DKI yang Kelebihan Bayar Rp 6,5 Miliar

Datang Dari Eropa, Begini Spesifikasi Robot Damkar Pemprov DKI yang Kelebihan Bayar Rp 6,5 Miliar

Megapolitan
Belum Ada Anggaran, Pemprov Banten Tunda Revitalisasi Tugu Pamulang

Belum Ada Anggaran, Pemprov Banten Tunda Revitalisasi Tugu Pamulang

Megapolitan
Sejarawan Minta Pemerintah Beli Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo untuk Dijadikan Museum

Sejarawan Minta Pemerintah Beli Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo untuk Dijadikan Museum

Megapolitan
Sedang Mencecar Bima Arya tapi Dipotong JPU, Rizieq Shihab Bentak Jaksa: Anda Kriminalisasi Pasien

Sedang Mencecar Bima Arya tapi Dipotong JPU, Rizieq Shihab Bentak Jaksa: Anda Kriminalisasi Pasien

Megapolitan
JPO yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru Belum Bisa Dibongkar, Ada Prosedur Panjang

JPO yang Jadi Akses Tawuran di Johar Baru Belum Bisa Dibongkar, Ada Prosedur Panjang

Megapolitan
Wagub Banten Minta Tugu Pamulang Dibongkar agar Tak Jadi Polemik

Wagub Banten Minta Tugu Pamulang Dibongkar agar Tak Jadi Polemik

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Depok Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bogor Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
Pimpinan DPRD Depok Berharap Sandi Tidak Diintimidasi Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok

Pimpinan DPRD Depok Berharap Sandi Tidak Diintimidasi Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Kota Bekasi Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Jakarta Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
DPRD Belum Berencana Panggil Damkar Depok soal Dugaan Korupsi yang Diungkap Sandi

DPRD Belum Berencana Panggil Damkar Depok soal Dugaan Korupsi yang Diungkap Sandi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Tangerang Raya Hari Ini, 15 April 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib di Tangerang Raya Hari Ini, 15 April 2021

Megapolitan
Ingin 2 Terdakwa Kasus 192 Kg Ganja Divonis Mati, Kejari Kota Tangerang Ajukan Banding

Ingin 2 Terdakwa Kasus 192 Kg Ganja Divonis Mati, Kejari Kota Tangerang Ajukan Banding

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X