Wali Kota Depok dan Wakilnya Duel di Pilkada 2020, Bawaslu: ASN Rawan Dipolitisasi

Kompas.com - 27/07/2020, 16:46 WIB
Mohammad Idris dan Pradi Supriatna KOMPAS.com/ CYNTHIA LOVA/VITORIO MANTALEANMohammad Idris dan Pradi Supriatna

DEPOK, KOMPAS.com - Dua calon petahana kemungkinan besar bakal duel di Pilkada Depok 2020 nanti.

Mohammad Idris yang saat ini menjabat wali kota hampir dipastikan bakal maju lagi menuju periode kedua kekuasaannya, diusung oleh PKS serta didukung partai-partai seperti Demokrat, PAN, dan PPP.

Sementara itu, wakil Idris saat ini, yakni Pradi Supriatna, berupaya naik tampuk dari kursi wakil ke kursi wali kota menggeser Idris.

Menganggapi fenomena ini, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok Luli Barlini mengungkapkan, ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh keduanya demi kepentingan Pilkada.

Baca juga: Pecah Kongsi Mohammad Idris dan Pradi Supriatna di Pilkada Depok 2020

Penyalahgunaan itu kemungkinan akan menyasar aparatur sipil negara (ASN), yang saat ini bekerja di bawah kepemimpinan Idris maupun Pradi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini harus kami awasi masalah ASN, dalam hal ini 'aparatur susah netral'," kata Luli kepada wartawan pada Senin (27/7/2020).

"Mengenai 'aparatur susah netral' ini yang bagaimana, sebab itu yang paling rawan dipolitisasi karena kedunya petahana," jelas dia.

Luli menguraikan, pihaknya telah menyampaikan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ini kepada Pemerintah Kota Depok.

Baca juga: Ini Komentar Idris dan Pradi soal Pecah Kongsi di Pilkada Depok 2020

Wali Kota Depok Mohammad Idris, lanjut Luli, sudah ia panggil untuk mengingatkan berbagai masalah yang kemungkinan terjadi akibat politisasi ASN.

Luli mengingatkan, jelang Pilkada Depok 2020 nanti, perubahan jabatan bagi sejumlah ASN khususnya yang duduk di posisi strategis, tak boleh dilakukan sembarangan.

"Kami panggil wali kota lalu kami ingatkan, bahwa mutasi, rotasi, dan promosi ASN harus dengan seizin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kalau tidak bisa didiskualifikasi," bebernya.

Baca juga: Rotasi Pejabat, Kebijakan Airin Jelang Pilkada yang Dicurigai Bawaslu Tangsel

Di samping menaruh perhatian pada kemungkinan politisasi ASN, Luli berujar bahwa Bawaslu bakal mengawasi pula politisasi bantuan sosial (bansos) jelang Pilkada Depok 2020.

"Yang harus kami awasi selain tahapan pilkada, ada isu strategisnya mengenai politisasi bansos dan kebijakan, karena ada kebijakan dana Covid-19 dan seterusnya," ujar dia.

"Itu semua akan jadi ranah pengawasan kami. Rawan terjadi pelanggaran, misalnya ambil contoh, bansos dari pemerintah pusat tetapi diberi label gambar (wajah kandidat) yang bersangkutan," Luli menambahkan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Transjakarta Kembali Alami Kecelakaan, Anggota DPRD Desak Direksinya Dicopot

Bus Transjakarta Kembali Alami Kecelakaan, Anggota DPRD Desak Direksinya Dicopot

Megapolitan
Gedung Cyber I di Mampang Prapatan Sudah 3 Kali Dilanda Kebakaran

Gedung Cyber I di Mampang Prapatan Sudah 3 Kali Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Seorang Teknisi Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber

Seorang Teknisi Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Pemprov DKI Akan Tetap Bangun Sumur Resapan pada 2022 meski Anggaran Dihapus DPRD

Megapolitan
Kena Penyekatan di Tangerang, 7 Anak Dipaksa Pulang Saat Hendak Ikut Reuni 212

Kena Penyekatan di Tangerang, 7 Anak Dipaksa Pulang Saat Hendak Ikut Reuni 212

Megapolitan
Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Megapolitan
Sopir Bus Transjakarta yang Tabrak Pos Polisi di PGC Diperiksa Polda Metro Jaya

Sopir Bus Transjakarta yang Tabrak Pos Polisi di PGC Diperiksa Polda Metro Jaya

Megapolitan
Anggaran Sumur Resapan 2022 Dihapus Dewan, Pemprov DKI Angkat Bicara

Anggaran Sumur Resapan 2022 Dihapus Dewan, Pemprov DKI Angkat Bicara

Megapolitan
Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

Megapolitan
Kebakaran di Gedung Cyber Jaksel, Damkar Sebut Api Muncul dari Lantai 3

Kebakaran di Gedung Cyber Jaksel, Damkar Sebut Api Muncul dari Lantai 3

Megapolitan
Seorang Pria Meninggal Saat Memangkas Pohon di Bekasi

Seorang Pria Meninggal Saat Memangkas Pohon di Bekasi

Megapolitan
Korban Tewas dalam Kebakaran di Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

Korban Tewas dalam Kebakaran di Gedung Cyber Diduga karena Hirup Asap

Megapolitan
Sekat Dibuka, Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Sudah Normal

Sekat Dibuka, Lalu Lintas di Sekitar Patung Kuda Sudah Normal

Megapolitan
Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC, Sopir Hilang Kendali akibat Dongkrak Timpa Pedal Gas

Bus Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC, Sopir Hilang Kendali akibat Dongkrak Timpa Pedal Gas

Megapolitan
Harus Rawat Ibunya yang Sakit, Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan ke Kejari Jakpus

Harus Rawat Ibunya yang Sakit, Jerinx Ajukan Penangguhan Penahanan ke Kejari Jakpus

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.