Kompas.com - 31/07/2020, 09:42 WIB
Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.
|

JAKARTA,KOMPAS.com - Pemerintah provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan kebijakan pembatasan roda empat dengan sistem pelat nomor ganjil genap.

Kebijakan ini kembali diberlakukan setelah dinonaktifkan selama pembatasan sosial berskala besar Jakarta di tengah pandemi Covid-19.

Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo membenarkan bahwa kebijakan tersebut akan diberlakukan mulai Senin (3/8/2020).

Nantinya peraturan tersebut diberlakukan pada pagi hari, yakni pukul 06.00-10.00 WIB, dan pukul 16.00-21.00 WIB.

Baca juga: Siap-siap, Ganjil Genap Jakarta Diberlakukan Lagi Mulai Pekan Depan

Namun demikian, pihaknya membuat pengecualian untuk pengendara yang bebas dari peraturan ganjil genap.

Berikut daftar pengecualian yang dirilis oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

1. Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas

2. Kendaraan ambulans

3. Kendaraan pemadam kebakaran

4. Kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning

5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik

6. Kendaraan bermotor

7. Kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak dan bahan bakar gas

Baca juga: PSBB Transisi Jakarta Diperpanjang, Diberlakukan Ganjil Genap Kendaraan hingga Denda Progresif

8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia, yakni:

a. Presiden / Wakil Presiden
b. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Daerah
C. Ketua Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi / Komisi Yudisial / Badan Pemeriksa Keuangan

9. Kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI, dan Polri

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 4 Diperpanjang, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Jumlah Operasional Armada

PPKM Level 4 Diperpanjang, Transjakarta Lakukan Penyesuaian Jumlah Operasional Armada

Megapolitan
Babak Belur karena Pandemi Covid-19, Pengusaha Warteg: Mau Sampai Kapan PPKM Level 4?

Babak Belur karena Pandemi Covid-19, Pengusaha Warteg: Mau Sampai Kapan PPKM Level 4?

Megapolitan
Temukan Pungli Parkir di Jakarta, Adukan ke Nomor Ini

Temukan Pungli Parkir di Jakarta, Adukan ke Nomor Ini

Megapolitan
Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 Capai Rp 675 Juta, Naik Dua Kali Lipat dari 2020

Anggaran Pengadaan Bahan Pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 Capai Rp 675 Juta, Naik Dua Kali Lipat dari 2020

Megapolitan
Rumah Warga di Ciracas yang Roboh Akan Dibangun Lagi, Fondasi Digeser dari Bibir Kali

Rumah Warga di Ciracas yang Roboh Akan Dibangun Lagi, Fondasi Digeser dari Bibir Kali

Megapolitan
Fakta Kasus Dugaan Penipuan oleh Anak Akidi Tio yang Sempat Ditangani Polda Metro

Fakta Kasus Dugaan Penipuan oleh Anak Akidi Tio yang Sempat Ditangani Polda Metro

Megapolitan
WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Dukcapil Duga Petugas Salah Ketik

WNA Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi, Dukcapil Duga Petugas Salah Ketik

Megapolitan
Kriteria Pasien Covid-19 yang Bisa Dirawat di Rumah Oksigen Gotong Royong

Kriteria Pasien Covid-19 yang Bisa Dirawat di Rumah Oksigen Gotong Royong

Megapolitan
Bangunan Ringkih dan Berada di Bibir Kali, Satu Rumah di Ciracas Roboh

Bangunan Ringkih dan Berada di Bibir Kali, Satu Rumah di Ciracas Roboh

Megapolitan
Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Imbas PPKM Level 4 Diperpanjang, 75 Persen Pengusaha Warteg Diprediksi Bakal Bangkrut

Megapolitan
Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi Adalah WNA

Dukcapil Pastikan Lee In Wong yang Vaksin Pakai NIK Warga Bekasi Adalah WNA

Megapolitan
Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Pemkot Tindak 2 Bimbel di Jakbar yang Beroperasi Saat PPKM

Megapolitan
Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Terima Pasien Covid-19, Apa Saja Fasilitasnya?

Rumah Oksigen Gotong Royong Sudah Terima Pasien Covid-19, Apa Saja Fasilitasnya?

Megapolitan
Penyelidik Dugaan Korupsi Damkar Depok Tertular Covid-19 dari Kepala Dinas

Penyelidik Dugaan Korupsi Damkar Depok Tertular Covid-19 dari Kepala Dinas

Megapolitan
Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

Dikritik karena Lama Ungkap Dugaan Korupsi Damkar Depok, Ini Tanggapan Kejaksaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X