Bekasi Izinkan Sekolah Tatap Muka, DPRD Nilai Pemkot Bekasi Abaikan Aturan

Kompas.com - 21/07/2020, 20:35 WIB
Ilustrasi siswa SMA KOMPAS/A HANDOKOIlustrasi siswa SMA
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com- Anggota DPRD Kota Bekasi Nidcodemus Godjang menilai Pemerintah Kota Bekasi tidak becus mengambil kebijakan.

Pasalnya, beberapa kebijakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi selama pandemi ini kerap kali bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Sebenarnya hal itu (kebijakan yang bertentangan) tidak perlu dilakukan. Harusnya tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Ini sangat jelas tidak ada koordinasi dan justru terlihat ketidakbecusan Pemkot Bekasi dalam mengambil kebijakan publik,” ujar Nidcodemus kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Salah satu kebijakan Rahmat yang bertentangan, yakni mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah digelar.

Baca juga: Hanya 20 Persen Orangtua Setuju KBM Tatap Muka, Wali Kota Bekasi: Gurunya Kurang Meyakinkan

Padahal, kebijakan tersebut bertentangan dengan Pemprov Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat yang hanya mengizinkan wilayah zona hijau untuk gelar KBM tatap muka.

Wilayah Bekasi masih zona kuning sehingga seharusnya belum diperbolehkan untuk gelar KBM tatap muka.

“Justru terlihat ketidakbecusan Pemkot Bekasi dalam mengambil kebijakan publik. Jelas sudah ada peraturan 4 menteri tentang KBM tatap muka. Itu semua diabaikan,” kata dia.

Kemudian, kebijakan Rahmat yang telah mengizinkan tempat hiburan hingga tempat pariwisata dibuka juga bertentangan dengan kebijakan Pemprov Jabar.

Baca juga: Rapid Test Massal Saat Car Free Day Bekasi, 8 Orang Reaktif

Padahal Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran agar tempat pariwisata hingga tempat hiburan tidak dibuka dulu selama pandemi.

Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Pusat menegur Rahmat. Sebab, politikus PDIP ini menilai kebijakan Rahmat kerap kali konstroversial.

“Saya berharap Pemerintah Pusat untuk memberikan teguran terhadap kebijakan Wali Kota yang kontroversial itu,” ucap dia.

Ia juga minta Rahmat kedepannya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar.

Dengan begitu, kebijakan yang dibuat Rahmat tidak membuat bingung warganya.

“Saya berharap Wali Kota memperhatikan kebijakan pusat. Jangan buat masyarakat bingung,” tutur dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien Baru Covid-19 di Depok Bertambah 74 Orang, Rabu Kemarin

Pasien Baru Covid-19 di Depok Bertambah 74 Orang, Rabu Kemarin

Megapolitan
Ini Daftar Kekayaan Para Kandidat di Pilkada Depok, Ada yang Mengaku Tak Punya Mobil

Ini Daftar Kekayaan Para Kandidat di Pilkada Depok, Ada yang Mengaku Tak Punya Mobil

Megapolitan
Insentif Tenaga Medis di Bekasi Dijanjikan Cair Awal Oktober

Insentif Tenaga Medis di Bekasi Dijanjikan Cair Awal Oktober

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Bogor Dilanda Hujan Es, Warga Kaget karena Mengira Batu Jatuh dari Langit

Bogor Dilanda Hujan Es, Warga Kaget karena Mengira Batu Jatuh dari Langit

Megapolitan
Maju di Pilkada Tangsel, Harta Kekayaan Pilar Saga Ichsan Lebih dari Rp 28 Miliar

Maju di Pilkada Tangsel, Harta Kekayaan Pilar Saga Ichsan Lebih dari Rp 28 Miliar

Megapolitan
Anggaran Dinas SDA DKI Dipangkas untuk Covid-19, Pembebasan Lahan untuk Penanganan Banjir Terhambat

Anggaran Dinas SDA DKI Dipangkas untuk Covid-19, Pembebasan Lahan untuk Penanganan Banjir Terhambat

Megapolitan
Pohon Tumbang di Bogor, 4 Sepeda Motor Milik Ojol Rusak

Pohon Tumbang di Bogor, 4 Sepeda Motor Milik Ojol Rusak

Megapolitan
Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Dilakukan Dokter Abal-abal

Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat Dilakukan Dokter Abal-abal

Megapolitan
Pemkot Jakut Siapkan 10 Pompa Jelang Musim Hujan

Pemkot Jakut Siapkan 10 Pompa Jelang Musim Hujan

Megapolitan
Raup Untung Rp 10 Juta Sehari, Begini Pembagian Komisi Pelaku Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Raup Untung Rp 10 Juta Sehari, Begini Pembagian Komisi Pelaku Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat

Megapolitan
Dua Motor Tabrakan di Fatmawati, Seorang Pengendara Patah Tulang

Dua Motor Tabrakan di Fatmawati, Seorang Pengendara Patah Tulang

Megapolitan
Selama Pandemi, Grab Layani Lebih dari 26 Juta Kilometer Perjalanan

Selama Pandemi, Grab Layani Lebih dari 26 Juta Kilometer Perjalanan

Megapolitan
Pasien Sembuh dari Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.105 Orang

Pasien Sembuh dari Covid-19 di Jakarta Bertambah 1.105 Orang

Megapolitan
Warga Bogor Temukan Mayat di Emperan Warung, Diduga Tunawisma

Warga Bogor Temukan Mayat di Emperan Warung, Diduga Tunawisma

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X