Tersangka Pencemaran Nama Baik Minta Maaf, Kuasa Hukum Sebut Ahok Minta Penyelidikan Dilanjutkan

Kompas.com - 01/08/2020, 11:33 WIB
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri acara pelantikan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Minggu (20/10/2019). Kompas TVMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri acara pelantikan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Minggu (20/10/2019).
Penulis Cynthia Lova
|


JAKARTA, KOMPAS.com - KS (67), salah satu pelaku pencemaran nama baik terhadap Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnaka alias Ahok meminta maaf dan mengaku khilaf atas perbuatannya melakukan penghinaan terhadap Ahok dan keluarga.

Adapun, dua pelaku pencemaran nama baik terhadap Ahok, KS dan EJ, ditangkap di Bali dan Medan, Sumatera Utara, Rabu (29/7/2020) lalu.

Menanggapi hal itu, Kuasa hukum Ahok, Ahmad Ramzy mengatakan, kliennya akan mempertimbakan permohonan maaf tersebut.

“Saya sudah melaporkan ke Pak BTP terkait 2 pelaku, akan dipertimbangkan atas pemintaan maafnya,” ucap Ramzy melalui pesan tertulis, Sabtu (1/8/2020).

Baca juga: Tak Ditahan, Tersangka Pencemaran Nama Baik Ahok Hanya Wajib Lapor

Ramzy mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan mediasi sebagai bentuk tindak lanjut usai permintaan maaf pelaku.

Meski demikian, Ramzy memastikan Ahok sampai saat ini belum mencabut laporan atas kasus pencemaran nama baiknya di Instagram.

Ia mengatakan, Ahok mempersilahkan penyidik untuk mengumpulkan siapa saja dan apa motif dari pencemaran baiknya.

Dengan begitu, akan terkuak nantinya apa motif di belakang pencemaran nama baiknya itu.

“Beliau (Ahok) menyampaikan bahwa mempersilahkan penyidik bekerja lebih dahulu untuk mengetahui siapa-siapa saja pelaku dan motif sehingga menjadi lebih jelas,” tutur dia.

Sebelumnya, Ahok melaporkan kasus pencemaran nama baik yang dialaminya pada jejaring media sosial.

Baca juga: Minta Maaf ke Ahok, Tersangka Mengaku Khilaf Menghina di Instagram

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hampir 80 Persen Penumpang KRL Telah Bertransaksi Non Tunai

Hampir 80 Persen Penumpang KRL Telah Bertransaksi Non Tunai

Megapolitan
Kronologi Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Kronologi Petugas Diusir dan Dipaksa Lepas APD Saat Makamkan Pasien Probable Covid-19 di Bekasi

Megapolitan
IPW Minta Kapolda Metro Jaya Evaluasi Kinerja Polres Tangsel Tangani Kasus Pemerkosaan

IPW Minta Kapolda Metro Jaya Evaluasi Kinerja Polres Tangsel Tangani Kasus Pemerkosaan

Megapolitan
Satu Pegawai Diduga Positif Covid-19, Giant Margo City Tetap Beroperasi

Satu Pegawai Diduga Positif Covid-19, Giant Margo City Tetap Beroperasi

Megapolitan
Pelanggar PSBB di Kota Tangerang Menurun, tapi Kasus Covid-19 Meningkat

Pelanggar PSBB di Kota Tangerang Menurun, tapi Kasus Covid-19 Meningkat

Megapolitan
UPDATE 9 Agustus: 28 RW dan 20 Kelurahan Zona Merah di Kota Bekasi

UPDATE 9 Agustus: 28 RW dan 20 Kelurahan Zona Merah di Kota Bekasi

Megapolitan
Polres Bandara Soetta Tangkap Calon Penumpang yang Pakai Surat Palsu Bebas Covid-19

Polres Bandara Soetta Tangkap Calon Penumpang yang Pakai Surat Palsu Bebas Covid-19

Megapolitan
Buka Saat PSBB, Karaoke Masterpiece di Mangga Besar Terancam Disegel

Buka Saat PSBB, Karaoke Masterpiece di Mangga Besar Terancam Disegel

Megapolitan
 RS Azra Kota Bogor Bantah 10 Pegawainya Terpapar Covid-19

RS Azra Kota Bogor Bantah 10 Pegawainya Terpapar Covid-19

Megapolitan
UPDATE Kota Bekasi: Bertambah 27 Kasus, 30 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE Kota Bekasi: Bertambah 27 Kasus, 30 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Ini Alasan First Travel Ajukan PK untuk Aset yang Dirampas Negara

Ini Alasan First Travel Ajukan PK untuk Aset yang Dirampas Negara

Megapolitan
Hari Pertama Sanksi Tilang Ganjil Genap, Tak Ada Lonjakan Antrean Penumpang di Stasiun Bogor

Hari Pertama Sanksi Tilang Ganjil Genap, Tak Ada Lonjakan Antrean Penumpang di Stasiun Bogor

Megapolitan
Polisi Akui Kesulitan Tangkap Pelaku yang Aksi Pemerkosaannya Diviralkan Korban di Bintaro

Polisi Akui Kesulitan Tangkap Pelaku yang Aksi Pemerkosaannya Diviralkan Korban di Bintaro

Megapolitan
3.916 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

3.916 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Megapolitan
Hari Pertama Sanksi Ganjil Genap Berlaku di Jakarta Timur, Pelanggar Menurun

Hari Pertama Sanksi Ganjil Genap Berlaku di Jakarta Timur, Pelanggar Menurun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X