Turun Tangan Pemprov DKI Bantu Siswa yang Gagal Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta

Untuk siswa SD yang bakal dibantu adalah sebanyak 9.959 dengan uang pangkal Rp 1 juta. Totalnya adalah Rp 9,95 miliar.

Lalu untuk siswa SMP yang akan dibantu 27.766 dengan bantuan uang pangkal Rp 1,5 juta. Totalnya sebesar Rp 41,64 miliar.

Kemudian untuk siswa SMA/SMK yang akan dibantu sebanyak 47.783 dengan uang pangkal Rp 2,5 juta. Totalnya Rp 119,45 miliar.

Untuk mengucurkan anggaran tersebut diperlukan peraturan gubernur (pergub) dan keputusan gubernur (kepgub) untuk menjadi dasar dari penerbitan anggaran.

"Kebetulan sekarang ini Perda Pendidikan sedang masuk. Kalau Bapak Gubernur berkeinginan nanti, untuk memutuskan, ini bisa masukkan di sini untuk memberikan dukungan uang pangkal bagi warga yang tidak mampu, untuk memastikan bahwa semua siswa bisa sekolah dan tidak mengalami kendala keuangan," jelasnya.

Masuk dalam BTT Covid-19

Sebelum mengucurkan anggaran ini, maka harus diketahui dari mana anggaran tersebut akan diambil.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Kucurkan Rp 171 Miliar untuk Bantu Siswa Masuk Sekolah Swasta

Setelah dibahas dalam rapim, biaya uang pangkal sekolah swasta ini dimungkinkan untuk menggunakan anggaran bantuan tidak terduga (BTT).

Selain itu bantuan tersebut bisa juga dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2020.

"Ini sudah dihitung alternatif pembiayaannya (uang pangkal), bisa melalui BTT, bisa melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2020. Kenapa bisa melalui APBD perubahan? Karena sekolah-sekolah swasta memberikan kesempatan perpanjangan pembayaran," ujar Catur.

Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi juga menyebutkan bahwa anggaran tersebut lebih dimungkinkan masuk dalam BTT.

Ia menjelaskan, anggaran BTT disiapkan untuk kondisi darurat. Biaya tersebut akan masuk apabila berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19.

Tiga bidang yang bisa menggunakan anggaran BTT ini adalah kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian.

Baca juga: Pemprov DKI Bakal Bantu 85.000 Siswa yang Tak Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta

"Ini masuk jaring pengaman sosial. namun yang perlu kita melihat risikonya, terkait dengan definisi jaring pengaman sosial yang tadi, kalau memang yang mau dimasukkan semua peserta yang tidak tertampung di sekolah negeri, akan dialokasikan anggarannya melalui bantuan uang pangkal," jelas Michael.

Untuk APBD-P menjadi alternatif karena bersifat pemberian bantuan dan bisa dialokasikan di belanja tidak langsung khususnya hibah.

Bila dimasukkan dalam komponen hibah, akan tersaring siapa yang berhak untuk menerima hibah.