Bekasi Izinkan Sekolah Tatap Muka, DPRD Nilai Pemkot Bekasi Abaikan Aturan

Kompas.com - 21/07/2020, 20:35 WIB
Ilustrasi siswa SMA KOMPAS/A HANDOKOIlustrasi siswa SMA
Penulis Cynthia Lova
|

BEKASI, KOMPAS.com- Anggota DPRD Kota Bekasi Nidcodemus Godjang menilai Pemerintah Kota Bekasi tidak becus mengambil kebijakan.

Pasalnya, beberapa kebijakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi selama pandemi ini kerap kali bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Sebenarnya hal itu (kebijakan yang bertentangan) tidak perlu dilakukan. Harusnya tetap mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Ini sangat jelas tidak ada koordinasi dan justru terlihat ketidakbecusan Pemkot Bekasi dalam mengambil kebijakan publik,” ujar Nidcodemus kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Salah satu kebijakan Rahmat yang bertentangan, yakni mengizinkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah digelar.

Baca juga: Hanya 20 Persen Orangtua Setuju KBM Tatap Muka, Wali Kota Bekasi: Gurunya Kurang Meyakinkan

Padahal, kebijakan tersebut bertentangan dengan Pemprov Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat yang hanya mengizinkan wilayah zona hijau untuk gelar KBM tatap muka.

Wilayah Bekasi masih zona kuning sehingga seharusnya belum diperbolehkan untuk gelar KBM tatap muka.

“Justru terlihat ketidakbecusan Pemkot Bekasi dalam mengambil kebijakan publik. Jelas sudah ada peraturan 4 menteri tentang KBM tatap muka. Itu semua diabaikan,” kata dia.

Kemudian, kebijakan Rahmat yang telah mengizinkan tempat hiburan hingga tempat pariwisata dibuka juga bertentangan dengan kebijakan Pemprov Jabar.

Baca juga: Rapid Test Massal Saat Car Free Day Bekasi, 8 Orang Reaktif

Padahal Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan surat edaran agar tempat pariwisata hingga tempat hiburan tidak dibuka dulu selama pandemi.

Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Pusat menegur Rahmat. Sebab, politikus PDIP ini menilai kebijakan Rahmat kerap kali konstroversial.

“Saya berharap Pemerintah Pusat untuk memberikan teguran terhadap kebijakan Wali Kota yang kontroversial itu,” ucap dia.

Ia juga minta Rahmat kedepannya untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar.

Dengan begitu, kebijakan yang dibuat Rahmat tidak membuat bingung warganya.

“Saya berharap Wali Kota memperhatikan kebijakan pusat. Jangan buat masyarakat bingung,” tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korban Penembakan oleh Bripka CS yang Baik Hati hingga Tinggalkan 2 Balita Itu Kini Telah Berpulang...

Korban Penembakan oleh Bripka CS yang Baik Hati hingga Tinggalkan 2 Balita Itu Kini Telah Berpulang...

Megapolitan
Pimpinan DPRD DKI Sebut PSI Cari Panggung dengan Rencana Interpelasinya terhadap Anies

Pimpinan DPRD DKI Sebut PSI Cari Panggung dengan Rencana Interpelasinya terhadap Anies

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Mandiri, 6.644 Perusahaan Daftar hingga Diharapkan Harga Terjangkau

Vaksinasi Covid-19 Mandiri, 6.644 Perusahaan Daftar hingga Diharapkan Harga Terjangkau

Megapolitan
TV hingga Motor Rusak akibat Terendam Banjir Hampir Sepekan, Warga Periuk: Rugi Kira-kira Rp 40 Juta

TV hingga Motor Rusak akibat Terendam Banjir Hampir Sepekan, Warga Periuk: Rugi Kira-kira Rp 40 Juta

Megapolitan
Kala Tunanetra Pedagang Kerupuk Tabrak Truk yang Rampas Jalurnya di Trotoar...

Kala Tunanetra Pedagang Kerupuk Tabrak Truk yang Rampas Jalurnya di Trotoar...

Megapolitan
Gerakan Sayur Gantung, Cara Warga Cilalung Tangsel Bantu Sesama di Tengah Pandemi Covid-19

Gerakan Sayur Gantung, Cara Warga Cilalung Tangsel Bantu Sesama di Tengah Pandemi Covid-19

Megapolitan
Fakta Pengendara Moge yang Dilumpuhkan Paspampres, Terobos Kawasan Ring 1 hingga Dianggap Ancaman

Fakta Pengendara Moge yang Dilumpuhkan Paspampres, Terobos Kawasan Ring 1 hingga Dianggap Ancaman

Megapolitan
Pengendara Moge Terobos Kawasan Ring 1, Disebut Ancaman hingga Dilumpuhkan Paspampres

Pengendara Moge Terobos Kawasan Ring 1, Disebut Ancaman hingga Dilumpuhkan Paspampres

Megapolitan
BMKG: Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan hingga Hujan Ringan

BMKG: Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan hingga Hujan Ringan

Megapolitan
Pengusaha Mal Sebut Vaksinasi Covid-19 Mandiri Langkah Awal Kembalikan Tingkat Kunjungan

Pengusaha Mal Sebut Vaksinasi Covid-19 Mandiri Langkah Awal Kembalikan Tingkat Kunjungan

Megapolitan
Kadin DKI Minta Pemerintah Jamin Kemanan dan Kehalalan Vaksin Mandiri

Kadin DKI Minta Pemerintah Jamin Kemanan dan Kehalalan Vaksin Mandiri

Megapolitan
Syahbandar Tanjung Priok Dukung Penerapan GeNose C19 di Pelabuhan

Syahbandar Tanjung Priok Dukung Penerapan GeNose C19 di Pelabuhan

Megapolitan
Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Kabel di Jalan Barito 1 Semrawut dan Menjuntai ke Jalan, Sopir: Truk Enggak Akan Muat

Megapolitan
Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Kabel Semrawut dan Menjuntai di Jalan Barito 1 Bakal Dipindahkan ke Bawah Tanah

Megapolitan
UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

UPDATE 26 Februari: Bertambah 154 Kasus Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 7.589

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X