Pakar Minta Pemerintah Pusat Integrasikan Penanganan Covid-19 di Jabodetabek

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk mengatasi penularan Covid-19 yang belum terintegrasi antara Jakarta dengan kota-kota satelitnya.

Pandu berpandangan, mobilitas warga yang begitu dinamis dari Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang ( Bodetabek) ke Jakarta membuat penanggulangan Covid-19 tak bisa dibereskan dengan batas-batas wilayah administratif.

Meskipun Jakarta dan Bodetabek adalah kota dan provinsi yang berlainan, namun dalam hal penyebaran virus corona, Jabodetabek merupakan satu wilayah terpadu.

"Satu kesatuan Jabodetabek itu iramanya harus sama. Idealnya seperti itu. Manajemen satu kesatuan Jabodetabek itu harus bisa diatur bersama," kata Pandu ketika dihubungi, Selasa (28/7/2020).

Baca juga: Muncul Berbagai Macam Klaster Covid-19, Wagub DKI Minta Warga Berdiam di Rumah

"Karena selama ini, polanya berdasarkan wilayah administratif saja. Di sinilah peran pemerintah pusat, turun tangan untuk Jabodetabek, maka satuan tugasnya itu harus bersama," ujar dia.

Pandu memberi contoh soal merebaknya klaster perkantoran sebagai tempat penularan Covid-19 di DKI Jakarta.

Klaster itu dapat terdeteksi karena Pemprov DKI Jakarta melakukan pelacakan dan tes PCR secara gencar.

Kapasitas pemeriksaan PCR DKI Jakarta bahkan hampir 4 kali standar WHO. Namun, kemampuan itu tidak dimiliki wilayah-wilayah penyangga.

Selama 10 hari terakhir, misalnya, DKI Jakarta beberapa kali mencatat kasus baru tertinggi, dengan kisaran rata-rata 300-400 kasus baru per hari.

Di Bodetabek, ambil contoh Depok sebagai kota dengan kasus Covid-19 terbanyak se-Jawa Barat, temuan selama 10 hari belakangan hanya di kisaran 15-25 kasus baru per hari.