Forum Orangtua Murid Minta Pemprov DKI Jakarta Juga Bantu SPP Siswa Gagal PPDB 2020

Kompas.com - 21/07/2020, 12:44 WIB
Ilustrasi siswa DOK. PIXABAYIlustrasi siswa

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Forum Orangtua Murid PPDB DKI 2020, Husein Imran, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar turut membantu membiayai uang sumbangan biaya pendidikan ( SPP) atau biaya uang sekolah bulanan bagi siswa yang gagal dalam PPDB 2020.

“Kalau hanya uang pangkal yang dibantu, bagaimana dengan uang sekolah bulanannya? Orangtua akan bingung bayar uang sekolahnya karena tidak mampu. Kan uang pangkal enggak sama setiap sekolah,” kata Imran saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/7/2020) sore.

Menurut dia, kategori siswa yang perlu dibantu baik uang pangkal maupun uang SPP adalah anak yang gagal dalam PPDB 2020, sudah masuk sekolah swasta tetapi tak mampu, siswa yang bersekolah yang jauh dari rumah, dan siswa yang terpaksa di SMK.

Baca juga: Selain Uang Pangkal, Pemprov DKI Akan Bantu SPP Siswa Gagal PPDB yang Masuk Sekolah Swasta

Imran menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta perlu memikirkan mekanisme bantuan uang pangkal dan uang SPP agar tepat sasaran.

“Ya walaupun bagaimana (banyak masalah), kita hargai. Bantuan ini belum memecahkan masalah sebenarnya,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga bakal membantu biaya bulanan atau SPP bagi siswa terdampak Covid-19 yang masuk ke sekolah swasta.

Baca juga: Turun Tangan Pemprov DKI Bantu Siswa yang Gagal Lolos PPDB untuk Masuk Sekolah Swasta

Siswa siswi ini diketahui harus masuk ke SD, SMP, SMA/SMK swasta lantaran tidak lolos pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021.

Pemprov DKI Jakarta bakal membantu biaya uang pangkal 85.508 siswa yang gagal PPDB tahun ajaran 2020/2021 untuk masuk ke sekolah swasta.

Siswa yang bakal dibantu terutama yang terkena dampak Covid-19.

Pada pendaftaran PPDB beberapa waktu lalu, total jumlah siswa yang mendaftar sebanyak 358.664 dan yang sudah diterima di negeri 232.653. Dan yang tidak diterima sebanyak 126.011.

Baca juga: Disdik DKI Beri Pendampingan Siswa Tak Lolos PPDB agar Mau Daftar Sekolah Swasta

"Lalu, hasil padanan data antara data PPDB yang tidak diterima di negeri, artinya mereka diterima di swasta dan data bansos adalah 85.508 (siswa). Data ini tidak termasuk mereka yang langsung daftar ke sekolah swasta," jelas Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Catur Laswanto.

Untuk perkiraan kebutuhan biaya dari jumlah tersebut adalah mencapai Rp 171 miliar atau secara rinci Rp 171.065.500.000.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Fakta Prostitusi Online Artis, Pemain Film dan Selebgram Dibayar Rp 110 Juta untuk Threesome

Megapolitan
Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Ini Beberapa Isu yang Jadi Sorotan Fraksi di Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Saat Dandim Jakpus Dilarang Masuk Gang Rumah Rizieq...

Megapolitan
Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Cabuli Bocah 10 Tahun di Pondok Aren, Pelaku Mengaku Kru Televisi

Megapolitan
Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Akses Smart E-budgeting Butuh NIK dan KK, Ini Jawaban Pemprov DKI

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Mengemis, Polisi Gandeng KPAI Usut Dugaan Eksploitasi Anak

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Pemprov DKI Akan Ganti Bantuan Sembako Jadi BLT di Tahun 2021

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Pemprov DKI Akan Pasang Wi-fi Gratis di Seluruh RW Padat Penduduk

Megapolitan
Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Bayi Dua Tahun Meninggal Saat Diajak Sang Ibu Mengemis

Megapolitan
Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Terlambat Serahkan KUA-PPAS 2021, Pemprov DKI: Ini Baru Terjadi

Megapolitan
Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Golkar: Normalisasi Sungai Terhenti sejak 2018 karena Tak Ada Pembebasan Lahan

Megapolitan
Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Fraksi PAN Usul Hibah Tahunan Pemprov DKI Untuk NU dan Muhammadiyah

Megapolitan
Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Fraksi PSI Tolak Pelibatan Swasta dalam Proyek LRT Jakarta

Megapolitan
 Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Nasdem Minta Pemprov DKI Beri Perhatian Lebih ke Warga di Kepulauan Seribu

Megapolitan
Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Fraksi Demokat Minta Hasil Tes PCR Bisa Ditingkatkan Jadi Maksimal 2x24 Jam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X