Kasus Covid-19 di Depok Tembus 1.000, Tertinggi di Jawa Barat

Kompas.com - 20/07/2020, 23:24 WIB
. Shutterstock.

DEPOK, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, mengumumkan penambahan kasus baru pasien positif Covid-19, Senin (20/7/2020).

Kota Depok secara kumulatif mencatat jumlah kasus positif Covid-19 telah melewati angka 1.000 kasus pada Minggu kemarin kemarin, tepatnya 1.011 kasus. Meski demikian, 77 persen di antaranya sudah dinyatakan pulih dan 3 persen lainnya meninggal dunia.

Total angka itu membuat Kota Depok jadi kota pertama di Jawa Barat dengan laporan kasus positif Covid-19 di atas 1.000 kasus, masuk yang tertinggi di provinsi tersebut (versi Pemprov Jawa Barat 961 kasus, namun dalam situs resmi pikobar.jabarprov.go.id disebutkan bahwa data terbaru kemungkinan hasil laporan 1-2 hari sebelumnya).

Baca juga: Pembayaran Denda karena Tak Bermasker di Depok Hanya Melalui Bank BJB

Di bawah Depok, menyusul Kota Bekasi (487 kasus versi Pemkot/696 versi Pemprov Jawa Barat), dan Kota Bandung (427 kasus versi Pemprov Jawa Barat).

Tidak diketahui besarnya kasus Covid-19 di Depok disebabkan karena penularan yang tinggi atau jumlah pemeriksaan yang masif seperti halnya di DKI Jakarta.

Sebab, tak seperti DKI Jakarta, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok tidak mengumumkan jumlah tes PCR harian.

(Di bawah ini grafik interaktif kasus Covid-19 di Depok selama PSBB. Sorot titik pada grafik untuk melihat detail waktu dan jumlah kasus.)


Di samping itu, Gugus Tugas Covid-19 Kota Depok juga mengganti istilah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), maupun orang tanpa gejala (OTG) sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/413/2020.

Kini, di Depok hanya dikenal istilah “kasus suspek” dan “kasus kontak erat”.

Dari dokumen Keputusan Menteri Kesehatan yang dikutip Kompas.com, “kasus suspek” merupakan istilah bagi kasus PDP – pasien dengan ISPA maupun gejala ISPA/pneumonia berat karena kontak erat dengan pasien positif Covid-19, baru bepergian dari wilayah terjangkit Covid-19, atau tanpa penyebab klinis yang meyakinkan.

Sementara itu, kasus kontak erat merupakan orang-orang yang pernah berhubungan langsung dengan pasien positif Covid-19 atau merawat mereka.

Namun, tak seperti biasa, Pemkot Depok kali ini tidak mengumumkan jumlah kematian kasus PDP atau yang kini disebut sebagai “kasus probabel”.

Keterbukaan data kematian PDP termasuk dalam anjuran WHO, karena para korban kemungkinan terjangkit Covid-19, namun belum sempat dites di laboratorium hingga saat meninggal dunia.

Berikut rincian perkembangan terkini kasus Covid-19 di Depok hingga Senin ini.

Kasus kumulatif (keseluruhan)

1. Pasien positif: 1.011 (bertambah 19)

- 3 kasus konfirmasi dari Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok

- 6 kasus konfirmasi dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta

- 1 kasus konfirmasi dari Dinas Kesehatan Jawa Barat

- 3 kasus konfirmasi dari Laboratorium RS Universitas Indonesia

- 2 kasus konfirmasi dari RSUD Kota Depok

- 4 kasus konfirmasi dari BBTKLPP DKI Jakarta

2. Pulih: 779 (bertambah 10)

3. Wafat: 2 (bertambah 2)

4. PDP wafat/probabel: 122 (data terakhir per 19 Juli 2020)

Kasus aktif (sedang dirawat/ditangani, dipantau, dan diawasi)

1. Pasien positif sedang dirawat: 193 (bertambah 6)

2. Kontak erat aktif: 453

3. Suspek aktif: 502

4. OTG (Kontak Erat) sedang dipantau: 453 (bertambah 17)

5. ODP sedang dipantau: 412 (bertambah 8)

6. PDP sedang diawasi: 180 (berkurang 1)

Terkait kasus Covid-19, warga Depok dapat menghubungi call center nomor darurat di nomor 112 dan 119. Untuk pertanyaan umum, warga Depok bisa menelepon nomor 08111232222.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Pemkot Tertibkan Permukiman Liar di Sekitar Tumpukan Sampah di Bekasi Barat

Megapolitan
Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Antisipasi Banjir, BPBD Kota Tangerang Tambah Tempat Pengungsian

Megapolitan
Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Daya Beli Masyarakat Menurun, Banyak Pengusaha Warteg Terancam Gulung Tikar

Megapolitan
Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Harga Cabai Rawit Merah di Jakarta Mulai Naik, Ada Apa?

Megapolitan
KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

KPU Tangsel Sebut Pembukaan Kotak Suara Sudah Sesuai Aturan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Pemkot Bekasi Akui Kesulitan Pindahkan Tumpukan Sampah di Samping Tol Jorr Bekasi Barat

Megapolitan
Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Diperiksa Terkait Senjata Api Suaminya, Nindy Ayunda Diajukan 17 Pertanyaan

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

UPDATE 27 Januari: Pasien Berkurang, RS Wisma Atlet Rawat 3.785 Orang

Megapolitan
Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Penyanyi Nindy Kembali Diperiksa Polisi, Kali Ini Soal Kepemilikan Senjata Api Suaminya

Megapolitan
Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Bawaslu Tangsel Sesalkan KPU Buka Kota Suara Tanpa Perintah MK

Megapolitan
Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Beda PPKM di Jakarta Tahap I dan II yang Perlu Diketahui

Megapolitan
Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Kala Pemprov DKI Sebut Okupansi RS Covid-19 di DKI Menipis karena Warga Non-Jakarta

Megapolitan
Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Pengacara Tak Punya Surat Kuasa, Raffi Ahmad Dinilai Tak Serius Jalani Sidang

Megapolitan
Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Sidang Perdana Raffi Ahmad Ditunda karena Pengacara Tak Punya Surat Kuasa

Megapolitan
Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Aksi Pencuri di Rumah Kontrakan Koja Terekam CCTV, 2 Motor Raib

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X