Bekasi Izinkan Sekolah Tatap Muka, DPRD Nilai Pemkot Bekasi Abaikan Aturan

Kompas.com - 21/07/2020, 20:35 WIB
Ilustrasi siswa SMA KOMPAS/A HANDOKOIlustrasi siswa SMA
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com- Anggota DPRD Kota Bekasi Nidcodemus Godjang menilai Pemerintah Kota Bekasi tidak becus mengambil kebijakan.

Pasalnya, beberapa kebijakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi selama pandemi ini kerap kali bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Sebenarnya hal itu (kebijakan yang bertentangan) tidak perlu dilakukan. Harusnya tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Ini sangat jelas tidak ada koordinasi dan justru terlihat ketidakbecusan Pemkot Bekasi dalam mengambil kebijakan publik,” ujar Nidcodemus kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Salah satu kebijakan Rahmat yang bertentangan, yakni mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah digelar.

Baca juga: Hanya 20 Persen Orangtua Setuju KBM Tatap Muka, Wali Kota Bekasi: Gurunya Kurang Meyakinkan

Padahal, kebijakan tersebut bertentangan dengan Pemprov Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat yang hanya mengizinkan wilayah zona hijau untuk gelar KBM tatap muka.

Wilayah Bekasi masih zona kuning sehingga seharusnya belum diperbolehkan untuk gelar KBM tatap muka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Justru terlihat ketidakbecusan Pemkot Bekasi dalam mengambil kebijakan publik. Jelas sudah ada peraturan 4 menteri tentang KBM tatap muka. Itu semua diabaikan,” kata dia.

Kemudian, kebijakan Rahmat yang telah mengizinkan tempat hiburan hingga tempat pariwisata dibuka juga bertentangan dengan kebijakan Pemprov Jabar.

Baca juga: Rapid Test Massal Saat Car Free Day Bekasi, 8 Orang Reaktif

Padahal Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran agar tempat pariwisata hingga tempat hiburan tidak dibuka dulu selama pandemi.

Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Pusat menegur Rahmat. Sebab, politikus PDIP ini menilai kebijakan Rahmat kerap kali konstroversial.

“Saya berharap Pemerintah Pusat untuk memberikan teguran terhadap kebijakan Wali Kota yang kontroversial itu,” ucap dia.

Ia juga minta Rahmat kedepannya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar.

Dengan begitu, kebijakan yang dibuat Rahmat tidak membuat bingung warganya.

“Saya berharap Wali Kota memperhatikan kebijakan pusat. Jangan buat masyarakat bingung,” tutur dia.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Curhat WNA Kesulitan Dapatkan Vaksin Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Kasus Korupsi Dana BOS SMKN 53 Jakarta, Pihak Swasta Bantu Buat SPJ Fiktif

Megapolitan
Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Perlihatkan Pistol Saat Sedang Cekcok, Seorang Pria Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Lokasi dan Kuota Vaksinasi Covid-19 di Wilayah DKI Jakarta 19-30 Juli 2021

Megapolitan
Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Berikut Daftar Lokasi Vaksinasi Covid-19 untuk KTP Non-DKI Jakarta Periode Juli 2021

Megapolitan
11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

11.532 Anak Usia 0-18 Tahun di Jakarta Berstatus Pasien Aktif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 23 Juli: Tambah 636 Kasus di Kota Tangerang, 6.543 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Selama PPKM Darurat, Ada 327 Nakes Terpapar Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE 23 Juli: Bertambah 622 Kasus Covid-19 di Tangsel, Tertinggi Selama Pandemi

Megapolitan
Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Krematorium TPU Tegal Alur Dibuka Besok, Kapasitas 6 Jenazah Pasien Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Ada 107 Warga Jakpus Meninggal di Rumah, Jenazahnya Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Jumlah Testing Covid-19 Belum Capai Target, Dinkes Tangsel: Banyak Warga Enggan Diperiksa

Megapolitan
Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Kasus Pemalsuan Hasil PCR di Bandara Halim, Pihak Maskapai: Pelaku Bukan Pegawai Kami

Megapolitan
Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang 'Bermain'

Jokowi Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Wakil Wali Kota Bogor Duga Ada Oknum yang "Bermain"

Megapolitan
Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Wagub DKI Bantah Kasus Covid-19 Berkurang akibat Penurunan Jumlah Tes PCR

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X