Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idris Mengaku Diberi 2 Syarat oleh PKS agar Diusung Jadi Calon Wali Kota Depok

Kompas.com - 22/07/2020, 13:07 WIB
Vitorio Mantalean,
Jessi Carina

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Wali Kota Depok Mohammad Idris semalam mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Depok untuk mengurusi rekomendasi pencalonannya di Pilkada Depok 2020 nanti sebagai petahana.

Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua DPD PKS Kota Depok, Hafid Nasir itu, Idris mengaku diberi 2 syarat yang harus dipenuhi untuk pencalonannya nanti.

"Tadi malam saya dipanggil oleh pengurus PKS Kota Depok menyampaikan rekomendasi tersebut. Memang sebelumnya sudah dipanggil fit and proper test," kata dia kepada wartawan pada Rabu (22/7/2020).

Baca juga: PKS Depok: 90 Persen, Kemungkinan Usung Idris sebagai Calon Wali Kota

"Mereka minta 2 permintaan yang memang harus saya lakukan," lanjut dia.

Idris menerangkan, syarat pertama yaitu memperluas sayap koalisinya dengan menggandeng Koalisi Tertata.

Koalisi Tertata merupakan koalisi partai-partai dengan perolehan kursi masing-masing kurang dari 5 di DPRD Depok, yakni Demokrat, PKB, PAN, dan PPP, sehingga mereka total memiliki 12 kursi.

"Koalisi yang sudah saya bangun tetap harus dilanjutkan yaitu dengan Tertata. Mungkin ada minus-minus, itu biasa," kata Idris.

Kedua, PKS disebut meminta Idris agar mau didampingi oleh calon wakil wali kota dari PKS.

Baca juga: Jika Menang Pilkada Depok, Afifah Aliyah Ingin Bangun Infrastruktur di Luar Margonda

Memang, sejak akhir tahun lalu, 5 kader PKS sudah melalui penjaringan internal partai untuk diusung sebagai calon wali kota Depok dan kini mengerucut pada 3 nama: Imam Budi Hartono, Farida Rachmayanti, dan Hafid Nasir.

Tiga nama tersebut sebelumnya digadang-gadang jadi calon wali kota Depok, sebelum PKS akhirnya berpaling ke Idris, kalangan nonpartai yang pada Pilkada 2015 lalu juga diusung PKS.

"Calon wakil wali kota dari PKS ini yang akan saya komunikasikan dengan Tertata nanti," ujar Idris tanpa mau memberikan bocoran calon wakilnya.

"Kalau saya dahulukan (DPD PKS Kota Depok dengan membocorkan nama calon wakil), rekomendasi saya dicabut nanti," kata dia berseloroh.

Perihal kemungkinan mengusung Idris lagi pada Pilkada Depok 2020 nanti, Kepala Bidang Pemenangan Pemilu DPD PKS Kota Depok, Muttaqin mengakui bahwa peluang tersebut sudah 90 persen.

Baca juga: Golkar Beri Sinyal Banting Setir ke Koalisi Gerindra-PDI-P di Pilkada Depok 2020

Jelang pemungutan suara pada Desember 2020 nanti, sampai saat ini peta kekuatan partai politik di Kota Depok mengerucut pada 2 poros utama.

Berhadapan dengan poros petahana yang dimotori PKS yang sedang menjajal peluang koalisi dengan Tertata, ada poros oposisi yang dinakhodai Gerindra-PDI-P.

Gerindra yang sebelumnya ada di pemerintahan memilih pecah kongsi dan berkoalisi dengan rivalnya saat Pilpres 2014 dan 2019 itu dengan total 20 kursi di parlemen.

Gerindra-PDI-P sudah lebih dulu mendeklarasikan calon usungannya, yakni Pradi Supriatna sebagai calon wali kota Depok yang akan maju didampingi calon wakilnya, Afifah Aliyah, kader perempuan PDI-P.

Kabar terakhir, poros Gerindra-PDI-P sedang didekati oleh Golkar yang punya 5 kursi di parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi: Besi Crane yang Jatuh Mengenai Gerbong Kereta MRT

Polisi: Besi Crane yang Jatuh Mengenai Gerbong Kereta MRT

Megapolitan
Menantu di Jakbar Diduga Aniaya Mertuanya karena Permasalahan Pembayaran Gaji ART

Menantu di Jakbar Diduga Aniaya Mertuanya karena Permasalahan Pembayaran Gaji ART

Megapolitan
Bandar Narkoba di Pondok Aren Tewas Dalam Toren Air, Polisi: Kemungkinan Dia Masih Dalam Pengaruh Sabu

Bandar Narkoba di Pondok Aren Tewas Dalam Toren Air, Polisi: Kemungkinan Dia Masih Dalam Pengaruh Sabu

Megapolitan
Operasional MRT Jakarta Dihentikan Sementara, Penumpang yang Sudah “Tap In” Bisa Minta Pengembalian Dana

Operasional MRT Jakarta Dihentikan Sementara, Penumpang yang Sudah “Tap In” Bisa Minta Pengembalian Dana

Megapolitan
Fasilitas Publik di Jaktim Sudah Baik, tapi Masih Perlu Pembenahan

Fasilitas Publik di Jaktim Sudah Baik, tapi Masih Perlu Pembenahan

Megapolitan
MRT Jakarta Pastikan Tidak Ada Korban Insiden Jatuhnya Besi Crane ke Jalur Kereta

MRT Jakarta Pastikan Tidak Ada Korban Insiden Jatuhnya Besi Crane ke Jalur Kereta

Megapolitan
KPU Tidak Persoalkan Pemasangan Spanduk hingga Baliho Bacawalkot Bogor Sebelum Masuk Masa Kampanye

KPU Tidak Persoalkan Pemasangan Spanduk hingga Baliho Bacawalkot Bogor Sebelum Masuk Masa Kampanye

Megapolitan
Kaesang Digadang Jadi Cawagub Jakarta, Pengamat: Sekelas Ketua Umum dan Anak Presiden Minimal Cagub

Kaesang Digadang Jadi Cawagub Jakarta, Pengamat: Sekelas Ketua Umum dan Anak Presiden Minimal Cagub

Megapolitan
Penahanan Ditangguhkan, Eks Warga Kampung Bayam Kena Wajib Lapor

Penahanan Ditangguhkan, Eks Warga Kampung Bayam Kena Wajib Lapor

Megapolitan
Warga Dengar Suara Dentuman dan Percikan Api Saat Besi Crane Timpa Jalur MRT

Warga Dengar Suara Dentuman dan Percikan Api Saat Besi Crane Timpa Jalur MRT

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Saluran 'Jacking' untuk Atasi Genangan di Jalan Ciledug Raya

Pemprov DKI Bangun Saluran "Jacking" untuk Atasi Genangan di Jalan Ciledug Raya

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bangun Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai Terminal Pulo Gadung

Pemprov DKI Akan Bangun Jalan Tembus Kelapa Gading Timur sampai Terminal Pulo Gadung

Megapolitan
Soal Tapera, Pekerja: Gaji Saya Rp 5 Juta, Kalau Dipotong 3 Persen Mau Beli Rumah di Mana?

Soal Tapera, Pekerja: Gaji Saya Rp 5 Juta, Kalau Dipotong 3 Persen Mau Beli Rumah di Mana?

Megapolitan
Polisi Cek TKP Jatuhnya Besi Crane di Jalur MRT Jakarta

Polisi Cek TKP Jatuhnya Besi Crane di Jalur MRT Jakarta

Megapolitan
Bukan Dibebaskan, Eks Warga Kampung Bayam Hanya Ditangguhkan Penahanannya

Bukan Dibebaskan, Eks Warga Kampung Bayam Hanya Ditangguhkan Penahanannya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com