Tak Hanya Tes PCR, Pemprov DKI Diminta Gencar Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Kompas.com - 29/07/2020, 10:03 WIB
Aktvitas warga di Pasar Pramuka yang telah dibuka kembali di Jakarta Timur, Selasa (14/7/2020). Pengelola Pasar Pramuka menutup sementara pasar tersebut dari Sabtu (11/7) hingga Senin (13/7) menyusul satu orang pedagang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan tes usap secara mandiri. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGAktvitas warga di Pasar Pramuka yang telah dibuka kembali di Jakarta Timur, Selasa (14/7/2020). Pengelola Pasar Pramuka menutup sementara pasar tersebut dari Sabtu (11/7) hingga Senin (13/7) menyusul satu orang pedagang terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan tes usap secara mandiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengkritik sistem pengawasan protokol kesehatan Covid-19 di DKI yang dinilai masih sangat lemah.

Menurut dia, selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih sering menyebutkan tentang tes swab dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) yang sudah dilakukan.

"Selama ini lebih sering diutarakan bahwa pemeriksaan PCR sudah dilakukan, seakan sudah maksimal upaya pencegahan yang dikerjakan. Pemeriksaan PCR hanya untuk menemukan pasien yang mempunyai virus di tubuhnya," ucap Gilbert dalam keterangannya, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Jika Dilakukan Tes Masif, Kasus Covid-19 di Bodetabek Diprediksi Melonjak seperti Jakarta

Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness World Health Organization ini mendesak Pemprov DKI agar lebih ketat dalam mengawasi terutama untuk hal-hal mendasar seperti pemakaian masker.

Ia menuturkan, banyak pelanggaran juga terjadi di jalan protokol bukan hanya di gang sempit atau pasar tradisional.

"Apa yang terjadi saat ini di DKI adalah mengawasi pelanggar di jalan protokol, bukan di kawasan yang padat penduduk, gang sempit, pasar tradisional dan kawasan pemukiman strata sosial bawah lainnya," kata dia.

Gilbert lalu menyinggung mengenai aparatur sipil negara (ASN) sebanyak 5.000 orang yang sebelumnya diturunkan untuk mengawasi pelanggaran PSBB.

Anggota Komisi B ini menyarankan agar Pemprov DKI memberdayakan RT dan RW sebagai pengawas dan memberi insentif yang sesuai akan menurunkan angka penularan secara drastis.

Baca juga: Banyak yang Menutup-nutupi, Jumlah Perkantoran Terpapar Covid-19 di Jakarta Diperkirakan Lebih Tinggi

"Menurunkan petugas atau ASN sesaat ke pasar sebanyak 5000 orang tidak ada gunanya, seakan-akan sudah bekerja maksimal. Harus dikerjakan atau diawasi terus hingga kasus hilang atau vaksin ditemukan," tuturnya.

Diketahui, jumlah pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 412 orang per Selasa (28/7/2020) kemarin.

Dengan demikian, jumlah akumulatif pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta hingga hari ini adalah 19.886 orang.

Sebanyak 12.373 orang dari total keseluruhan pasien positif Covid-19 dinyatakan telah sembuh. Sedangkan 795 orang meninggal dunia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

[POPULER JABODETABEK] Sebab Tewasnya Briptu Andry di Pondok Ranggon Terkuak | Pelecehan Seksual saat Rapid Test di Bandara Soetta

Megapolitan
Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Penuhi Panggilan Bawaslu Tangsel, Benyamin Davnie Berikan Klarifikasi Soal Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Megapolitan
Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Kisah Pasien Covid-19 di Depok Sulit Cari Rumah Sakit dan Terbelit Administrasi karena Swab Mandiri

Megapolitan
Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Anggota FKMD yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan di Tempat Akhirnya Mengundurkan Diri

Megapolitan
DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

DPRD DKI Akan Usulkan Penyusunan Perda PSBB

Megapolitan
KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

KPU Tangsel Gandeng RS Swasta untuk Swab Seluruh Pegawai

Megapolitan
Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Orang Dalam Video Viral yang Paksa Pemilik Warung Layani Dia Makan merupakan Anggota Ormas

Megapolitan
Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Sembuh, 16 Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan

Megapolitan
Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Wali Kota Jaksel Tegur Oknum FKDM yang Paksa agar Dilayani Makan di Warung

Megapolitan
Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Seorang Wanita Mengaku Alami Pelecehan Seksual Saat Rapid Test di Soekarno-Hatta

Megapolitan
Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Dilecehkan di Bandara Soetta Setelah Rapid Test, Korban Mengaku Trauma Mendalam

Megapolitan
Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Viral, Oknum Petugas Ngotot Ingin Makan di Tempat di Kramat Pela

Megapolitan
Soal Tweet Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Soal Tweet Pelecehan Seksual di Bandara Soetta, Polres Bandara Belum Terima Laporan

Megapolitan
Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Tawuran di Pulogadung Tewaskan Seorang Pelajar, Satu Pelaku Ditangkap

Megapolitan
Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Tanggapi Kritik soal Jenazah Saefullah Dibawa ke Balai Kota, Ketua DPRD: Semua Taat Protokol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X