Fraksi PDI-P Jakarta: Hampir Tak Ada Pengawasan Dilakukan Pemprov di Kantor-kantor

Kompas.com - 28/07/2020, 22:57 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019) RYANA ARYADITA UMASUGIKetua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (15/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap perkantoran di Jakarta sangat minim.

Menurut Gembong, Pemprov DKI hanya mengeluarkan aturan bagi perkantoran seperti hanya diperbolehkan bekerja sebanyak 50 persen orang dari kantor, hingga sif harus dibagi tiga waktu.

Namun, hal itu nyatanya tak dibarengi dengan pengawasan yang maksimal oleh Pemprov DKI.

"Kuncinya di pengawasan, jadi selalu saya katakan kuncinya ada di pengawasan, kebijakan yang dikeluarkan itu jangan hanya melempar. Tapi membutuhkan pengawasan yang ketat, kuncinya di sana, Dinas Ketanagakerjaan bisa lakukan pengawasan secara intens, klaster perkantoran bisa diperkecil," ucap Gembong saat dihubungi, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: 440 Karyawan di 68 Perkantoran Jakarta Terpapar Covid-19

Bahkan, ia berpendapat bila pengawasan di perkantoran dan perusahaan nyaris tidak ada.

Gembong bilang, Pemprov DKI baru bergerak bila ada kasus yang sudah positif seperti yang sebelumnya terjadi di pasar tradisional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nyaris tidak ada (pengawasan). Jadi begitu sudah ramai baru muncul, contoh klaster di pasar tradisional, begitu sudah baru perangkat Pemprov diturunkan ke pasar, lah ini jangan-jangan seperti itu juga," kata dia.

Ia pun menyarankan Pemprov DKI agar mulai memperketat pengawasan sebelum semakin banyak klaster Covid-19 di perkantoran di Ibu Kota.

Baca juga: PT Antam Bantah Ada Karyawan Positif Covid-19, Ini Tanggapan Dinkes DKI

"Harusnya sejak dini, begitu kebijakan dikeluarkan agar bisa efektif bagaimana caranya, caranya lakukan pengawasan dan pengontrolan di lapangan," tutur dia.

Diketahui, beberapa waktu terakhir bermunculan kasus positif Covid-19 di perkantoran.

Paling terbaru, seorang karyawan Okezone dinyatakan positif Covid-19.

Untuk diketahui Okezone merupakan perusahaan portal media online di bawah naungan MNC Group.

"Jadi begini kemarin kita sudah lakukan sidak terhadap MNC, memang diketemukan pekerja, ada memang satu karyawan yang terkena (Covid-19) namanya AS, itu di lantai 12," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dihubungi, Senin (27/7/2020).

Baca juga: 18 Kantor Kementerian dan 6 BUMN di Jakarta Terpapar Covid-19

Andri menjelaskan, AS diduga terpapar Covid-19 saat bepergian ke Bandung pada 18 dan 19 Juli. Padahal kondisi AS dipastikan sehat saat bekerja pada 17 Juli.

Kini, AS telah diisolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Utara.

Sebelum Okezone, tiga karyawan Kantor Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) juga dinyatakan positif Covid-19 karena diduga terpapar virus di lingkungan rumahnya.

Ketiganya masing-masing berasal dari bagian RRI Jakarta, Direktorat Teknologi dan Media Baru, dan Siaran Luar Negeri (SLN).

Akibatnya, kantor LPP RRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat menerapkan kebijakan lockdown atau penutupan sementara selama 14 hari terhitung mulai 22 Juli hingga 4 Agustus 2020.

Pihak RRI kemudian meminta seluruh karyawan RRI bekerja di rumah atau work from home (WFH) selama kebijakan lockdown diterapkan. Meskipun demikian, kebijakan lockdown tidak akan menghentikan kegiatan siaran RRI.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Buruh Desak SK Penetapan UMP Jakarta 2022 Dicabut, Anies Jawab Begini

Megapolitan
Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Kondisi Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Membaik

Megapolitan
Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Telanjur Masuk Indonesia lewat Bandara Soekarno-Hatta, WNA dari 11 Negara Ini Akan Dideportasi

Megapolitan
Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Saat Lawan Arah di Tol JORR, Sopir Mercy Hendak Berangkat Kerja, Lupa Sudah Pensiun

Megapolitan
Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Kepada Massa Buruh, Anies Mengaku Terpaksa Tetapkan UMP DKI 2022 Naik Hanya Rp 37.749

Megapolitan
1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

1.240 CPNS Seleksi Kompetensi Bidang di Jakarta Selatan

Megapolitan
Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Pemkot Bekasi Berencana Berlakukan SIKM Saat Libur Natal dan Tahun Baru

Megapolitan
Soal Interpelasi Formula E, Anies: Kami Lihat Prosesnya ke Depan seperti Apa

Soal Interpelasi Formula E, Anies: Kami Lihat Prosesnya ke Depan seperti Apa

Megapolitan
Panitia Formula E Akan Bersurat ke KPK, Minta Pendampingan dan Pengawasan

Panitia Formula E Akan Bersurat ke KPK, Minta Pendampingan dan Pengawasan

Megapolitan
Polisi Siapkan Gelar Perkara untuk Tetapkan Status Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR

Polisi Siapkan Gelar Perkara untuk Tetapkan Status Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR

Megapolitan
Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Anies Tunjuk Ahmad Sahroni Jadi Ketua Pelaksana Formula E, Ini Alasannya

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Soekarno-Hatta Tutup Akses Masuk WNA dari 11 Negara atau Pernah ke 11 Negara Itu

Mulai Hari Ini, Soekarno-Hatta Tutup Akses Masuk WNA dari 11 Negara atau Pernah ke 11 Negara Itu

Megapolitan
Temui Pedemo, Anies Setuju dengan Serikat Pekerja: Kenaikan UMP 2022 Terlalu Kecil

Temui Pedemo, Anies Setuju dengan Serikat Pekerja: Kenaikan UMP 2022 Terlalu Kecil

Megapolitan
Demo Batalkan UMP DKI 2022 di Balai Kota, Buruh Bawa Keranda dan Kibarkan Bendera Kuning

Demo Batalkan UMP DKI 2022 di Balai Kota, Buruh Bawa Keranda dan Kibarkan Bendera Kuning

Megapolitan
Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR Batal Diperiksa Polisi karena Kondisinya Masih Drop

Sopir Mercy Lawan Arah di Tol JORR Batal Diperiksa Polisi karena Kondisinya Masih Drop

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.