Kompas.com - 22/07/2020, 07:41 WIB
Sejumlah karyawan tempat hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2020). KOMPAS.COM/ RINDI NURIS VELAROSDELASejumlah karyawan tempat hiburan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap kebijakan yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selalu menuai pro dan kontra.

Kali ini, giliran kebijakan menunda sementara operasional tempat hiburan seperti griya pijat dan karaoke selama perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.

Untuk diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mengizinkan tempat hiburan beroperasi selama perpanjangan PSBB transisi yang berlaku hingga 30 Juli 2020 mendatang.

Protes Asphija

Pengusaha dan karyawan tempat hiburan di Jakarta yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) mengkritik dan menyayangkan pengambilan keputusan tersebut.

Baca juga: Asphija Ancam Gelar Demo Lebih Besar jika Tempat Hiburan Tak Segera Dibuka

Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta segera membuka tempat hiburan di tengah wabah pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Asphija menilai larangan operasional tempat hiburan menunjukkan sikap tak perhatian dan diskriminasi dari Pemprov DKI kepada para pengusaha dan karyawan tempat hiburan.

"Pemerintah tidak pernah memberikan solusi yang jelas. Padahal pengusaha dan karyawan hiburan sangat siap dan proaktif dalam menjalankan protokol yang sudah ada dan yang sudah disepakati," kata Ketua Umum Asphija, Hana Suryani dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Selasa (21/7/2020).

Menurut Hana, Pemprov DKI seharusnya berdiskusi terlebih dahulu bersama pengusaha tempat hiburan demi mencari solusi terbaik untuk semua pihak.

"Yang ada usaha hiburan selalu disudutkan oleh tuduhan negatif tentang pelanggaran yang kami tidak perbuat, karena usaha kami saja belum buka," ujar Hana.

Baca juga: Karyawan Tempat Hiburan Demo, DPRD DKI: Sabar, Kita Semua Kondisi Sulit

Hana menyampaikan, puluhan ribu karyawan sudah menjadi penggangguran serta keluarga para karyawan juga mengalami keterpurukan ekonomi akibat larangan operasional itu.

"(Karyawan tempat hiburan) tidak sanggup membayar sewa kontrak rumah, diusir dari kontrakan, tidak mampu membayar sekolah anak, membayar cicilan kendaraan, dan tidak dapat membeli makan. Belum lagi usaha-usaha kecil lain yg berdampak dari usaha hiburan juga sudah mengeluh kelaparan," ucap Hana.

Tak hanya itu, banyak juga pengusaha tempat hiburan yang sudah rugi dan gulung tikar lantaran tak mampu membayar sewa gedung dan ruko.

Di tengah protes para pengusaha dan karyawan tempat hiburan, Hana justru mempertanyakan keputusan Pemprov DKI yang mengizinkan tempat untuk beroperasi. Padahal tempat usaha lain seperti restoran juga memungkinkan menjadi lokasi penyebaran virus corona.

Baca juga: Sudah Bertemu Pemprov DKI, ASPHIJA Tunggu Keputusan Pembukaan Tempat Hiburan

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Kecamatan Pulogadung Siapkan 7 Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Pemprov DKI: Pelanggan Pangkas Rambut Wajib Miliki Sertifikat Vaksin

Megapolitan
Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Daftar Terbaru Hotel untuk Isolasi Mandiri Berbayar di Jakarta

Megapolitan
RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

RedDoorz Sayangkan Peristiwa yang Menimpa Hotelnya di Ampera Raya

Megapolitan
Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Perumahan Beverly Hills Jababeka Jadi Tempat Isolasi Pekerja Industri yang Positif Covid-19

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

UPDATE 28 Juli: Kabupaten Bekasi Catat 285 Kasus Baru Covid-19, 6 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Polisi: Tak Ditemukan Bukti Kuat Terkait Dugaan Kerumunan dan Praktik Prostitusi di RedDoorz Ampera Raya

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Vaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap di Tangsel Baru Tercapai 14 Persen dari Target 1 Juta Penduduk

Megapolitan
UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

UPDATE 28 Juli: Tambah 5.525 Kasus Covid-19 di Jakarta, 11.035 Pasien Sembuh

Megapolitan
Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Penerima Bansos Kena Pungli, Mensos Risma: Kalau Urusan Itu Tak Selesai, Kapan Warga Sejahtera!

Megapolitan
Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Update 28 Juli: Kasus Baru Covid-19 di Tangsel Bertambah 606

Megapolitan
Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Pemkot Bogor Kejar Target Vaksinasi Covid-19 Sebanyak 15.000 Orang per Hari

Megapolitan
Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Plasma Konvalesen Keruh, Sejumlah Penyintas Covid-19 di Kota Tangerang Gagal Jadi Donor

Megapolitan
Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Kendaraan Dinas Terminal Pulogebang Disulap Jadi Angkutan Jenazah dan Pasien Covid-19

Megapolitan
Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Pemkot Bekasi Belum Bisa Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Siswa SMA, Ini Alasannya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X