Muncul Klaster Covid-19 Perkantoran, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Banyak Sidak

Kompas.com - 29/07/2020, 14:10 WIB
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (9/9/2019). Zita ditunjuk menjadi wakil ketua DPRD DKI oleh partainya. KOMPAS.com/NURSITA SARIAnggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Zita Anjani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (9/9/2019). Zita ditunjuk menjadi wakil ketua DPRD DKI oleh partainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani mengusulkan agar Pemprov DKI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perkantoran dan perusahaan di Jakarta.

Usulan ini tak lepas dari munculnya klaster penyebaran Covid-19 di perkantoran dalam beberapa waktu terakhir.

Zita khawatir, perkantoran maupun karyawan tak menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga bakal semakin banyak yang tertular virus dengan nama resmi SARS-CoV-2.

Baca juga: Saat Perkantoran Jadi Klaster Penyebaran Covid-19...

"Lakukan banyak sidak, misalnya perkantoran jadi klaster baru Covid-19, sidak saja, pada pakai masker enggak, saya kira banyak yang santai buka masker dan ngobrol dekat-dekat," ucap Zita saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai bahwa masyarakat saat ini sudah menganggap "kondisi normal" sehingga banyak yang melanggar protokol kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau saya melihat sudah banyak warga DKI mulai bebas. Udah tidak 3M (memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman 1-2 meter, mencuci tangan sesering mungkin) lagi, saya kira perlu pengawasan," kata dia.

Baca juga: Waspadai Klaster Perkantoran, Simak Protokol Kesehatannya...

Zita setuju jika ada perkantoran yang melanggar perotokol kesehatan harus dilakukan penutupan sementara.

"Lihat saja kalau kantor enggak taat protokol tutup saja, jangan mentang-mentang sudah buka, lalu bebas. Penyakit orang Indonesia memang begitu, meremehkan," tuturnya.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, rerdapat 440 pegawai terpapar corona dari 68 perkantoran ibu kota. 

Baca juga: Bukan Klaster Perkantoran, Ini Penyumbang Tingginya Kasus Covid-19 di DKI Versi Gugus Tugas

Berikut datanya:

Kementerian :132 kasus

1. Kementerian Keuangan: 25 kasus

2. Kemendikbud: 22 kasus

3. Kemenparekraf: 15 kasus

4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus

5. Kemenpora : 10 kasus

6. Kementerian ESDM: 9 kasus

7. Litbangkes: 8 kasus kasus

8. Kementerian Pertanian 6 kasus

9. Kementerian Perhubungan: 6 kasus

10. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 6 kasus

11. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus

12. Kemenpan-RB: 3 kasus

13. Kementrian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus

14. Kementerian Pertahanan: 2 kasus

15. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus

16. Kemenristek RI: 1 kasus

17. Kementerian Lingkungan Hidup: 1 kasus

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

Soal Perpres Pendanaan Pesantren, Pilar: Harus Hati-hati

Megapolitan
330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

330 Pekerja di Jakarta Barat Melapor Telah Terkena PHK

Megapolitan
Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Anies Tak Banding Vonis Soal Polusi Udara, Penggugat Berharap Itu Bukan Hanya Wacana Politik

Megapolitan
Wakil Wali Kota Tangsel Minta Kasus Pencurian Kabel di Labkesda Segera Ditindaklanjuti

Wakil Wali Kota Tangsel Minta Kasus Pencurian Kabel di Labkesda Segera Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ganjil Genap di Jakarta Diperluas, Ini Daftar Ruas Jalan yang Terdampak Aturan

Ganjil Genap di Jakarta Diperluas, Ini Daftar Ruas Jalan yang Terdampak Aturan

Megapolitan
Mobil Tabrak Separator dan Terbalik di Depan Polda Metro Jaya

Mobil Tabrak Separator dan Terbalik di Depan Polda Metro Jaya

Megapolitan
DPRD-Pemkot Depok Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

DPRD-Pemkot Depok Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2021

Megapolitan
Saat Anak Sulung Ahok Nicholas Sean Ingin Segera Dipanggil Polisi untuk Pulihkan Nama Baik

Saat Anak Sulung Ahok Nicholas Sean Ingin Segera Dipanggil Polisi untuk Pulihkan Nama Baik

Megapolitan
Pekan Depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Akan Gelar PTM Terbatas untuk PAUD

Pekan Depan Dinas Pendidikan Kota Bekasi Akan Gelar PTM Terbatas untuk PAUD

Megapolitan
Ganjil Genap di Kawasan TMII Hanya Diberlakukan untuk Kendaraan Roda 4

Ganjil Genap di Kawasan TMII Hanya Diberlakukan untuk Kendaraan Roda 4

Megapolitan
Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Setelah Tragedi Kebakaran yang Tewaskan 49 Napi

Kalapas Tangerang Dinonaktifkan Setelah Tragedi Kebakaran yang Tewaskan 49 Napi

Megapolitan
Kondisi Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Dipastikan Sehat

Kondisi Satwa di Taman Margasatwa Ragunan Dipastikan Sehat

Megapolitan
RSDC Wisma Atlet Hanya Terisi 6,9 Persen, Jumlah Nakes Tak Dikurangi

RSDC Wisma Atlet Hanya Terisi 6,9 Persen, Jumlah Nakes Tak Dikurangi

Megapolitan
Rekaman CCTV Tentang Pencurian Motor Penghuni Indekos di Grogol Viral

Rekaman CCTV Tentang Pencurian Motor Penghuni Indekos di Grogol Viral

Megapolitan
Pemkot Bekasi Klaim PTM Terbatas di Wilayahnya Berjalan Lancar

Pemkot Bekasi Klaim PTM Terbatas di Wilayahnya Berjalan Lancar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.