Bekasi Izinkan Sekolah Tatap Muka, DPRD Nilai Pemkot Bekasi Abaikan Aturan

Kompas.com - 21/07/2020, 20:35 WIB
Ilustrasi siswa SMA KOMPAS/A HANDOKOIlustrasi siswa SMA
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com- Anggota DPRD Kota Bekasi Nidcodemus Godjang menilai Pemerintah Kota Bekasi tidak becus mengambil kebijakan.

Pasalnya, beberapa kebijakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi selama pandemi ini kerap kali bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Sebenarnya hal itu (kebijakan yang bertentangan) tidak perlu dilakukan. Harusnya tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Ini sangat jelas tidak ada koordinasi dan justru terlihat ketidakbecusan Pemkot Bekasi dalam mengambil kebijakan publik,” ujar Nidcodemus kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Salah satu kebijakan Rahmat yang bertentangan, yakni mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah digelar.

Baca juga: Hanya 20 Persen Orangtua Setuju KBM Tatap Muka, Wali Kota Bekasi: Gurunya Kurang Meyakinkan

Padahal, kebijakan tersebut bertentangan dengan Pemprov Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat yang hanya mengizinkan wilayah zona hijau untuk gelar KBM tatap muka.

Wilayah Bekasi masih zona kuning sehingga seharusnya belum diperbolehkan untuk gelar KBM tatap muka.

“Justru terlihat ketidakbecusan Pemkot Bekasi dalam mengambil kebijakan publik. Jelas sudah ada peraturan 4 menteri tentang KBM tatap muka. Itu semua diabaikan,” kata dia.

Kemudian, kebijakan Rahmat yang telah mengizinkan tempat hiburan hingga tempat pariwisata dibuka juga bertentangan dengan kebijakan Pemprov Jabar.

Baca juga: Rapid Test Massal Saat Car Free Day Bekasi, 8 Orang Reaktif

Padahal Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran agar tempat pariwisata hingga tempat hiburan tidak dibuka dulu selama pandemi.

Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Pusat menegur Rahmat. Sebab, politikus PDIP ini menilai kebijakan Rahmat kerap kali konstroversial.

“Saya berharap Pemerintah Pusat untuk memberikan teguran terhadap kebijakan Wali Kota yang kontroversial itu,” ucap dia.

Ia juga minta Rahmat kedepannya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar.

Dengan begitu, kebijakan yang dibuat Rahmat tidak membuat bingung warganya.

“Saya berharap Wali Kota memperhatikan kebijakan pusat. Jangan buat masyarakat bingung,” tutur dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral, Video Pengendara Motor Bermuatan Lebih Nekat Lintasi Tol Jakarta-Cikampek

Viral, Video Pengendara Motor Bermuatan Lebih Nekat Lintasi Tol Jakarta-Cikampek

Megapolitan
Pelaku Serangan Seksual Daring terhadap Rahayu Saraswati Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Pelaku Serangan Seksual Daring terhadap Rahayu Saraswati Bisa Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
Volume Lalu Lintas dan Angkutan di Jakarta Naik Saat PSBB Transisi

Volume Lalu Lintas dan Angkutan di Jakarta Naik Saat PSBB Transisi

Megapolitan
Terdampak Pandemi Covid-19, Garuda Indonesia Akhiri Kontrak 700 Karyawan

Terdampak Pandemi Covid-19, Garuda Indonesia Akhiri Kontrak 700 Karyawan

Megapolitan
Tim Termuda dari UI Raih Juara 3 Kompetisi Metalurgi Internasional di China

Tim Termuda dari UI Raih Juara 3 Kompetisi Metalurgi Internasional di China

Megapolitan
Lurah di Jakarta Diimbau Adakan Kegiatan Kepemudaan untuk Peringati Hari Sumpah Pemuda

Lurah di Jakarta Diimbau Adakan Kegiatan Kepemudaan untuk Peringati Hari Sumpah Pemuda

Megapolitan
Gagas Limbah Metal Jadi Bahan Bangunan, Mahasiswa UI Juara 3 Dunia Metal Cup 2020

Gagas Limbah Metal Jadi Bahan Bangunan, Mahasiswa UI Juara 3 Dunia Metal Cup 2020

Megapolitan
Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Mobilitas Masyarakat Meningkat Saat PSBB Transisi, Paling Tinggi di Tempat Kerja

Megapolitan
Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Motif Pembunuhan PSK di Bekasi Janggal, Pelaku Mau Ambil Rp 1,8 Juta tapi Tak Jadi

Megapolitan
Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Pengamat Sebut Guru Intoleran di SMA Jaktim Kurang Kompeten dan Tak Tahan Kritik

Megapolitan
Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Pasutri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Saat Beraksi di Pondok Aren

Megapolitan
Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Anies: Libur Panjang Memang Menggoda, tapi Covid-19 Masih di Sekitar Kita...

Megapolitan
Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Hari Pertama Operasi Zebra 2020 di Jakarta, 3.577 Pelanggar Ditilang

Megapolitan
Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Banjir di Perumahan Kota Bekasi Surut Pagi Ini, Warga Mulai Bersih-bersih

Megapolitan
Viral Percakapan Rasial Guru SMA di Jaktim, Disdik Diminta Data Pengajar Intoleran

Viral Percakapan Rasial Guru SMA di Jaktim, Disdik Diminta Data Pengajar Intoleran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X