Muncul Klaster Covid-19 Perkantoran, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Banyak Sidak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani mengusulkan agar Pemprov DKI melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perkantoran dan perusahaan di Jakarta.

Usulan ini tak lepas dari munculnya klaster penyebaran Covid-19 di perkantoran dalam beberapa waktu terakhir.

Zita khawatir, perkantoran maupun karyawan tak menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan sehingga bakal semakin banyak yang tertular virus dengan nama resmi SARS-CoV-2.

Baca juga: Saat Perkantoran Jadi Klaster Penyebaran Covid-19...

"Lakukan banyak sidak, misalnya perkantoran jadi klaster baru Covid-19, sidak saja, pada pakai masker enggak, saya kira banyak yang santai buka masker dan ngobrol dekat-dekat," ucap Zita saat dihubungi, Rabu (29/7/2020).

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai bahwa masyarakat saat ini sudah menganggap "kondisi normal" sehingga banyak yang melanggar protokol kesehatan.

"Kalau saya melihat sudah banyak warga DKI mulai bebas. Udah tidak 3M (memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman 1-2 meter, mencuci tangan sesering mungkin) lagi, saya kira perlu pengawasan," kata dia.

Baca juga: Waspadai Klaster Perkantoran, Simak Protokol Kesehatannya...

Zita setuju jika ada perkantoran yang melanggar perotokol kesehatan harus dilakukan penutupan sementara.

"Lihat saja kalau kantor enggak taat protokol tutup saja, jangan mentang-mentang sudah buka, lalu bebas. Penyakit orang Indonesia memang begitu, meremehkan," tuturnya.

Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, rerdapat 440 pegawai terpapar corona dari 68 perkantoran ibu kota. 

Baca juga: Bukan Klaster Perkantoran, Ini Penyumbang Tingginya Kasus Covid-19 di DKI Versi Gugus Tugas

Berikut datanya:

Kementerian :132 kasus

1. Kementerian Keuangan: 25 kasus

2. Kemendikbud: 22 kasus

3. Kemenparekraf: 15 kasus

4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus

5. Kemenpora : 10 kasus

6. Kementerian ESDM: 9 kasus

7. Litbangkes: 8 kasus kasus

8. Kementerian Pertanian 6 kasus

9. Kementerian Perhubungan: 6 kasus

10. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 6 kasus

11. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus

12. Kemenpan-RB: 3 kasus

13. Kementrian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus

14. Kementerian Pertahanan: 2 kasus

15. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus

16. Kemenristek RI: 1 kasus

17. Kementerian Lingkungan Hidup: 1 kasus

18. Kementerian PPAPP: 1 kasus.

Perusahaan: 143 kasus

1. Kantor PT Antam: 68 kasus

2. Kimia Farma pusat: 20 kasus

3. ACT : 12 kasus

4. Samudera Indonesia: 10 kasus

5. PMI Pusat : 6 kasus

6. PT.Indofood Pademangan: 6 kasus

7. BRI : 5 Kasus

8. Pertamina: 3 kasus

9. PTSP Walikota Jakbar : 3 kasus

10. Indosat: 2 kasus

11. PSTW Kelapa Dua Wetan: 2 kasus

12. Kantin: 2 kasus

13. Siemens Pulogadung: 1 kasus

14. MY Indo Airland: 1 kasus

15. PT NET: 1 kasus

16. Mandiri Sekuritas : 1 kasus

Lain-lain: 165 kasus

1. Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Jakarta Utara: 23 kasus

2. Samsat Polda Metro Jaya: 20 kasus

3. Lembaga Administrasi Negara (LAN): 17 kasus

4. Dinas Kesehatan DKI Jakarta: 18 kasus

5. PLN: 7 kasus

6. Kelurahan Karang Anyar : 7 kasus

7. Kelurahan Cempaka Putih Timur : 7 kasus

8. Kelurahan Cempaka putih Barat : 9 kasus

9. Badan Tenaga Nuklir Indonesia (BATAN): 5 kasus

10. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): 5 kasus

11. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD): 4 kasus

12. Dishub MT Haryono: 4 kasus

13. Komisi yudisial : 3 kasus

14. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP): 3 kasus

15.Dinas UMKM DKI: 3 orang

16. Kelurahan Tanjung Priok : 3 kasus

17. Kelurahan Papanggo : 3 kasus

18. Kantor Kecamatan Menteng: 2 kasus

19. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): 2 kasus

20. Badan Narkotika Nasional (BNN): 2 kasus

21. Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta: 2 kasus

22. Kantor Camat Koja: 2 kasus

23. Kelurahan Sunter Jaya: 2 kasus

24. Kelurahan Kebon Bawang : 2 kasus

25. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK): 1 kasus

26. Bhayangkara: 1 kasus

27. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD): 1 kasus

28. Kantor Kecamatan Cempaka Putih: 1 kasus

29. Suku Badan Pendapatan Daerah : 1 kasus

30. PAMDAL: 1 kasus

31. Polres Jakarta Utara: 1 kasus

32. Dinas Kehutanan: 1 kasus

33. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda): 1 kasus

34. Kelurahan Kembangan Selatan : 1 kasus.